Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengungkapkan bahwa besaran bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Bogor kembali menyusut pada 2023.
"Tahun 2021 sekitar Rp360 miliar, kemudian turun drastis pada tahun 2022 menjadi sekitar Rp123 miliar. Tahun ini hanya sebesar Rp93,8 miliar," ungkapnya di Bogor, Rabu.
Bantuan keuangan yang diberikan Pemprov Jabar kepada Kabupaten Bogor sebesar Rp93,8 miliar itu disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat nomor 118 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar minta OJK-APH berantas pinjol ilegal secara tuntas
Legislator asal Kabupaten Bogor ini menduga, penurunan jumlah bankeu untuk Kabupaten Bogor karena lemahnya komunikasi yang dijalin Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemprov Jabar, terlebih bankeu tahun 2021 untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung tidak diserap maksimal.
"Secara teknis, saya kira juga lebih pada soal komunikasi antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar juga, termasuk di dalamnya terkait dengan soal kualitas kinerjanya pada saat diberikan bantuan keuangannya kan?" kata pria yang akrab disapa Kang AW itu.
Ia pun memastikan bahwa dalam bankeu provinsi tahun ini yang angkanya hampir setara dengan nilai lelang pembangunan RSUD Parung tahun 2021, tapi tidak ada pos anggaran untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit yang berlokasi di wilayah utara Kabupaten Bogor itu.
"Dalam bantuan keuangan sekarang sudah bisa dipastikan tidak ada bantuan anggaran untuk pembangunan RSUD Bogor Utara," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar kecewa bantuan pendidikan MA Rp100 miliar dicoret
Kang AW memaparkan, bankeu tahun ini paling besar dialokasikan untuk jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp43,675 miliar, kemudian pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional antar desa dan pembangunan tanki septik individual sebesar Rp21,575 miliar.
Lalu, pengadaan media digital di lingkungan Dinas Pendidikan Rp12,9 miliar, pembangunan command center Rp5 miliiar, penataan kawasan kumuh Rp3,34 miliar, pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas di daerah perbatasan Rp2,73 miliar.
Pemberdayaan keluarga miskin melalui usaha ternak ayam petelur berbasis komunitas Rp1,67 miliar, pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil beserta pengadaan alatnya Rp1,3 miliar, Bulan Bakti Siliwangi dan Gotong Royong sebesar Rp625 juta.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar puji langkah Kejaksaan soal kejanggalan proyek RSUD Parung
Kemudian, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebesar Rp600 juta, serta peningkatan kesejahteraan guru bantu SD Negeri di daerah terpencil sebesar Rp448,8 juta.
"Meskipun besaran bantuan semakin menurun, tapi saya melihat bantuan keuangan tahun ini lebih tersebar dan kegiatan yang berdampak langsung kepada warganya pun lebih beragam," tuturnya.
Ia berharap, seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan bisa ditindaklanjuti secara cepat dan berkualitas, sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Tahun 2021 sekitar Rp360 miliar, kemudian turun drastis pada tahun 2022 menjadi sekitar Rp123 miliar. Tahun ini hanya sebesar Rp93,8 miliar," ungkapnya di Bogor, Rabu.
Bantuan keuangan yang diberikan Pemprov Jabar kepada Kabupaten Bogor sebesar Rp93,8 miliar itu disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat nomor 118 tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar minta OJK-APH berantas pinjol ilegal secara tuntas
Legislator asal Kabupaten Bogor ini menduga, penurunan jumlah bankeu untuk Kabupaten Bogor karena lemahnya komunikasi yang dijalin Pemerintah Kabupaten Bogor kepada Pemprov Jabar, terlebih bankeu tahun 2021 untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Parung tidak diserap maksimal.
"Secara teknis, saya kira juga lebih pada soal komunikasi antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar juga, termasuk di dalamnya terkait dengan soal kualitas kinerjanya pada saat diberikan bantuan keuangannya kan?" kata pria yang akrab disapa Kang AW itu.
Ia pun memastikan bahwa dalam bankeu provinsi tahun ini yang angkanya hampir setara dengan nilai lelang pembangunan RSUD Parung tahun 2021, tapi tidak ada pos anggaran untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit yang berlokasi di wilayah utara Kabupaten Bogor itu.
"Dalam bantuan keuangan sekarang sudah bisa dipastikan tidak ada bantuan anggaran untuk pembangunan RSUD Bogor Utara," ujarnya.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar kecewa bantuan pendidikan MA Rp100 miliar dicoret
Kang AW memaparkan, bankeu tahun ini paling besar dialokasikan untuk jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp43,675 miliar, kemudian pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional antar desa dan pembangunan tanki septik individual sebesar Rp21,575 miliar.
Lalu, pengadaan media digital di lingkungan Dinas Pendidikan Rp12,9 miliar, pembangunan command center Rp5 miliiar, penataan kawasan kumuh Rp3,34 miliar, pengadaan alat kesehatan untuk puskesmas di daerah perbatasan Rp2,73 miliar.
Pemberdayaan keluarga miskin melalui usaha ternak ayam petelur berbasis komunitas Rp1,67 miliar, pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil beserta pengadaan alatnya Rp1,3 miliar, Bulan Bakti Siliwangi dan Gotong Royong sebesar Rp625 juta.
Baca juga: Anggota DPRD Jabar puji langkah Kejaksaan soal kejanggalan proyek RSUD Parung
Kemudian, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebesar Rp600 juta, serta peningkatan kesejahteraan guru bantu SD Negeri di daerah terpencil sebesar Rp448,8 juta.
"Meskipun besaran bantuan semakin menurun, tapi saya melihat bantuan keuangan tahun ini lebih tersebar dan kegiatan yang berdampak langsung kepada warganya pun lebih beragam," tuturnya.
Ia berharap, seluruh kegiatan yang sudah dianggarkan bisa ditindaklanjuti secara cepat dan berkualitas, sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023