Cibinong (Antara Megapolitan) - Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat mendapatkan banyak pertanyaan dari masyarakat soal Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang belum juga dapat dinikmati oleh siswa-siswi di sekitar wilayah Kabupaten Bogor.
"Sampai saat ini kami belum mendapat informasi atau sosialisasi lebih lanjut mengenai KIP. Program itu dari pemerintah pusat dan datanya bisa dari Kemendikbud melalui Dapodik yang langsung diinput secara online oleh satuan pendidikan masing-masing," Kata Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Roni, di Cibinong, Senin.
Roni mengatakan lebih lanjut, data dan dana bagi siswa yang berhak mendapat KIP itu tidak dikelola oleh Dinas Pendidikan.
"Program ini sama seperti bantuan dari pemerintah lainnya, bisa juga datanya dari RT/RW setempat, seperti program keluarga harapan dan kami tidak diberi kewenangan untuk menyalurkan dananya," jelasnya.
Pada kesempatan itu Roni juga menyampaikan bahwa pihaknya masih bingung terhadap teknis pelaksanaan program KIP yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo itu.
Pasalnya, katanya lebih lanjut, tidak ada informasi secara detail tentang mekanisme keterlibatan Disdik dalam program ini.
"Kami tidak tahu sama sekali tentang implementasi program ini, karena memang tidak ada informasi sampai sekarang," tegasnya.
Banyak pertanyaan
Sementara itu, guru IPS SMP Negeri 1 Babakan Madang Bogor, Eti, juga menuturkan bahwa selama ini banyak sekali orang tua siswa di wilayah kerjanya yang menanyakan perihal KIP itu.
"Orang tua siswa juga banyak yang bertanya, justru kami juga belum tahu dan ingin bertanya," kata Eti, ketika berkunjung di kantor Disdik Kabupaten Bogor.
Karena itu, Roni ingin menginformasikan bahwa Disdik Kabupaten Bogor belum bisa memberikan klarifikasi apa pun terhadap banyaknya pertanyaan masyarakat itu.
"Ya mau gimana, memang Disdik tidak tahu apa-apa," katanya menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Sampai saat ini kami belum mendapat informasi atau sosialisasi lebih lanjut mengenai KIP. Program itu dari pemerintah pusat dan datanya bisa dari Kemendikbud melalui Dapodik yang langsung diinput secara online oleh satuan pendidikan masing-masing," Kata Humas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Roni, di Cibinong, Senin.
Roni mengatakan lebih lanjut, data dan dana bagi siswa yang berhak mendapat KIP itu tidak dikelola oleh Dinas Pendidikan.
"Program ini sama seperti bantuan dari pemerintah lainnya, bisa juga datanya dari RT/RW setempat, seperti program keluarga harapan dan kami tidak diberi kewenangan untuk menyalurkan dananya," jelasnya.
Pada kesempatan itu Roni juga menyampaikan bahwa pihaknya masih bingung terhadap teknis pelaksanaan program KIP yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo itu.
Pasalnya, katanya lebih lanjut, tidak ada informasi secara detail tentang mekanisme keterlibatan Disdik dalam program ini.
"Kami tidak tahu sama sekali tentang implementasi program ini, karena memang tidak ada informasi sampai sekarang," tegasnya.
Banyak pertanyaan
Sementara itu, guru IPS SMP Negeri 1 Babakan Madang Bogor, Eti, juga menuturkan bahwa selama ini banyak sekali orang tua siswa di wilayah kerjanya yang menanyakan perihal KIP itu.
"Orang tua siswa juga banyak yang bertanya, justru kami juga belum tahu dan ingin bertanya," kata Eti, ketika berkunjung di kantor Disdik Kabupaten Bogor.
Karena itu, Roni ingin menginformasikan bahwa Disdik Kabupaten Bogor belum bisa memberikan klarifikasi apa pun terhadap banyaknya pertanyaan masyarakat itu.
"Ya mau gimana, memang Disdik tidak tahu apa-apa," katanya menambahkan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016