Bogor (Antara Megapolitan) - Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) menggelar rapat kerja nasional tahun 2016 di Bogor, Jawa Barat, rapat tersebut menghasilkan sembilan rumusan strategis, Rabu.
"Rumusan ini dihasilkan dengan memperhatikan arahan Dirjen Perkebunan dan isu yang berkembang saat ini di sektor perkebunan," kata Ketua Pelaksana Rakernas Gapperindo Herry Moerdiono.
Adapun sembilan rumusan tersebut yakni :
1. Gapperindo dan seluruh anggotanya akan meningkatkan kesejahteraan dengan seluruh pemangku kepentingan perkebunan untuk mengimplementasikan visi, misi dan program kerja 2017.
2. Kelembagaan asosiasi petani perkebunan yang kuat akan meningkatkan peran Gapperindo sekaligus memperkuat kemitraan usaha antara Asosiasi Petani Perkebunan dengan pelaku usaha.
3. Memperhatikan adanya peraturan perundangan yang mengarah perampingan struktur organisasi daerah khususnya perkebunan dan berdasarkan kontribusi komoditas perkebunan dalam perekonomian nasional, maka Gapperindo sebagai asosiasi petani perkebunan akan mengajukan "yudicial review" kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Gapperindo pusat dan wilayah agar menggali potensi yang ada pada asosiasi petani perkebunan untuk bersinergi dengan pemerintah serta ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang berpihak kepada perkebunan.
5. Gapperindo perlu meningkatkan komunikasi antar anggota dalam upaya pembentukan korporasi serta badan usaha milik petani, untuk mendapatkan peluang bisnis yang ada di perkebunan yang saat ini dilaksanakan oleh perusahaan besar.
6. Gapperindo pusat dan wilayah beserta seluruh anggotanya harus berperan serta dalam pelaksanaan replanting kelapa sawit yang dananya bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
7. Gapperindo mendorong agar asosiasi petani perkebunan mendapat daa dari pemerintah karena peranan perkebunan yang besar dalam mendapatkan devisa negara.
8. Dalam rangka penataan internal organisasi, Gapperindo perlu mengaktifkan iuran anggota dari asosiasi petani komoditas perkebunan yang tergabung dalam Gapperindo.
9. Untuk mendukung koordinasi dan harmonisasi antara Gapperindo dengan anggota dan pemangku kepentingan terkait, perlu dialokasikan anggaran di dinas yang membidangi perkebunan provinsi melalui APBN/APBD.
Rakernas Gapperindo tahun 2016 berlangsung selama tiga hari yakni dari 26 sampai 28 Juli di Kota Bogor. Rapat dihadiri Ketua Umum Badan Eksekutif Gapperindo Agus Pakpahan, Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota Arum Sabir, Ketua Dewan Pengawas, wakil-wakil eselon II lingkup Ditjen Perkebunan, dinas yang membidangi perkebunan provinsi wilayah Gapperindo, ketua asosiasi petani perkebunan dan ketua Gapperindo wilayah.
Ketua Umum Badan Eksekutif Gapperindo Agus Pakpahan mengatakan, perkembangan perkebunan sangat penting bagi perekonomian nasional sesuai dengan kajian statistik yang dilakukan BPS memberikan kontribusi terbesar bagi devisa negara.
"Fakta yang kita hadapi, perkebunan sebagian besar datang dari perkebunan rakyat, hanya satu komoditas sawit yang berupa perusahaan besar atau sekitar 50 persen," katanya.
Banyaknya persoalan di komoditas perkebunan, lanjutnya, mendorong Gapperindo untuk memainkan peran strategisnya agar petani perkebunan memiliki nilai tawar dalam menentukan arah pembangunan nasional.
"Para pekebun ingin adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut biaya perkebunan. Gapperindo sepakan akan menyampaikan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan kontribusi bagi para pekebun," kata Agus.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Rumusan ini dihasilkan dengan memperhatikan arahan Dirjen Perkebunan dan isu yang berkembang saat ini di sektor perkebunan," kata Ketua Pelaksana Rakernas Gapperindo Herry Moerdiono.
Adapun sembilan rumusan tersebut yakni :
1. Gapperindo dan seluruh anggotanya akan meningkatkan kesejahteraan dengan seluruh pemangku kepentingan perkebunan untuk mengimplementasikan visi, misi dan program kerja 2017.
2. Kelembagaan asosiasi petani perkebunan yang kuat akan meningkatkan peran Gapperindo sekaligus memperkuat kemitraan usaha antara Asosiasi Petani Perkebunan dengan pelaku usaha.
3. Memperhatikan adanya peraturan perundangan yang mengarah perampingan struktur organisasi daerah khususnya perkebunan dan berdasarkan kontribusi komoditas perkebunan dalam perekonomian nasional, maka Gapperindo sebagai asosiasi petani perkebunan akan mengajukan "yudicial review" kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Gapperindo pusat dan wilayah agar menggali potensi yang ada pada asosiasi petani perkebunan untuk bersinergi dengan pemerintah serta ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang berpihak kepada perkebunan.
5. Gapperindo perlu meningkatkan komunikasi antar anggota dalam upaya pembentukan korporasi serta badan usaha milik petani, untuk mendapatkan peluang bisnis yang ada di perkebunan yang saat ini dilaksanakan oleh perusahaan besar.
6. Gapperindo pusat dan wilayah beserta seluruh anggotanya harus berperan serta dalam pelaksanaan replanting kelapa sawit yang dananya bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
7. Gapperindo mendorong agar asosiasi petani perkebunan mendapat daa dari pemerintah karena peranan perkebunan yang besar dalam mendapatkan devisa negara.
8. Dalam rangka penataan internal organisasi, Gapperindo perlu mengaktifkan iuran anggota dari asosiasi petani komoditas perkebunan yang tergabung dalam Gapperindo.
9. Untuk mendukung koordinasi dan harmonisasi antara Gapperindo dengan anggota dan pemangku kepentingan terkait, perlu dialokasikan anggaran di dinas yang membidangi perkebunan provinsi melalui APBN/APBD.
Rakernas Gapperindo tahun 2016 berlangsung selama tiga hari yakni dari 26 sampai 28 Juli di Kota Bogor. Rapat dihadiri Ketua Umum Badan Eksekutif Gapperindo Agus Pakpahan, Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota Arum Sabir, Ketua Dewan Pengawas, wakil-wakil eselon II lingkup Ditjen Perkebunan, dinas yang membidangi perkebunan provinsi wilayah Gapperindo, ketua asosiasi petani perkebunan dan ketua Gapperindo wilayah.
Ketua Umum Badan Eksekutif Gapperindo Agus Pakpahan mengatakan, perkembangan perkebunan sangat penting bagi perekonomian nasional sesuai dengan kajian statistik yang dilakukan BPS memberikan kontribusi terbesar bagi devisa negara.
"Fakta yang kita hadapi, perkebunan sebagian besar datang dari perkebunan rakyat, hanya satu komoditas sawit yang berupa perusahaan besar atau sekitar 50 persen," katanya.
Banyaknya persoalan di komoditas perkebunan, lanjutnya, mendorong Gapperindo untuk memainkan peran strategisnya agar petani perkebunan memiliki nilai tawar dalam menentukan arah pembangunan nasional.
"Para pekebun ingin adanya perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut biaya perkebunan. Gapperindo sepakan akan menyampaikan masukan kepada pemerintah untuk perbaikan kontribusi bagi para pekebun," kata Agus.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016