Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta agar masyarakat tak dibatasi dalam memberikan usulan program dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang saat ini mulai bergulir di tingkat kecamatan.
Rudy Susmanto di Cibinong, Bogor, Senin, menjelaskan bahwa Musrenbang Kabupaten Bogor menjadi forum untuk menyerap aspirasi masyarakat akan pembangunan yang dibutuhkan.
Rudy berharap, penentuan skala prioritas pembangunan dari semua usulan yang masuk harus benar-benar mengedepankan aspek efektivitas untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.
"Harapan saya pembahasan di tingkat Kecamatan juga mengacu pada garis besar rencana pembangunan daerah. Jadi tersinergi, pembangunan kita efektif dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, mencegah penghamburan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian," ujarnya.
Baca juga: DPRD Bogor apresiasi pendirian pesantren gratis di Nanggewer
Rudy memberi catatan penting agar musrembang menjadi forum untuk merumuskan pembangunan dengan pendekatan bottom-up. Karena itu, pemerintah desa dan kecamatan jangan dibatasi dalam mengusulkan program yang betul-betul dibutuhkan dan diperlukan masyarakat untuk di input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Usulkan semua program nanti di akhir tinggal kita lihat kemampuan ketersediaan anggaran dan kita pilah kembali mana program yang prioritas. Jadi jangan sampai di akhir tahun pada saat kita menetapkan APBD 2024 banyak program unggulan yang tidak ada dalam SIPD karena dibatasi alokasi usulannya, sehingga kami DPRD tidak dapat menganggarkan," kata Rudy.
Ia juga berharap, distribusi anggaran pembangunan memperhatikan aspek kesejahteraan, rasa keadilan, dan asas kepatutan. Dengan demikian, lanjut Rudy, APBD benar-benar bisa berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang.
Baca juga: DPRD minta Pemkab Bogor realisasikan pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah
"Dan kita berharap APBD bisa mengakselerasi pembangunan yang kita cita-citakan. Infrastruktur terbangun dengan baik dan memikat investor untuk berinvestasi untuk menyerap tenaga kerja. Pendidikan terbiayai dengan ideal, demikian juga urusan kesehatan," katanya.
Rudy menambahkan, saat ini capaian-capaian program pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor masih kurang menggembirakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor, baru mencapai 71,2 persen, masih di bawah IPM Nasional 72,9 persen.
"Angka kesakitan penduduk Kabupaten Bogor berdasar data BPS mencapai 12,37 persen dan Balita yang mendapat imunisasi lengkap juga baru 32,20 persen," kata Rudy.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor minta Plt Bupati segera isi sejumlah jabatan kosong
Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bogor yang saat ini masih di angka 8,4 tahun, atau setara kelas 2 SMP, masih di bawah RLS Nasional 8,54 tahun. Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan menengah atas, kata dia, juga masih sangat rendah hanya 54,17 persen.
Data-data tersebut, lanjut Rudy harus mendapat perhatian serius, dan menjadi motivasi bagi kita mengejar ketertinggalan. "Jadi saya berharap kita benar-benar serius merumuskan program pembangunan kita, mengefektifkan APBD untuk membiayai program yang tepat sasaran dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Bogor yang kita cintai ini," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Rudy Susmanto di Cibinong, Bogor, Senin, menjelaskan bahwa Musrenbang Kabupaten Bogor menjadi forum untuk menyerap aspirasi masyarakat akan pembangunan yang dibutuhkan.
Rudy berharap, penentuan skala prioritas pembangunan dari semua usulan yang masuk harus benar-benar mengedepankan aspek efektivitas untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia.
"Harapan saya pembahasan di tingkat Kecamatan juga mengacu pada garis besar rencana pembangunan daerah. Jadi tersinergi, pembangunan kita efektif dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, mencegah penghamburan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian," ujarnya.
Baca juga: DPRD Bogor apresiasi pendirian pesantren gratis di Nanggewer
Rudy memberi catatan penting agar musrembang menjadi forum untuk merumuskan pembangunan dengan pendekatan bottom-up. Karena itu, pemerintah desa dan kecamatan jangan dibatasi dalam mengusulkan program yang betul-betul dibutuhkan dan diperlukan masyarakat untuk di input dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
"Usulkan semua program nanti di akhir tinggal kita lihat kemampuan ketersediaan anggaran dan kita pilah kembali mana program yang prioritas. Jadi jangan sampai di akhir tahun pada saat kita menetapkan APBD 2024 banyak program unggulan yang tidak ada dalam SIPD karena dibatasi alokasi usulannya, sehingga kami DPRD tidak dapat menganggarkan," kata Rudy.
Ia juga berharap, distribusi anggaran pembangunan memperhatikan aspek kesejahteraan, rasa keadilan, dan asas kepatutan. Dengan demikian, lanjut Rudy, APBD benar-benar bisa berfungsi sebagai alat untuk menjaga dan memelihara fundamental perekonomian daerah agar tetap seimbang.
Baca juga: DPRD minta Pemkab Bogor realisasikan pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah
"Dan kita berharap APBD bisa mengakselerasi pembangunan yang kita cita-citakan. Infrastruktur terbangun dengan baik dan memikat investor untuk berinvestasi untuk menyerap tenaga kerja. Pendidikan terbiayai dengan ideal, demikian juga urusan kesehatan," katanya.
Rudy menambahkan, saat ini capaian-capaian program pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bogor masih kurang menggembirakan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor, baru mencapai 71,2 persen, masih di bawah IPM Nasional 72,9 persen.
"Angka kesakitan penduduk Kabupaten Bogor berdasar data BPS mencapai 12,37 persen dan Balita yang mendapat imunisasi lengkap juga baru 32,20 persen," kata Rudy.
Baca juga: Ketua DPRD Bogor minta Plt Bupati segera isi sejumlah jabatan kosong
Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti angka rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bogor yang saat ini masih di angka 8,4 tahun, atau setara kelas 2 SMP, masih di bawah RLS Nasional 8,54 tahun. Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan menengah atas, kata dia, juga masih sangat rendah hanya 54,17 persen.
Data-data tersebut, lanjut Rudy harus mendapat perhatian serius, dan menjadi motivasi bagi kita mengejar ketertinggalan. "Jadi saya berharap kita benar-benar serius merumuskan program pembangunan kita, mengefektifkan APBD untuk membiayai program yang tepat sasaran dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Bogor yang kita cintai ini," tandasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023