Bogor (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto merotasi dan melantik 15 pejabat eselon II dalam rangka penyegaran serta gerak cepat realisasi program pembangunan.
Wali Kota Bima Arya saat melantik 15 pejabat eselon II di Bogor, Rabu mengatakan kegiatan evaluasi, mutasi dan rotasi yang dilakukannya sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta berpedoman pada aturan, hasil seleksi panitia yang menjadi rujukan, faktor kinerja dan rekam jejak yang menjadi catatan.
"Rotasi dan mutasi ini hasil dari rangkaian proses yang memadukan antara pertimbangan yang sifatnya administratif, landasan hukum, dan kinerja atau rekam jejak yang sangat penting untuk proses evaluasi, rotasi dan mutasi," kata Bima.
Pelantikan dan rotasi 15 pejabat eselon II merupakan sejumlah posisi strategis. Mereka yang dimutasi di antaranya, Aim Halim Hermana dilantik menjadi Inspektur Kota Bogor, Subur Herdiman dilantik menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Bambang Budianto dilantik menjadi Sekretaris DPRD Kota Bogor, Achsin Prasetyo dilantik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Anggraeny Iswara dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Dwi Roman Pudjo dilantik menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik.
Sedangkan pejabat yang dilantik dan dirotasi yakni Sudraji yang tadinya Kepala Dinas Bina Marga menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Eko Prabowo yang tadinya Kasatpol PP dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi UMKM, Fetty Qondarsyah yang tadinya Kepala BPPKB dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Agung Prihanto dilantik menjadi Kepala BPMKB, dan Hanafi dilantik menjadi Asisten Tata Praja, Toto M. Ulum yang tadinya Asisten Ekbang dilantik menjadi Kepala Bappeda, Erna Hernawati dilantik menjadi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Lilis Sukartini yang tadinya Kepala BPLH dilantik menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dan Irwan Riyanto yang tadinya Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup.
Para pejabat yang dilantik diingatkan untuk semakin dekat dengan rakyat, rajin turun ke lapangan, bekerja lebih cepat, cermat dan bersinergi dengan instansi lainnya.
"Rajinlah turun ke lapangan, rajin memantau yang ada di luar meja kerja, lebih rajin untuk melihat situasi yang ada dalam keseharian warga," kata Bima.
Bima juga mengingatkan, agar pejabat yang dilantik untuk mengerjakan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan, menyerap anggaran secara maksimal.
Usai merotasi dan melantik 15 pejabat eselon II, Pemerintah Kota Bogor menyisakan tiga kursi kosong untuk mengikis posisi kepala dinas di tiga instansi yakni DLLAJ, Satpol PP, dan Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air.
"Masih ada beberapa pos yang kosong, saya minta Kepala BKPP untuk segera memproses "open bidding," kata Bima.
Untuk mengisi kekosongan sementara, Bima menginstruksikan untuk segera ditetapkan pelaksana tugas ketiga jabatan yang kosong tersebut sampai proses "open bidding" selesai dilakukan.
Menurut Bima, untuk mengisi tiga posisi tersebut pihaknya ingin membangun sistem yang jelas. BKPP diminta berkoordinasi dengan Sekda untuk memproses rangkaian evaluasi setiap eselon dengan sebaik-baiknya sesuai aturan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
Wali Kota Bima Arya saat melantik 15 pejabat eselon II di Bogor, Rabu mengatakan kegiatan evaluasi, mutasi dan rotasi yang dilakukannya sesuai Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta berpedoman pada aturan, hasil seleksi panitia yang menjadi rujukan, faktor kinerja dan rekam jejak yang menjadi catatan.
"Rotasi dan mutasi ini hasil dari rangkaian proses yang memadukan antara pertimbangan yang sifatnya administratif, landasan hukum, dan kinerja atau rekam jejak yang sangat penting untuk proses evaluasi, rotasi dan mutasi," kata Bima.
Pelantikan dan rotasi 15 pejabat eselon II merupakan sejumlah posisi strategis. Mereka yang dimutasi di antaranya, Aim Halim Hermana dilantik menjadi Inspektur Kota Bogor, Subur Herdiman dilantik menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan, Bambang Budianto dilantik menjadi Sekretaris DPRD Kota Bogor, Achsin Prasetyo dilantik menjadi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Anggraeny Iswara dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan Dwi Roman Pudjo dilantik menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik.
Sedangkan pejabat yang dilantik dan dirotasi yakni Sudraji yang tadinya Kepala Dinas Bina Marga menjadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Eko Prabowo yang tadinya Kasatpol PP dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi UMKM, Fetty Qondarsyah yang tadinya Kepala BPPKB dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Agung Prihanto dilantik menjadi Kepala BPMKB, dan Hanafi dilantik menjadi Asisten Tata Praja, Toto M. Ulum yang tadinya Asisten Ekbang dilantik menjadi Kepala Bappeda, Erna Hernawati dilantik menjadi Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Lilis Sukartini yang tadinya Kepala BPLH dilantik menjadi Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dan Irwan Riyanto yang tadinya Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup.
Para pejabat yang dilantik diingatkan untuk semakin dekat dengan rakyat, rajin turun ke lapangan, bekerja lebih cepat, cermat dan bersinergi dengan instansi lainnya.
"Rajinlah turun ke lapangan, rajin memantau yang ada di luar meja kerja, lebih rajin untuk melihat situasi yang ada dalam keseharian warga," kata Bima.
Bima juga mengingatkan, agar pejabat yang dilantik untuk mengerjakan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan, menyerap anggaran secara maksimal.
Usai merotasi dan melantik 15 pejabat eselon II, Pemerintah Kota Bogor menyisakan tiga kursi kosong untuk mengikis posisi kepala dinas di tiga instansi yakni DLLAJ, Satpol PP, dan Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air.
"Masih ada beberapa pos yang kosong, saya minta Kepala BKPP untuk segera memproses "open bidding," kata Bima.
Untuk mengisi kekosongan sementara, Bima menginstruksikan untuk segera ditetapkan pelaksana tugas ketiga jabatan yang kosong tersebut sampai proses "open bidding" selesai dilakukan.
Menurut Bima, untuk mengisi tiga posisi tersebut pihaknya ingin membangun sistem yang jelas. BKPP diminta berkoordinasi dengan Sekda untuk memproses rangkaian evaluasi setiap eselon dengan sebaik-baiknya sesuai aturan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016