Karawang (Antara Megapolitan) - Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana siap menindaklanjuti laporan maraknya percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.
"Jika memang ada oknum pegawai negeri sipil yang terlibat menjadi calo penerimaan tenaga kerja akan disanksi secara tegas," katanya, di Karawang, Jumat.
Ia mengaku seringkali mendengar terkait percaloan penerimaan tenaga kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Hanya, pihaknya belum mengetahui siapa saja pegawai negeri sipil yang melakukan praktik percaloan tersebut.
Menurut dia, bicara tentang percaloan penerimaan tenaga kerja, kemungkinan tidak hanya berasal dari pegawai negeri sipil. Tapi juga ada kemungkinan berasal dari luar instansi pemerintah daerah, seperti dari kalangan perusahaan, lembaga swadaya masyarakat atau yang lainnya.
"Kalau mau, silakan buka-bukaan saja, siapa calo penerimaan tenaga kerja itu sebenarnya," kata Cellica.
Ia mempersilakan para pencari kerja yang menjadi korban percaloan melapor ke Pemerintah Kabupaten Karawang, bahkan dipersilakan melapor ke dirinya langsung.
Jika pencari kerja tersebut takut melaporkan aksi percaloan penerimaan tenaga kerja, mereka bisa mengirim surat kaleng dengan menyebutkan siapa sebenarnya yang terlibat dalam percaloan itu.
"Kalau tidak berani melapor, silakan kirim surat kaleng ditujuakan kepada saya, tulis siapa oknum-nya, akan saya tindaklanjuti," kata dia.
Sementara itu, selama beberapa bulan ke depan, tersiar kabar maraknya percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang melalui Disnakertrans Karawang.
Selain melibatkan kalangan pegawai negeri sipil, aksi percaloan itu juga melibatkan oknum karang taruna dan lembaga swadaya masyarakat.
Untuk memuluskan proses penerimaan tenaga kerja melalui calo tersebut, pencari kerja harus mengeluarkan "uang pelicin" terlebih dahulu.
Selain itu, ada pula perjanjian antara pencari kerja dengan calo, untuk memotong gaji jika pencari kerja itu diterima bekerja di perusahaan tertentu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Jika memang ada oknum pegawai negeri sipil yang terlibat menjadi calo penerimaan tenaga kerja akan disanksi secara tegas," katanya, di Karawang, Jumat.
Ia mengaku seringkali mendengar terkait percaloan penerimaan tenaga kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat. Hanya, pihaknya belum mengetahui siapa saja pegawai negeri sipil yang melakukan praktik percaloan tersebut.
Menurut dia, bicara tentang percaloan penerimaan tenaga kerja, kemungkinan tidak hanya berasal dari pegawai negeri sipil. Tapi juga ada kemungkinan berasal dari luar instansi pemerintah daerah, seperti dari kalangan perusahaan, lembaga swadaya masyarakat atau yang lainnya.
"Kalau mau, silakan buka-bukaan saja, siapa calo penerimaan tenaga kerja itu sebenarnya," kata Cellica.
Ia mempersilakan para pencari kerja yang menjadi korban percaloan melapor ke Pemerintah Kabupaten Karawang, bahkan dipersilakan melapor ke dirinya langsung.
Jika pencari kerja tersebut takut melaporkan aksi percaloan penerimaan tenaga kerja, mereka bisa mengirim surat kaleng dengan menyebutkan siapa sebenarnya yang terlibat dalam percaloan itu.
"Kalau tidak berani melapor, silakan kirim surat kaleng ditujuakan kepada saya, tulis siapa oknum-nya, akan saya tindaklanjuti," kata dia.
Sementara itu, selama beberapa bulan ke depan, tersiar kabar maraknya percaloan dalam proses penerimaan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang melalui Disnakertrans Karawang.
Selain melibatkan kalangan pegawai negeri sipil, aksi percaloan itu juga melibatkan oknum karang taruna dan lembaga swadaya masyarakat.
Untuk memuluskan proses penerimaan tenaga kerja melalui calo tersebut, pencari kerja harus mengeluarkan "uang pelicin" terlebih dahulu.
Selain itu, ada pula perjanjian antara pencari kerja dengan calo, untuk memotong gaji jika pencari kerja itu diterima bekerja di perusahaan tertentu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016