![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://megapolitan.antaranews.com/berita/24687/walk-out-warnai-rapat-paripurna-apbd-karawang-ada-apa&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2015/03/20150325dprd-karawang.jpg&description="Walk Out" Warnai Rapat Paripurna APBD Karawang, Ada Apa?){kind=link}
Karawang (Antara Megapolitan) - Dua fraksi di DPRD Kabupaten Karawang, Jawa Barat, melakukan aksi "walk out" saat rapat paripurna dewan tentang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan 2016, Selasa.
Kedua fraksi yang melakukan aksi "walk out" tersebut ialah Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra. Selain itu, ada pula tiga anggota DPRD Karawang dari Partai NasDem yang juga ikut meninggalkan rapat paripurna DPRD.
Aksi "walk out" dilakukan karena APBD perubahan tahun anggaran 2016 dinilai tidak pro rakyat. Salah satu buktinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah setempat justru memangkas anggaran kegiatan publik saat terjadi defisit anggaran.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karawang Natala Sumedha mengatakan, di tengah kondisi anggaran yang defisit, seharusnya Pemkab Karawang mencairkan kas daerah sebesar Rp400 miliar yang dideposito di Bank Jabar dan Banten.
"Pemkab Karawang memilih memangkas anggaran untuk kepentingan publik dibandingkan mencairkan kas daerah yang tersimpan di Bank Jabar. Padahal defisit anggaran bisa tertangani dengan dicairkannya dana deposito milik Pemkab Karawang itu," katanya.
Ia mengatakan, pada APBD perubahan Karawang 2016 terjadi defisit anggaran sebesar Rp40 miliar. Karenanya, jika dana deposito tersebut dicairkan, maka bisa menutup defisit anggaran.
"Kami tidak setuju atas pemangkasan anggaran pada APBD perubahan, sebab pemangkasan anggaran dilakukan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Padahal masyarakat butuh pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan," kata dia.
Dikatakannya, solusi efektif untuk menutup defisit sebesar Rp40 miliar hanya dengan menarik deposito milik Pemkab yang disimpan di Bank Jabar Banten.
Solusi itu sudah disampaikan, tapi ditolak oleh Pemkab tanpa menjelaskan alasan penolakannya.
"Kemungkinan alasannya, dengan adanya deposito itu Pemkab Karawang bisa mendapatkan bunga deposito setiap tahun. Jika memang alasannya seperti itu, maka kami menilai Pemkab Karawang sangat keterlaluan," kata dia.
Sementara itu, meski Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra serta tiga legislator dari Partai NasDem melakukan aksi walk out, tetapi rapat paripurna tersebut berlangsung hingga selesai.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
Kedua fraksi yang melakukan aksi "walk out" tersebut ialah Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra. Selain itu, ada pula tiga anggota DPRD Karawang dari Partai NasDem yang juga ikut meninggalkan rapat paripurna DPRD.
Aksi "walk out" dilakukan karena APBD perubahan tahun anggaran 2016 dinilai tidak pro rakyat. Salah satu buktinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah setempat justru memangkas anggaran kegiatan publik saat terjadi defisit anggaran.
Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karawang Natala Sumedha mengatakan, di tengah kondisi anggaran yang defisit, seharusnya Pemkab Karawang mencairkan kas daerah sebesar Rp400 miliar yang dideposito di Bank Jabar dan Banten.
"Pemkab Karawang memilih memangkas anggaran untuk kepentingan publik dibandingkan mencairkan kas daerah yang tersimpan di Bank Jabar. Padahal defisit anggaran bisa tertangani dengan dicairkannya dana deposito milik Pemkab Karawang itu," katanya.
Ia mengatakan, pada APBD perubahan Karawang 2016 terjadi defisit anggaran sebesar Rp40 miliar. Karenanya, jika dana deposito tersebut dicairkan, maka bisa menutup defisit anggaran.
"Kami tidak setuju atas pemangkasan anggaran pada APBD perubahan, sebab pemangkasan anggaran dilakukan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Padahal masyarakat butuh pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan," kata dia.
Dikatakannya, solusi efektif untuk menutup defisit sebesar Rp40 miliar hanya dengan menarik deposito milik Pemkab yang disimpan di Bank Jabar Banten.
Solusi itu sudah disampaikan, tapi ditolak oleh Pemkab tanpa menjelaskan alasan penolakannya.
"Kemungkinan alasannya, dengan adanya deposito itu Pemkab Karawang bisa mendapatkan bunga deposito setiap tahun. Jika memang alasannya seperti itu, maka kami menilai Pemkab Karawang sangat keterlaluan," kata dia.
Sementara itu, meski Fraksi PDIP dan Fraksi Gerindra serta tiga legislator dari Partai NasDem melakukan aksi walk out, tetapi rapat paripurna tersebut berlangsung hingga selesai.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016