Bogor (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menegaskan, larangan iklan rokok yang diberlakukan di kotanya tidak berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD), bahkan tetap naik walau tanpa iklan.
"Jadi omong kosong iklan rokok berdampak pada PAD. Justru tanpa iklan rokok, PAD Kota Bogor terus naik," kata Bima dalam workshop jurnalistik bertema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" yang diselenggarakan AJI Jakarta di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Bima mengungkapkan, sejak tahun 2008 hingga 2013 pendapatan asli daerah terus meningkat, sementara iklan rokok terus dikurangi. Sejak tiga tahun terakhir tidak ada lagi iklan rokok di Kota Bogor.
Ia menjelaskan, pada tahun 2008, iklan rokok di Kota Bogor masih banyak, baik dalam bentuk iklan luar ruang, spanduk maupun baliho. Jumlahnya mencapai 372 iklan. Pada saat itu PAD Kota Bogor masih sebesar Rp80 miliar.
Di tahun 2009, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok Nomor 12/2009. Peraturan tersebut mengatur perokok di delapan kawasan. Pada saat itu, masih tersisa 262 iklan yang terpasang. Posisi PAD Kota Bogor naik sebesar Rp102 miliar.
Pada tahun 2010, seiring dengan terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 7 tentang Petunjuk Pelaksana Perda KTR, Pemerintah Kota Bogor semakin berkomitmen untuk mengurangi jumlah iklan rokok dengan tidak memperpanjang izin.
Tahun tersebut, jumlah iklan rokok turun drastis menjadi 77 iklan, dengan PAD naik menjadi Rp127 miliar.
Tahun 2011, jumlah iklan rokok semakin berkurang, tersisa 16 iklan ukuran besar yang masih terpasang. Saat itu, PAD Kota Bogor, meningkat menjadi Rp230 miliar. Tahun 2012, jumlah iklan tersisa 14, PAD sebesar Rp300 miliar.
Mulai tahun 2013, keberadaan iklan rokok di Kota Bogor sudah mulai hilang, tetapi PAD tetap meningkat menjadi Rp464 miliar. Demikian pula di tahun 2014, PAD sebesar Rp518 miliar dan di tahun 2015 tanpa iklan rokok PAD menjadi Rp631 miliar.
Untuk memperkuat komitmen menegakkan Perda KTR dan melindungi masyarakat dari pengaruh iklan rokok, Pemkot Bogor menerbitkan Perda Nomor 1/2015 yang merupakan revisi Perda penyelenggaraan reklame. Pada pasal 2 diatur larangan iklan rokok.
"Itu hanya ketakutan berlebih soal PAD berkurang karena iklan rokok dilarang," katanya.
Menurut Bima, keberhasilan Kota Bogor untuk menghentikan peredaran iklan rokok dikarenakan komitmen dua unsur pemerintahan yakni eksekutif dan yudikatif pada saat perumusan larangan iklan rokok.
"Selain itu, masyarakat Bogor juga religius, dukungan dari tokoh agama, dan LSM yang militansinya kuat dalam penegakan Perda KTR, ini yang membuat peraturan daerah ini bisa jalan," katanya.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tampil sebagai salah satu pembicara dalam Workshop Jurnalis yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Selain Bima, hadir pula sejumlah pembicara di antaranya Staf Ahli Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Prof Hasbullah Thabrany, Dina Kania dari WHO Indonesia, Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Widyastuti Soerojo, Dr Anhari Achadi dari FKM-UI, Alfian Hamzah (redaktur Sindo Weekly) dan masih banyak lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Jadi omong kosong iklan rokok berdampak pada PAD. Justru tanpa iklan rokok, PAD Kota Bogor terus naik," kata Bima dalam workshop jurnalistik bertema "Membongkar Hambatan Aksesi FCTC dan Mitos Rokok di Indonesia" yang diselenggarakan AJI Jakarta di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Bima mengungkapkan, sejak tahun 2008 hingga 2013 pendapatan asli daerah terus meningkat, sementara iklan rokok terus dikurangi. Sejak tiga tahun terakhir tidak ada lagi iklan rokok di Kota Bogor.
Ia menjelaskan, pada tahun 2008, iklan rokok di Kota Bogor masih banyak, baik dalam bentuk iklan luar ruang, spanduk maupun baliho. Jumlahnya mencapai 372 iklan. Pada saat itu PAD Kota Bogor masih sebesar Rp80 miliar.
Di tahun 2009, Pemerintah Kota Bogor menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok Nomor 12/2009. Peraturan tersebut mengatur perokok di delapan kawasan. Pada saat itu, masih tersisa 262 iklan yang terpasang. Posisi PAD Kota Bogor naik sebesar Rp102 miliar.
Pada tahun 2010, seiring dengan terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 7 tentang Petunjuk Pelaksana Perda KTR, Pemerintah Kota Bogor semakin berkomitmen untuk mengurangi jumlah iklan rokok dengan tidak memperpanjang izin.
Tahun tersebut, jumlah iklan rokok turun drastis menjadi 77 iklan, dengan PAD naik menjadi Rp127 miliar.
Tahun 2011, jumlah iklan rokok semakin berkurang, tersisa 16 iklan ukuran besar yang masih terpasang. Saat itu, PAD Kota Bogor, meningkat menjadi Rp230 miliar. Tahun 2012, jumlah iklan tersisa 14, PAD sebesar Rp300 miliar.
Mulai tahun 2013, keberadaan iklan rokok di Kota Bogor sudah mulai hilang, tetapi PAD tetap meningkat menjadi Rp464 miliar. Demikian pula di tahun 2014, PAD sebesar Rp518 miliar dan di tahun 2015 tanpa iklan rokok PAD menjadi Rp631 miliar.
Untuk memperkuat komitmen menegakkan Perda KTR dan melindungi masyarakat dari pengaruh iklan rokok, Pemkot Bogor menerbitkan Perda Nomor 1/2015 yang merupakan revisi Perda penyelenggaraan reklame. Pada pasal 2 diatur larangan iklan rokok.
"Itu hanya ketakutan berlebih soal PAD berkurang karena iklan rokok dilarang," katanya.
Menurut Bima, keberhasilan Kota Bogor untuk menghentikan peredaran iklan rokok dikarenakan komitmen dua unsur pemerintahan yakni eksekutif dan yudikatif pada saat perumusan larangan iklan rokok.
"Selain itu, masyarakat Bogor juga religius, dukungan dari tokoh agama, dan LSM yang militansinya kuat dalam penegakan Perda KTR, ini yang membuat peraturan daerah ini bisa jalan," katanya.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto tampil sebagai salah satu pembicara dalam Workshop Jurnalis yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta. Selain Bima, hadir pula sejumlah pembicara di antaranya Staf Ahli Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Prof Hasbullah Thabrany, Dina Kania dari WHO Indonesia, Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Widyastuti Soerojo, Dr Anhari Achadi dari FKM-UI, Alfian Hamzah (redaktur Sindo Weekly) dan masih banyak lagi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016