Sukabumi (Antara Megapolitan) - Sejumlah kendaraan dinas milik anggota DPRD dan Pemerintah Kota Sukabumi, Jawa Barat yang menjalani pemeriksaan oleh petugas Kantor Lingkungan Hidup (KLH) setempat banyak yang tidak lulus uji emisi.
"Kendaraan dinas yang tidak lulus uji emis tersebut kami wajibkan untuk segera memperbaiki dan merawat kondisi mesinnya," kata Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi di Sukabumi, Selasa.
Menurutnya, seluruh PNS dan anggota DPRD Kota Sukabumi yang diberikan kendaraan dinas diwajibkan mengikuti uji emisi ini untuk mengetahui sejauh mana polusi gas buang yang dihasilkan dari kendaraan tersebut.
Tidak hanya kendaraan dinas saja yang diwajibkan mengikuti uji emisi ini, tetapi angkutan umum dan kendaraan pribadi wajib ikut dalam pemeriksaan ini. Adapun yang menjadi target kegiatan tersebut adalah agar pencemaran udara yang dihasilkan dari gas buang kendaraan tidak mencemari udara atau melebih ambang batas yang sudah ditentukan.
"Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap tahunnya, untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Untuk kendaraan dinas yang tidak lulus untuk segera memperbaiki kendaraannya," tambah Fahmi.
Sementara, staf KLH Kota Sukabumi, Hendri Dwi Irawan mengatakan pihaknya menerjunkan empat tim penguji emisi dengan target 1500 kendaraan roda empat atau lebih selama dua hari. Pada tahun lalu, kelulusan kendaraan yang ikut uji emisi ini mencapai 93 persen, untuk tahun ini diharapkan di atas dari 2015.
"Pengujian emisi ini kami lakukan secara rutin dan gratis yang bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran udara akibat gas buang dari kendaraan bermotor, karena pencemaran udara salah satu penyumbangnya dari kendaraan bermotor," katanya.
Sementara, anggota DPRD dari Fraksi PAN, Faisal Bagindo mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki kondisi mesin kendaraan dinasnya karena tidak lulus uji emisi.
Mobil dinas Suzuku APV miliknya tersebut memang jarang diservice karena sering dipake konstituen untuk berbagai kepentingan. "Saya segera perbaiki kondisi mobil saya, sebab malu juga mobil pemerintah kok gagal uji emisi," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kendaraan dinas yang tidak lulus uji emis tersebut kami wajibkan untuk segera memperbaiki dan merawat kondisi mesinnya," kata Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi di Sukabumi, Selasa.
Menurutnya, seluruh PNS dan anggota DPRD Kota Sukabumi yang diberikan kendaraan dinas diwajibkan mengikuti uji emisi ini untuk mengetahui sejauh mana polusi gas buang yang dihasilkan dari kendaraan tersebut.
Tidak hanya kendaraan dinas saja yang diwajibkan mengikuti uji emisi ini, tetapi angkutan umum dan kendaraan pribadi wajib ikut dalam pemeriksaan ini. Adapun yang menjadi target kegiatan tersebut adalah agar pencemaran udara yang dihasilkan dari gas buang kendaraan tidak mencemari udara atau melebih ambang batas yang sudah ditentukan.
"Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap tahunnya, untuk mengurangi dampak pencemaran udara. Untuk kendaraan dinas yang tidak lulus untuk segera memperbaiki kendaraannya," tambah Fahmi.
Sementara, staf KLH Kota Sukabumi, Hendri Dwi Irawan mengatakan pihaknya menerjunkan empat tim penguji emisi dengan target 1500 kendaraan roda empat atau lebih selama dua hari. Pada tahun lalu, kelulusan kendaraan yang ikut uji emisi ini mencapai 93 persen, untuk tahun ini diharapkan di atas dari 2015.
"Pengujian emisi ini kami lakukan secara rutin dan gratis yang bertujuan untuk mengurangi dampak pencemaran udara akibat gas buang dari kendaraan bermotor, karena pencemaran udara salah satu penyumbangnya dari kendaraan bermotor," katanya.
Sementara, anggota DPRD dari Fraksi PAN, Faisal Bagindo mengatakan pihaknya akan segera memperbaiki kondisi mesin kendaraan dinasnya karena tidak lulus uji emisi.
Mobil dinas Suzuku APV miliknya tersebut memang jarang diservice karena sering dipake konstituen untuk berbagai kepentingan. "Saya segera perbaiki kondisi mobil saya, sebab malu juga mobil pemerintah kok gagal uji emisi," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016