Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyatakan komitmen untuk mengakomodir tuntutan buruh yang menyampaikan aspirasinya melalui aksi demonstrasi di depan kompleks pemerintahan, Cibinong, Bogor, pada Senin, 8 Mei 2023.
"Aspirasi yang ingin diusulkan dari buruh ini, kami siap memfasilitasi baik itu ke provinsi ataupun ke pemerintah pusat. Pada prinsipnya kami di Forkopimda ini ya tugasnya adalah melayani," kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Selasa.
Menurut dia, upaya tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat.
"Siapapun mau kelompok apapun, golongan, suku dan agama, ras dan sebagainya wajib kita layani. Sebagai pelayan atau abdi masyarakat tidak boleh memilih-milih,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Bogor dorong DPK selesaikan perundingan soal kenaikan UMK 2022 (video)
Baca juga: Bupati Bogor redam aksi demo ribuan buruh dengan menemui dan teruskan aspirasinya
Ada empat tuntutan yang disampaikan oleh buruh saat demonstrasi peringatan May Day tersebut. Pertama, meminta dicabutnya UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Tuntutan kedua, menolak Permenaker Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya. Tuntutan ketiga, yakni melaksanakan notulen Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Bogor.
Kemudian, tuntutan keempat adalah meminta peningkatan sinergi antara buruh dengan pemerintah melalui pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor.
Baca juga: Kawal demo 20.000 buruh, Polres Bogor siapkan 500 personel
Ia menyebutkan, berkaitan dengan LKS, ada tiga poin yang menjadi pembahasan, yaitu pertama kaitan dengan perizinan di perusahaan yang terhambat, kedua terkait dengan pengupahan, dan ketiga kaitan rekrutmen pada pekerja khususnya di perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor.
Sementara, Koordinator Aliansi Pekerja Buruh Bogor, DK Arif Kusnadi berharap, sejumlah tuntutan yang telah diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, juga dapat diterima oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Syukur Alhamdulillah sih, kalau untuk aksi kegiatan kita diterima langsung oleh Plt Bupati Bogor, Pak Kapolres, Pak Dandim, juga Pak Sekda, Pak Kadis dan jajaran. Apa yang menjadi tuntutan kita sudah dikabulkan,” tuturnya.(KR-MFS)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Aspirasi yang ingin diusulkan dari buruh ini, kami siap memfasilitasi baik itu ke provinsi ataupun ke pemerintah pusat. Pada prinsipnya kami di Forkopimda ini ya tugasnya adalah melayani," kata Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Selasa.
Menurut dia, upaya tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat.
"Siapapun mau kelompok apapun, golongan, suku dan agama, ras dan sebagainya wajib kita layani. Sebagai pelayan atau abdi masyarakat tidak boleh memilih-milih,” ujarnya.
Baca juga: Bupati Bogor dorong DPK selesaikan perundingan soal kenaikan UMK 2022 (video)
Baca juga: Bupati Bogor redam aksi demo ribuan buruh dengan menemui dan teruskan aspirasinya
Ada empat tuntutan yang disampaikan oleh buruh saat demonstrasi peringatan May Day tersebut. Pertama, meminta dicabutnya UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Tuntutan kedua, menolak Permenaker Nomor 5 tahun 2023 tentang Penyesuaian Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya. Tuntutan ketiga, yakni melaksanakan notulen Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Bogor.
Kemudian, tuntutan keempat adalah meminta peningkatan sinergi antara buruh dengan pemerintah melalui pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor.
Baca juga: Kawal demo 20.000 buruh, Polres Bogor siapkan 500 personel
Ia menyebutkan, berkaitan dengan LKS, ada tiga poin yang menjadi pembahasan, yaitu pertama kaitan dengan perizinan di perusahaan yang terhambat, kedua terkait dengan pengupahan, dan ketiga kaitan rekrutmen pada pekerja khususnya di perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor.
Sementara, Koordinator Aliansi Pekerja Buruh Bogor, DK Arif Kusnadi berharap, sejumlah tuntutan yang telah diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, juga dapat diterima oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Syukur Alhamdulillah sih, kalau untuk aksi kegiatan kita diterima langsung oleh Plt Bupati Bogor, Pak Kapolres, Pak Dandim, juga Pak Sekda, Pak Kadis dan jajaran. Apa yang menjadi tuntutan kita sudah dikabulkan,” tuturnya.(KR-MFS)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023