Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengatakan parpol yang mengikutsertakan artis, mantan pejabat atau dinasti politik di tingkat lokal demi mengangkat popularitas calon dan memperoleh keuntungan untuk partai yang diusung (efek ekor jas dari popularitas caleg).
"Nama-nama caleg potensial yang beredar saat ini menunjukkan beberapa hal yang menarik diperhatikan ada kecenderungan parpol tetap mempertahankan kadernya yang juga sedang menjabat menteri untuk tetap diikutsertakan dalam pileg dengan pertimbangan mempertahankan suara partai di dapil potensial," kata Aditya Perdana di Depok, Selasa.
Baca juga: Dosen politik UI: Koalisi besar pencapresan bisa terwujud
Baca juga: Dosen politik UI: Pergantian sistem pemilu menyeluruh sebaiknya melalui fungsi legislasi di DPR
Direktur Eksekutif AlGORITMA Research and Consulting tersebut lebih lanjut menjelaskan dalam kerangka parpol berusaha untuk mempertahankan suara di dapil potensial dan juga mengantisipasi perubahan sistem pemilu (dari terbuka ke tertutup), maka kita dapat memahami bahwa efek popularitas caleg adalah penting dilakukan oleh partai agar situasi mengamankan dan mengoptimalkan potensi dapil bisa dilakukan.
"Fenomena politisi lompat pagar juga kita dapat memahami karena partai politik di Indonesia cenderung tidak melihat aspek ikatan ideologis sebagai pertimbangan utama dalam rekrutmen caleg. Hal yang dilihat seperti saya sebut di atas adalah terkait dengan aspek personal kandidat/caleg seperti popularitas kesukaan atau keterpilihan," katanya.
Baca juga: Dosen politik UI: Pencalonan presiden terus miliki dinamika yang tinggi
Untuk itu kata Aditya berharap KPU dalam harus cermat dan teliti memperhatikan setiap syarat administrasi bacaleg yang ada, termasuk bebas dari status pidana yang telah ditentukan oleh MK.
"Apabila KPU lalai dalam melakukan hal di atas, potensi sengketa administrasi akan banyak terjadi," demikian Aditya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Nama-nama caleg potensial yang beredar saat ini menunjukkan beberapa hal yang menarik diperhatikan ada kecenderungan parpol tetap mempertahankan kadernya yang juga sedang menjabat menteri untuk tetap diikutsertakan dalam pileg dengan pertimbangan mempertahankan suara partai di dapil potensial," kata Aditya Perdana di Depok, Selasa.
Baca juga: Dosen politik UI: Koalisi besar pencapresan bisa terwujud
Baca juga: Dosen politik UI: Pergantian sistem pemilu menyeluruh sebaiknya melalui fungsi legislasi di DPR
Direktur Eksekutif AlGORITMA Research and Consulting tersebut lebih lanjut menjelaskan dalam kerangka parpol berusaha untuk mempertahankan suara di dapil potensial dan juga mengantisipasi perubahan sistem pemilu (dari terbuka ke tertutup), maka kita dapat memahami bahwa efek popularitas caleg adalah penting dilakukan oleh partai agar situasi mengamankan dan mengoptimalkan potensi dapil bisa dilakukan.
"Fenomena politisi lompat pagar juga kita dapat memahami karena partai politik di Indonesia cenderung tidak melihat aspek ikatan ideologis sebagai pertimbangan utama dalam rekrutmen caleg. Hal yang dilihat seperti saya sebut di atas adalah terkait dengan aspek personal kandidat/caleg seperti popularitas kesukaan atau keterpilihan," katanya.
Baca juga: Dosen politik UI: Pencalonan presiden terus miliki dinamika yang tinggi
Untuk itu kata Aditya berharap KPU dalam harus cermat dan teliti memperhatikan setiap syarat administrasi bacaleg yang ada, termasuk bebas dari status pidana yang telah ditentukan oleh MK.
"Apabila KPU lalai dalam melakukan hal di atas, potensi sengketa administrasi akan banyak terjadi," demikian Aditya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023