Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah belum mampu menutup kebutuhan seluruh belanja daerah.
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di Purwakarta, Kamis, menyebutkan volume anggaran tahun 2023 mencapai Rp2,53 triliun.
Anggaran itu berasal dari transfer umum Rp1.5 triliun, dana bagi hasil Rp249,2 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) Purwakarta Rp762,8 miliar.
Baca juga: Pemkab Purwakarta proyeksikan PAD capai Rp762 miliar pada APBD 2023
Ia mengatakan Pemkab Karawang akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan pembangunan bidang infrastruktur.
Diakuinya pemda belum maksimal menghimpun PAD. Karena hal tersebut, untuk menutupi seluruh belanja daerah, Pemkab Purwakarta sangat bergantung dari dana transfer pusat.
"Kami mengakui banyak usulan dan aspirasi masyarakat yang belum bisa semuanya terakomodir," kata dia .
Baca juga: Bapenda Purwakarta andalkan PAD dari 10 sektor potensi pajak
Atas kemampuan fiskal yang tidak seimbang dengan tuntutan masyarakat, Anne mengajak seluruh kepala desa, camat dan kepala organisasi perangkat daerah untuk bisa memanfaatkan anggaran yang ada, yakni mewujudkan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Purwakarta, Aep Durrohman, menyampaikan pelaksanaan program pembangunan mengacu pada aspirasi yang muncul saat musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).
Musrenbang itu memiliki dasar, yakni Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Baca juga: Bupati Purwakarta: Target pajak naik karena perekonomian bergeliat
"Musrenbang ini merupakan forum musyawarah tahunan," kata dia.
Musrenbang digelar untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa atau kelurahan, serta menyepakati usulan kegiatan lintas desa atau perubahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja setiap organisasi perangkat daerah.
Disebutkan musrenbang menjadi landasan serta pijakan yang kuat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika di Purwakarta, Kamis, menyebutkan volume anggaran tahun 2023 mencapai Rp2,53 triliun.
Anggaran itu berasal dari transfer umum Rp1.5 triliun, dana bagi hasil Rp249,2 miliar dan pendapatan asli daerah (PAD) Purwakarta Rp762,8 miliar.
Baca juga: Pemkab Purwakarta proyeksikan PAD capai Rp762 miliar pada APBD 2023
Ia mengatakan Pemkab Karawang akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan pembangunan bidang infrastruktur.
Diakuinya pemda belum maksimal menghimpun PAD. Karena hal tersebut, untuk menutupi seluruh belanja daerah, Pemkab Purwakarta sangat bergantung dari dana transfer pusat.
"Kami mengakui banyak usulan dan aspirasi masyarakat yang belum bisa semuanya terakomodir," kata dia .
Baca juga: Bapenda Purwakarta andalkan PAD dari 10 sektor potensi pajak
Atas kemampuan fiskal yang tidak seimbang dengan tuntutan masyarakat, Anne mengajak seluruh kepala desa, camat dan kepala organisasi perangkat daerah untuk bisa memanfaatkan anggaran yang ada, yakni mewujudkan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Purwakarta, Aep Durrohman, menyampaikan pelaksanaan program pembangunan mengacu pada aspirasi yang muncul saat musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan).
Musrenbang itu memiliki dasar, yakni Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Baca juga: Bupati Purwakarta: Target pajak naik karena perekonomian bergeliat
"Musrenbang ini merupakan forum musyawarah tahunan," kata dia.
Musrenbang digelar untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari desa atau kelurahan, serta menyepakati usulan kegiatan lintas desa atau perubahan di kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja setiap organisasi perangkat daerah.
Disebutkan musrenbang menjadi landasan serta pijakan yang kuat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023