Ribuan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Predator (Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi) melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk menolak pemberlakuan ERP (Electronic Road Pricing) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta, Rabu (8/2/23).
Para pengemudi ojek online itu menilai penerapan ERP sangat memberatkan mereka karena pasti akan melewati jalan berbayar tersebut berkali-kali dalam sehari, sehingga dipastikan menggerus pendapatan mereka yang sudah minim itu.
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat yang hadir dan memberikan sambutan pidato solidaritas pada kesempatan itu mengatakan bahwa penerapan ERP ini adalah tindakan diskrimintif terhadap rakyat karena hanya orang berduit saja yang boleh menikmati jalan.
Padahal, kata Jumhur, semua kendaraan, baik roda dua maupun empat, sudah membayar pajak.
“ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi bagi para pengendara ojek online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah," katanya.
Dia juga menegaskan jutaan anggota KSPSI juga pada umumnya berkendaraan motor yang pasti akan semakin tergerus kantongnya bila harus memasuki jalan-jalan berbayar seperti ini.
“Di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik. Jadi bila ini diterapkan di Jakarta maka ini sama artinya menghisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta," kata Jumhur disambut gemuruh ribuan pengunjuk rasa.
Ia memperkirakan ERP ini tidak hanya akan diberlakukan di Jakarta tetapi di kota-kota lain pun kelak akan diberlakukan
Mengakhiri pidatonya, Jumhur mengatakan bahwa bila Pemprov DKI masih berkeras ingin menerapkan ERP ini, maka dia akan menurunkan buruh di Jakarta untuk bersama-sama pengendara ojek mendatangi Balaikota untuk memastikan ERP tidak diterapkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Para pengemudi ojek online itu menilai penerapan ERP sangat memberatkan mereka karena pasti akan melewati jalan berbayar tersebut berkali-kali dalam sehari, sehingga dipastikan menggerus pendapatan mereka yang sudah minim itu.
Ketua Umum DPP KSPSI Jumhur Hidayat yang hadir dan memberikan sambutan pidato solidaritas pada kesempatan itu mengatakan bahwa penerapan ERP ini adalah tindakan diskrimintif terhadap rakyat karena hanya orang berduit saja yang boleh menikmati jalan.
Padahal, kata Jumhur, semua kendaraan, baik roda dua maupun empat, sudah membayar pajak.
“ERP harus ditolak karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit. Apalagi bagi para pengendara ojek online yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan semakin susah," katanya.
Dia juga menegaskan jutaan anggota KSPSI juga pada umumnya berkendaraan motor yang pasti akan semakin tergerus kantongnya bila harus memasuki jalan-jalan berbayar seperti ini.
“Di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, masih mengatakan bahwa ERP ini adalah Electronic Rob People yaitu perampokan uang rakyat secara elektronik. Jadi bila ini diterapkan di Jakarta maka ini sama artinya menghisap sampai ke tulang sum-sum rakyat Jakarta," kata Jumhur disambut gemuruh ribuan pengunjuk rasa.
Ia memperkirakan ERP ini tidak hanya akan diberlakukan di Jakarta tetapi di kota-kota lain pun kelak akan diberlakukan
Mengakhiri pidatonya, Jumhur mengatakan bahwa bila Pemprov DKI masih berkeras ingin menerapkan ERP ini, maka dia akan menurunkan buruh di Jakarta untuk bersama-sama pengendara ojek mendatangi Balaikota untuk memastikan ERP tidak diterapkan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023