Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat berencana mengintegrasikan data kekerdilan pada anak atau stunting dalam aplikasi Sosial Integrasi Data (SOLID) yang memuat data warga miskin peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI).
Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Kamis, mengatakan melihat Kabupaten Sumedang yang sedang populer karena berhasil memiliki aplikasi Simpati yang mendata secara berkala anak-anak stunting, Kota Bogor perlu belajar untuk memiliki layanan serupa.
"Jadi Sumedang itu punya Simpati untuk data stunting. Di Kota Bogor ada SOLID yang juga berfungsi baik untuk bansos, Dinsos segera mempelajari supaya ada aplikasinya bisa memuat data stunting juga, stunting kan konsentrasi pemerintah pusat juga," kata Syarifah.
Baca juga: Polresta Bogor Kota bantu Dinkes sosialisasi pencegahan stunting
Sebagai dukungan terhadap data sosial, kata Syarifah, Pemerintah Kota Bogor juga akan menyisihkan anggaran Rp50 juta untuk setiap kecamatan memiliki dashboard atau beranda penduduk miskin dengan teknologi 3D.
Pemkot Bogor akan menganggarkan fasilitas kamera dan dashboard tersebut untuk enam kecamatan yang ada di daerahnya dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.
Syarifah menyampaikan, teknologi 3D telah digunakan oleh Kabupaten Sumedang pada aplikasi Simpati.
Baca juga: Wakil Wali Kota Bogor instruksikan OPD bergerak bersama cegah kasus stunting
Ke depan, ia menjelaskan dengan ada kamera dan beranda data warga miskin dan anak-anak stunting berbasis 3D, maka pemilahan data yang tidak valid akan semakin ketat.
"Jadi kalau ada warga yang sebenarnya tidak layak untuk bansos atau warga yang stunting rumahnya seperti apa dan sebagainya akan terlihat dalam sistem," jelasnya.
Kasi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian Data Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Bogor, Ruly Hasanul Basri menerangkan bahwa aplikasi SOLID telah diluncurkan pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 dengan menghadirkan teknologi penentuan titik lokasi rinci rumah pendaftar atau geotaging.
Baca juga: Pemkot Bogor minta PAUD bantu tekan angka kekerdilan anak
Aplikasi tersebut juga merinci 18 kriteria masyarakat miskin yang memenuhi syarat mendapatkan bansos BPJS PBI, PHK dan BPNT. Aplikasi segera menolak data warga yang tidak valid saat mendaftar.
Sebaliknya, data warga yang memenuhi syarat, segera diproses untuk mendapatkan BPJS PBI dari APBD Kota Bogor.
Sementara, untuk teknis aplikasi serupa Simpati pada SOLID atau aplikasi baru akan rumuskan setelah dirinya mempelajari aplikasi Simpati dari Kabupaten Sumedang.
"Jadi saya sudah ditugaskan untuk ke Sumedang benar-benar mempelajari alur sistem dari Simpati yang mungkin bisa diterapkan atau diadakan di aplikasi layanan stunting Kota Bogor," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah saat dikonfirmasi di Kota Bogor, Kamis, mengatakan melihat Kabupaten Sumedang yang sedang populer karena berhasil memiliki aplikasi Simpati yang mendata secara berkala anak-anak stunting, Kota Bogor perlu belajar untuk memiliki layanan serupa.
"Jadi Sumedang itu punya Simpati untuk data stunting. Di Kota Bogor ada SOLID yang juga berfungsi baik untuk bansos, Dinsos segera mempelajari supaya ada aplikasinya bisa memuat data stunting juga, stunting kan konsentrasi pemerintah pusat juga," kata Syarifah.
Baca juga: Polresta Bogor Kota bantu Dinkes sosialisasi pencegahan stunting
Sebagai dukungan terhadap data sosial, kata Syarifah, Pemerintah Kota Bogor juga akan menyisihkan anggaran Rp50 juta untuk setiap kecamatan memiliki dashboard atau beranda penduduk miskin dengan teknologi 3D.
Pemkot Bogor akan menganggarkan fasilitas kamera dan dashboard tersebut untuk enam kecamatan yang ada di daerahnya dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023.
Syarifah menyampaikan, teknologi 3D telah digunakan oleh Kabupaten Sumedang pada aplikasi Simpati.
Baca juga: Wakil Wali Kota Bogor instruksikan OPD bergerak bersama cegah kasus stunting
Ke depan, ia menjelaskan dengan ada kamera dan beranda data warga miskin dan anak-anak stunting berbasis 3D, maka pemilahan data yang tidak valid akan semakin ketat.
"Jadi kalau ada warga yang sebenarnya tidak layak untuk bansos atau warga yang stunting rumahnya seperti apa dan sebagainya akan terlihat dalam sistem," jelasnya.
Kasi Pengumpulan, Pengolahan dan Pengkajian Data Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Bogor, Ruly Hasanul Basri menerangkan bahwa aplikasi SOLID telah diluncurkan pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 dengan menghadirkan teknologi penentuan titik lokasi rinci rumah pendaftar atau geotaging.
Baca juga: Pemkot Bogor minta PAUD bantu tekan angka kekerdilan anak
Aplikasi tersebut juga merinci 18 kriteria masyarakat miskin yang memenuhi syarat mendapatkan bansos BPJS PBI, PHK dan BPNT. Aplikasi segera menolak data warga yang tidak valid saat mendaftar.
Sebaliknya, data warga yang memenuhi syarat, segera diproses untuk mendapatkan BPJS PBI dari APBD Kota Bogor.
Sementara, untuk teknis aplikasi serupa Simpati pada SOLID atau aplikasi baru akan rumuskan setelah dirinya mempelajari aplikasi Simpati dari Kabupaten Sumedang.
"Jadi saya sudah ditugaskan untuk ke Sumedang benar-benar mempelajari alur sistem dari Simpati yang mungkin bisa diterapkan atau diadakan di aplikasi layanan stunting Kota Bogor," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023