Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berpesan kepada seluruh pengelola rumah sakit pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan dana Badan Layanan Umum (BLU) untuk pengembangan inovasi layanan kepada masyarakat.
"Pendanaan BLU yang paling besar diberikan kepada rumah sakit, pendidikan politeknik kesehatan, dan kegiatan penelitian yang digunakan untuk tes alat," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam Rakor BLU 2023 yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan dana yang cukup besar, sekitar Rp15 triliun, dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit pemerintah.
"Saya minta di rumah sakit bukan untung, tapi nomor satu harus bisa berikan layanan terbaik bagi masyarakat," ujar Menkes.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut BLU berkontribusi dorong ekonomi Indonesia pulih relatif singkat
Untuk mengukur keberhasilan layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah, kata Menkes, paling mudah dilihat dari okupansi pasien. Jika lebih banyak memilih berobat ke luar negeri, artinya layanan yang diberikan belum sesuai harapan masyarakat.
"Ini ukurnya susah, bisa muncul 1.000 macam matriks. Tapi saya ukurnya gampang, Presiden dirawatnya di rumah sakit di Indonesia atau enggak, yang namanya menteri-menteri dirawat di Indonesia atau di Amerika Serikat atau Singapura? Dirjen-dirjen dirawatnya dimana?. Kalau layanannya bukan di Indonesia, artinya belum bagus," kata Menkes Budi Gunadi.
Untuk meningkatkan mutu layanan, kata dia, diperlukan peningkatan inovasi di bidang layanan medis melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. "Kalau itu tidak ada hasilnya, bagaimana layanannya bisa maju dan jadi rujukan di Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Bupati Purwakarta: BLU Daerah tidak utamakan cari keuntungan
Budi mencontohkan rumah sakit pemerintah di Indonesia masih belum optimal menangani transplantasi sumsum tulang belakang pada kejadian kanker yang terkait dengan darah, seperti leukimia, multiple mieloma, atau limfoma.
"Indonesia belum ada penelitian tersebut, Malaysia setahun bisa naik dari 100 ke 300 dalam lima tahun, Thailand juga sama, Vietnam 80, Bangladesh 20, Myanmar delapan, Indonesia cuma lima. Itu pun limanya bukan di RS Jakarta, dilakukan di RS Kariadi penerima award BLU," katanya mengapresiasi RS Kariadi, Semarang.
Menkes juga mengkritik perilaku rumah sakit pemerintah yang hanya sibuk mengurus transaksi keuangan, proyek belanja infrastruktur gedung, tanpa diiringi pengembangan layanan penanganan penyakit kepada masyarakat.
Baca juga: Polbangtan Bogor kunjungi Poltekkes Bandung belajar strategi persiapan jadi BLU
"Itu saya nilai BLU-nya jelek," kata Menkes Budi Gunadi.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan pengelola rumah sakit pemerintah adalah menjalankan peran pengampu di berbagai daerah yang masih membutuhkan kehadiran dokter spesialis.
"Pengampuannya harus jalan, untuk menekan laju kasus kematian pada pasien di rumah sakit rujukan nasional," ujar Menkes Budi Gunadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Pendanaan BLU yang paling besar diberikan kepada rumah sakit, pendidikan politeknik kesehatan, dan kegiatan penelitian yang digunakan untuk tes alat," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam Rakor BLU 2023 yang diikuti dalam jaringan di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan dana yang cukup besar, sekitar Rp15 triliun, dalam setahun untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit pemerintah.
"Saya minta di rumah sakit bukan untung, tapi nomor satu harus bisa berikan layanan terbaik bagi masyarakat," ujar Menkes.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani sebut BLU berkontribusi dorong ekonomi Indonesia pulih relatif singkat
Untuk mengukur keberhasilan layanan kesehatan di rumah sakit pemerintah, kata Menkes, paling mudah dilihat dari okupansi pasien. Jika lebih banyak memilih berobat ke luar negeri, artinya layanan yang diberikan belum sesuai harapan masyarakat.
"Ini ukurnya susah, bisa muncul 1.000 macam matriks. Tapi saya ukurnya gampang, Presiden dirawatnya di rumah sakit di Indonesia atau enggak, yang namanya menteri-menteri dirawat di Indonesia atau di Amerika Serikat atau Singapura? Dirjen-dirjen dirawatnya dimana?. Kalau layanannya bukan di Indonesia, artinya belum bagus," kata Menkes Budi Gunadi.
Untuk meningkatkan mutu layanan, kata dia, diperlukan peningkatan inovasi di bidang layanan medis melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. "Kalau itu tidak ada hasilnya, bagaimana layanannya bisa maju dan jadi rujukan di Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Bupati Purwakarta: BLU Daerah tidak utamakan cari keuntungan
Budi mencontohkan rumah sakit pemerintah di Indonesia masih belum optimal menangani transplantasi sumsum tulang belakang pada kejadian kanker yang terkait dengan darah, seperti leukimia, multiple mieloma, atau limfoma.
"Indonesia belum ada penelitian tersebut, Malaysia setahun bisa naik dari 100 ke 300 dalam lima tahun, Thailand juga sama, Vietnam 80, Bangladesh 20, Myanmar delapan, Indonesia cuma lima. Itu pun limanya bukan di RS Jakarta, dilakukan di RS Kariadi penerima award BLU," katanya mengapresiasi RS Kariadi, Semarang.
Menkes juga mengkritik perilaku rumah sakit pemerintah yang hanya sibuk mengurus transaksi keuangan, proyek belanja infrastruktur gedung, tanpa diiringi pengembangan layanan penanganan penyakit kepada masyarakat.
Baca juga: Polbangtan Bogor kunjungi Poltekkes Bandung belajar strategi persiapan jadi BLU
"Itu saya nilai BLU-nya jelek," kata Menkes Budi Gunadi.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan pengelola rumah sakit pemerintah adalah menjalankan peran pengampu di berbagai daerah yang masih membutuhkan kehadiran dokter spesialis.
"Pengampuannya harus jalan, untuk menekan laju kasus kematian pada pasien di rumah sakit rujukan nasional," ujar Menkes Budi Gunadi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023