Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memastikan meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu fokus utama melalui percepatan pembangunan dan ketepatan program pemberdayaan masyarakat yang menjadi instrumen nyata peningkatan kinerja.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menegaskan akuntabilitas seluruh program pun akan ditingkatkan sehingga apa yang telah dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan.

"Komitmen kami jelas bagaimana Kabupaten Bekasi lebih berkembang dan menjadi salah satu daerah terdepan. Untuk itu peningkatan kinerja terus dilakukan dalam bekerja dan melayani. Dan seluruh programnya pun harus akuntabel," kata Dani di Cikarang, Sabtu.

Baca juga: Pemkab Bekasi tinjau titik perbaikan jalan di sejumlah wilayah

Komitmen ini sekaligus menindaklanjuti rekomendasi terkait pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan. Kendati meraih opini wajar dengan pengecualian, namun skor laporan keuangan Pemkab Bekasi justru meningkat.

"Memang setelah rangkaian hasil baik WTP, kini kita harus meningkatkan kinerja kembali agar WTP tersebut bisa diraih. Meskipun secara skor sebenarnya kita meraih hasil yang baik dari asalnya skornya 60-an, kini sudah 78, nyaris 80. Maka saatnya kinerja itu terus ditingkatkan," ucapnya.

Dani mengaku upaya peningkatan kinerja dan akuntabilitas ini sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Salah satunya dengan mengubah pola pelaksanaan program melalui akselerasi dari semula menumpuk di akhir tahun.

"Jadi kalau sebelumnya itu banyak pembangunan itu justru baru dikerjakan di akhir tahun, sekarang diubah menjadi percepatan pembangunan. Terlihatnya dari penyerapan anggaran," katanya.

Baca juga: Pemkab Bekasi siapkan perbaikan jalan masif gerbang selatan

Saat ini sedikitnya 20 persen anggaran telah terserap pada triwulan lalu. Kemudian jelang akhir triwulan kedua, penyerapan anggaran harus sudah meningkat di angka 50 persen.

Dia menegaskan progres pembangunan ini dibahas secara rutin setiap minggu dengan melakukan koordinasi dan evaluasi kinerja seluruh kepala organisasi perangkat daerah.

"Kemarin 20 persen sudah terserap dan nanti di akhir triwulan kedua harus 50 persen dan on progres, lalu meningkat lagi. Sehingga di akhir tahun itu tinggal peningkatan mutu," ucapnya.

Tidak sebatas penyerapan anggaran, namun hasil akhir dari pembangunan pun menjadi perhatian. Dani menegaskan, Pemkab Bekasi tidak sebatas memenuhi target namun bagaimana melampauinya.

"Misalkan pemberdayaan penduduk atau pelatihan anggarannya Rp20 juta untuk 10 orang tapi rupanya bisa lebih dari 10 orang ya kenapa tidak. Ini yang disebut efisiensi. Termasuk anggaran pembangunan misalnya untuk satu kilometer, ternyata bisa lebih dari satu kilometer, bagus. Efisiensi ini yang terus kami terapkan," katanya.

Baca juga: Pemkab Bekasi optimalkan anggaran tambahan untuk genjot perbaikan jalan

Kapala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya mengatakan kinerja keuangan Pemkab Bekasi berdasarkan hasil audit BPK mengalami beberapa peningkatan. Di antaranya realisasi belanja yang meningkat dan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) yang menurun signifikan.

Pada 2021, realisasi belanja hanya mencapai 85,48 persen. Sedangkan pada 2022 realisasi belanja naik menjadi 89,66 persen. Kemudian SILPA yang mencapai Rp1,05 triliun pada 2021 berhasil ditekan pada 2022 menjadi hanya Rp775,59 miliar.

"Ini merupakan data auditif atau yang sudah diaudit. Jadi ada progres yang baik. Kemudian secara persentase realisasi pendapatan juga naik dari 99,9 persen pada 2021, menjadi 102,62 persen di tahun 2022 atau melebihi target," kata dia.(KR-PRA).

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023