Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menggelar rapat koordinasi kesiapan Pemilu serentak 2024 untuk mematangkan persiapan menuju kontestasi politik di daerah itu.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Bakesbangpol Kabupaten Bekasi Abdul Majid mengatakan rapat koordinasi bertujuan untuk memperoleh laporan terkini dari unsur terkait yang akan dijadikan bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyiapkan penyelenggaraan pemilu ke depan.
"Kami ingin memaksimalkan seluruh stakeholder terkait agar pemilu serentak ini dapat berjalan kondusif, aman, dan tentunya terwujud secara damai," katanya di Cikarang, Senin.
Dia menjelaskan isu yang menjadi topik diskusi kali ini mengenai Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) yang telah disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi.
Selanjutnya dilakukan pengecekan ulang oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi mengingat pentingnya data pemilih yang dimaksud.
"Karena hari ini kita tekankan juga kepada Disdukcapil agar menyiapkan segala sesuatu berkenaan administrasi penyelenggaraan pemilu sehingga mempermudah serta memfasilitasi teman-teman KPU. Sehingga nanti hasil DPS-HP ini betul-betul menjadi Daftar Pemilih Tetap yang akurat dan valid," katanya.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bekasi Syaiful Bahri mengatakan jika rapat koordinasi ini dapat membantu penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu memperbarui perkembangan persiapan penyelenggaraan pemilu.
"Sampai saat ini tahapan pemilu sudah melewati dua tahapan yakni tahapan DPS-HP serta pendaftaran bakal calon legislatif Kabupaten Bekasi," katanya.
Dia menyatakan tahapan pemilu secara faktual berikutnya memang masih berlangsung delapan bulan ke depan. "Kami memberikan informasi-informasi seputar apa saja yang akan dilakukan ke depan berkenaan dengan tugas-tugas dalam tahapan tersebut," ucapnya.
Syaiful juga meminta agar masyarakat turut berkontribusi aktif meningkatkan partisipasi pemilih dalam rangka menyukseskan pemilihan umum serentak tahun 2024 mendatang.
"Kami juga mengajak kepada masyarakat salah satunya yakni agar melaporkan kepada KPU atau pihak penyelenggara apabila namanya belum terdaftar sebagai pemilih. Atau paling tidak dapat melaporkan kepada kami kegiatan-kegiatan peserta pemilu yang menjurus kepada pelanggaran-pelanggaran," katanya.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023