Cikarang, Bekasi (Antara Megapolitan) - Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dr Noor Arida Sofiana menyatakan pemberitaan tentang vaksin palsu menyudutkan tenaga medis yang ada di pemerintah daerah setempat.
"Padahal tenaga medis yang bekerja di rumah sakit maupun klinik bidan tidak mengetahui vaksin dari CV Azka Media itu palsu," katanya di Cikarang, Senin.
Sedangkan yang lebih mengetahui palsu atau aslinya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Oleh karena itu BPOM seharusnya lebih peka dengan adanya peredaran obat yang tersebar di rumah sakit dan klinik bidan.
Untuk pembelian obat dan vaksin yang ditawarkan oleh ditributor harus melalui sepengetahuan dari direktur dalam pengawasannya. Saat pembelian terjadi tidak diketahui bahwa vaksin yang dijual CV Azka Medika itu ternyata palsu.
Menurut dia Kementerian Kesehatan dan BPOM, memberikan solusi tepat, akibat adanya pemeberian vaksin palsu dan jangan menyebarkan kecemasan kepada orang tua yang menjadi korban dikarenakan anaknya mendapat vaksin palsu.
Dengan adanya pemberitaan yang ada saat ini, juga membuat resah tenaga medis (bidan, perawat, dokter, dan tenaga profesional lainnya), dikarenakan tempat mereka bekerja menjadi sasaran amuk orang tua korban.
Kecemasan itu muncul dikarenakan awak media memberitakan secara tidak sesuai dengan bukti yang ada. Padahal bukti-bukti itu belum dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang membentuk tim untuk menangani vaksin palsu.
Untuk itu awak media agar lebih kooperatif dalam memberitakan kejadian dan lebih peduli. Ini dikarenakan yang menjadi korban bukan hanya anak-anak saja melainkan pekerja rumah sakit dan klinik bidan.
Ia menambahkan dengan adanya pemberitaan ini meminta kepada masyarakat luas untuk bersabar, dikarenakan sedang dilakukan pemeriksaan labiratorium oleh BPOM, pengusutan perkara vaksin palsu oleh kepolisian setempat.
Untuk itu rumah sakit membentuk posko pengaduan dan pengumuman yang didalamnya memuat data-data pasien yang teridentifikasi vaksin palsu. Ini dilakukan tidak hanya pada 10 rumah sakit yang dinyatakan memakai vaksin palsu.
Tetapi keberadaan posko ini juga ada di rumah sakit yang belum teridentifikasi pemakaian vaksin palsu. Ini dikarenakan agar warga dapat melakukan pengecekan nama anaknya didalam daftar itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Padahal tenaga medis yang bekerja di rumah sakit maupun klinik bidan tidak mengetahui vaksin dari CV Azka Media itu palsu," katanya di Cikarang, Senin.
Sedangkan yang lebih mengetahui palsu atau aslinya yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Oleh karena itu BPOM seharusnya lebih peka dengan adanya peredaran obat yang tersebar di rumah sakit dan klinik bidan.
Untuk pembelian obat dan vaksin yang ditawarkan oleh ditributor harus melalui sepengetahuan dari direktur dalam pengawasannya. Saat pembelian terjadi tidak diketahui bahwa vaksin yang dijual CV Azka Medika itu ternyata palsu.
Menurut dia Kementerian Kesehatan dan BPOM, memberikan solusi tepat, akibat adanya pemeberian vaksin palsu dan jangan menyebarkan kecemasan kepada orang tua yang menjadi korban dikarenakan anaknya mendapat vaksin palsu.
Dengan adanya pemberitaan yang ada saat ini, juga membuat resah tenaga medis (bidan, perawat, dokter, dan tenaga profesional lainnya), dikarenakan tempat mereka bekerja menjadi sasaran amuk orang tua korban.
Kecemasan itu muncul dikarenakan awak media memberitakan secara tidak sesuai dengan bukti yang ada. Padahal bukti-bukti itu belum dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi yang membentuk tim untuk menangani vaksin palsu.
Untuk itu awak media agar lebih kooperatif dalam memberitakan kejadian dan lebih peduli. Ini dikarenakan yang menjadi korban bukan hanya anak-anak saja melainkan pekerja rumah sakit dan klinik bidan.
Ia menambahkan dengan adanya pemberitaan ini meminta kepada masyarakat luas untuk bersabar, dikarenakan sedang dilakukan pemeriksaan labiratorium oleh BPOM, pengusutan perkara vaksin palsu oleh kepolisian setempat.
Untuk itu rumah sakit membentuk posko pengaduan dan pengumuman yang didalamnya memuat data-data pasien yang teridentifikasi vaksin palsu. Ini dilakukan tidak hanya pada 10 rumah sakit yang dinyatakan memakai vaksin palsu.
Tetapi keberadaan posko ini juga ada di rumah sakit yang belum teridentifikasi pemakaian vaksin palsu. Ini dikarenakan agar warga dapat melakukan pengecekan nama anaknya didalam daftar itu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016