Jakarta (Antara Megapolitan) - Presiden Joko Widodo menyatakan dukungannya agar pihak swasta dapat membangun pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan guna mencapai program pembangunan infrastruktur kelistrikan.
"Yang pertama terutama yang berkaitan dengan potensi energi yang kita punyai terutama energi baru terbarukan. Geotermal saya kira berikan priorotas," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas yang membahas tentang Percepatan Penyelesaian Program Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW dan Penerapan Subsidi Listrik Tahun 2016 di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.
Menurut Jokowi, pembangunan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi hidro maupun mikrohidro juga perlu dijadikan prioritas mengingat potensinya yang besar di Tanah Air.
Kepala Negara juga meminta Kementerian ESDM serta PLN untuk menghitung subsidi listrik secara cermat agar penerapannya tepat sasaran.
Presiden mengatakan agar sejumlah rumah tangga yang miskin dan tidak mampu mendapatkan subsidi listrik secara merata di seluruh daerah di Indonesia.
Jokowi mendesak agar kementerian dan lembaga terkait melakukan validasi data terhadap target subsidi agar tidak terdapat perbedaan.
"Subsidi harus tepat sasaran dan kita juga bisa mengalokasikan dana untuk percepatan pembangunan program listrik 35 ribu Megawatt yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas," jelas Jokowi.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah Indonesia Presiden mengarahkan agar dapat dipenuhi menggunakan "Mobile Power Plant" serta kapal gas untuk memasok kebutuhan energi.
"Saya sudah melihat kondisi lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan kita di beberapa provinsi baik di Bangka Belitung, di Aceh, Kalimantan Barat, di Gorontalo, di NTB, di Bali dan dari kunjungan itu saya ingin sekali menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan berikan prioritas kepada daerah-daerah yang masih kurang pasokannya," kata Presiden.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah antara lain Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, Dirut PLN Sofyan Basir dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. (Ant).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Yang pertama terutama yang berkaitan dengan potensi energi yang kita punyai terutama energi baru terbarukan. Geotermal saya kira berikan priorotas," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas yang membahas tentang Percepatan Penyelesaian Program Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan 35.000 MW dan Penerapan Subsidi Listrik Tahun 2016 di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu.
Menurut Jokowi, pembangunan pembangkit listrik yang memanfaatkan energi hidro maupun mikrohidro juga perlu dijadikan prioritas mengingat potensinya yang besar di Tanah Air.
Kepala Negara juga meminta Kementerian ESDM serta PLN untuk menghitung subsidi listrik secara cermat agar penerapannya tepat sasaran.
Presiden mengatakan agar sejumlah rumah tangga yang miskin dan tidak mampu mendapatkan subsidi listrik secara merata di seluruh daerah di Indonesia.
Jokowi mendesak agar kementerian dan lembaga terkait melakukan validasi data terhadap target subsidi agar tidak terdapat perbedaan.
"Subsidi harus tepat sasaran dan kita juga bisa mengalokasikan dana untuk percepatan pembangunan program listrik 35 ribu Megawatt yang manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh masyarakat luas," jelas Jokowi.
Untuk memenuhi kebutuhan listrik di daerah-daerah Indonesia Presiden mengarahkan agar dapat dipenuhi menggunakan "Mobile Power Plant" serta kapal gas untuk memasok kebutuhan energi.
"Saya sudah melihat kondisi lapangan mengenai infrastruktur kelistrikan kita di beberapa provinsi baik di Bangka Belitung, di Aceh, Kalimantan Barat, di Gorontalo, di NTB, di Bali dan dari kunjungan itu saya ingin sekali menekankan sekali lagi bahwa untuk kelistrikan berikan prioritas kepada daerah-daerah yang masih kurang pasokannya," kata Presiden.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah antara lain Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Kepala BKPM Franky Sibarani, Dirut PLN Sofyan Basir dan Kepala Staf Presiden Teten Masduki. (Ant).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016