Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendorong 30 persen keterwakilan perempuan pada jabatan-jabatan perangkat desa.
"Kepemimpinan perempuan masih relatif sedikit, misalnya jumlah kepala desa dan jumlah perangkat. Nah, itu harus kita kawal, sehingga kita terus menggerakkan agar perangkat desa setidak-tidaknya 30 persen diisi oleh perempuan," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pondok Pesantren Hasyim Asy'Ari Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, Kamis malam.
Halim menuturkan bahwa setiap kunjungan kerja ke desa-desa, dia selalu menanyakan jumlah keterwakilan perempuan dalam susunan perangkat desa.
Ketika mampir ke Desa Lerep di Jawa Tengah, kata dia, dari sekian perangkat desa ada tiga perempuan.
"Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat kami harapkan. Kami akan terus pantau karena itu menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan di desa yang melibatkan perempuan di dalam perencanaan dan pembangunan desa," kata Halim.
Dia juga mengatakan bahwa kehadiran peran ulama perempuan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban masyarakat desa.
Musyawarah desa harus membuat perencanaan transparan supaya dana desa dan kebijakan pembangunan desa bisa dirasakan oleh seluruh warga desa, kata Halim.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Kepemimpinan perempuan masih relatif sedikit, misalnya jumlah kepala desa dan jumlah perangkat. Nah, itu harus kita kawal, sehingga kita terus menggerakkan agar perangkat desa setidak-tidaknya 30 persen diisi oleh perempuan," kata Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) di Pondok Pesantren Hasyim Asy'Ari Bangsri, Jepara, Jawa Tengah, Kamis malam.
Halim menuturkan bahwa setiap kunjungan kerja ke desa-desa, dia selalu menanyakan jumlah keterwakilan perempuan dalam susunan perangkat desa.
Ketika mampir ke Desa Lerep di Jawa Tengah, kata dia, dari sekian perangkat desa ada tiga perempuan.
"Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat kami harapkan. Kami akan terus pantau karena itu menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan di desa yang melibatkan perempuan di dalam perencanaan dan pembangunan desa," kata Halim.
Dia juga mengatakan bahwa kehadiran peran ulama perempuan sangat dibutuhkan untuk membangun peradaban masyarakat desa.
Musyawarah desa harus membuat perencanaan transparan supaya dana desa dan kebijakan pembangunan desa bisa dirasakan oleh seluruh warga desa, kata Halim.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022