Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) telah menyepakati Memorandum Saling Pengertian (MSP) kerja sama pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia berkelanjutan untuk periode kedua kalinya.
Direktur Program MSC Indonesia, Hirmen Sofyanto melalui taklimat media kepada ANTARA di Bogor, Jabar, Ahad (23/10) 202) menjelaskan penandatanganan MSP dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar dan Direktur Regional Asia Pasifik MSC, Patrick Caleo secara sirkular.
MSC adalah lembaga nirlaba antarbangsa yang berfokus pada perikanan berkelanjutan dan perlindungan pasokan makanan laut untuk masa depan.
Lembaga MSC juga peduli terhadap kesehatan laut dunia dengan menghargai dan mengakui praktik perikanan berkelanjutan.
Disebutkan bahwa Program MSC dalam pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia bertujuan untuk mendukung percepatan kemajuan perikanan dan pemasaran produk hasil perikanan di Indonesia, melalui dukungan peningkatan Program Perbaikan Perikanan (Fisheries Improvement Program/FIP) nasional dan dukungan peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil perikanan yang berkelanjutan.
Baca juga: Mahasiswa dan ilmuwan Indonesia ditantang raih dana hibah OSF Rp16 miliar
Hal ini juga berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Pada MSP sebelumnya, MSC telah mencapai tujuan dari kerja sama, di antaranya adalah dilakukannya analisa kesenjangan dan dukungan untuk 11 komoditas perikanan prioritas Indonesia dalam program "Fish for Good MSC", di mana delapan perikanan prioritas Indonesia mendapat pengakuan komitmen melalui "In Transition to MSC" dan delapan perikanan mendapatkan pendanaan dari Ocean Stewardship Fund (OSF) yang mendukung implementasi rencana aksi FIP.
Di samping itu, program juga telah mendukung didapatkannya sertifikat perikanan MSC untuk lebih 12 perikanan tuna Indonesia, 46 Unit Pengolahan Ikan telah mendapat sertifikat CoC MSC, dan peningkatan pemahaman teknis standar MSC pemangku kepentingan nasional telah meningkat dari 49 persen menjadi 75 persen (lebih dari 300 peserta).
Saat ini, telah terbuka akses 24 ahli perikanan Indonesia untuk menjadi Tenaga Ahli Perikanan berstandar MSC serta publikasi kemajuan perikanan Indonesia di tingkat global.
Sekjen KKP, Antam Anambar menyampaikan perikanan Indonesia merupakan produsen terbesar kedua di dunia dan sumber protein utama untuk konsumsi lokal dan ketahanan pangan serta primadona produk ekspor.
"Oleh karena itu pengelolaan perikanan Indonesia juga harus memperhatikan kesehatan stok dan perairan yang merupakan pusat biodiversitas laut dunia," katanya.
Baca juga: Indonesia promosikan ikan tuna berekolabel MSC di "Expo Asia"
KKP dan MSC bekerja sama dengan pemangku kepentingan dari nelayan, pemerintah, ilmuwan, bisnis di tingkat lokal dan global untuk mendukung ekonomi biru dan dan visi Indonesia 2025.
Melalui kerja sama ini, katanya, KKP berharap program-program yang telah disepakati dapat seluruhnya direalisasikan dan target dapat direalisasikan sehingga memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.
Direktur Regional MSC Asia Pasifik, Patrick Caleo menjelaskan standar MSC dapat berlaku untuk semua produk perikanan yang ingin mendapat pengakuan berkelanjutan.
Agar tersertifikasi berkelanjutan, kata dia, perikanan harus memenuhi ketiga prinsip standar MSC, yaitu stok yang berkelanjutan agar ikan dapat bereproduksi, terbukti mempertimbangkan spesies dilindungi dan habitat laut dan memiliki manajemen perikanan yang baik.
KKP dan MSC sepakat bahwa keberlanjutan perikanan merupakan hal vital yang perlu untuk terus didukung agar sumber daya laut tetap terjaga serta memberikan manfaat sosial ekonomi bagi nelayan dan pelaku bisnis.
"MSP periode dua ini menunjukkan komitmen kami untuk berkolaborasi lebih demi menjaga masa depan laut Indonesia dan pasokan ikan bagi generasi mendatang," katanya.
Baca juga: MSC: Perikanan membutuhkan jeda untuk pulihkan populasi ikan
Pada periode kedua ini, MSC bersama pemerintah dan pemangku kepentingan akan memfokuskan program perbaikan perikanan nasional bagi perikanan prioritas seperti tuna, kepiting bakau, rajungan, udang, cumi-cumi, ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil.
MSC akan melanjutkan proses fasilitasi kesepahaman antar-pemangku kepentingan tentang perikanan di Indonesia mulai dari komoditas perikanan, armada, penangkapan, rantai pasok, harga, serta pasar di dalam dan di luar negeri.
Berbagai kegiatan bimbingan teknis, pertemuan bisnis dan penyadartahuan tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan dan produk berkelanjutan.
Guna menunjang kesejahteraan, MSC akan membantu fasilitasi pelaku usaha ke akses pasar, memperkuat kapasitas pelaku usaha produk laut seperti ritel, perusahaan produk makanan di dalam negeri dan menyiapkan bahan informasi dalam rangka mendukung promosi produk perikanan berkelanjutan Indonesia di pasar dalam dan di global, demikian Patrick Caleo.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Direktur Program MSC Indonesia, Hirmen Sofyanto melalui taklimat media kepada ANTARA di Bogor, Jabar, Ahad (23/10) 202) menjelaskan penandatanganan MSP dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar dan Direktur Regional Asia Pasifik MSC, Patrick Caleo secara sirkular.
MSC adalah lembaga nirlaba antarbangsa yang berfokus pada perikanan berkelanjutan dan perlindungan pasokan makanan laut untuk masa depan.
Lembaga MSC juga peduli terhadap kesehatan laut dunia dengan menghargai dan mengakui praktik perikanan berkelanjutan.
Disebutkan bahwa Program MSC dalam pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia bertujuan untuk mendukung percepatan kemajuan perikanan dan pemasaran produk hasil perikanan di Indonesia, melalui dukungan peningkatan Program Perbaikan Perikanan (Fisheries Improvement Program/FIP) nasional dan dukungan peningkatan aksesibilitas pemasaran hasil perikanan yang berkelanjutan.
Baca juga: Mahasiswa dan ilmuwan Indonesia ditantang raih dana hibah OSF Rp16 miliar
Hal ini juga berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh Tim Perizinan Ormas Asing (TPOA), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.
Pada MSP sebelumnya, MSC telah mencapai tujuan dari kerja sama, di antaranya adalah dilakukannya analisa kesenjangan dan dukungan untuk 11 komoditas perikanan prioritas Indonesia dalam program "Fish for Good MSC", di mana delapan perikanan prioritas Indonesia mendapat pengakuan komitmen melalui "In Transition to MSC" dan delapan perikanan mendapatkan pendanaan dari Ocean Stewardship Fund (OSF) yang mendukung implementasi rencana aksi FIP.
Di samping itu, program juga telah mendukung didapatkannya sertifikat perikanan MSC untuk lebih 12 perikanan tuna Indonesia, 46 Unit Pengolahan Ikan telah mendapat sertifikat CoC MSC, dan peningkatan pemahaman teknis standar MSC pemangku kepentingan nasional telah meningkat dari 49 persen menjadi 75 persen (lebih dari 300 peserta).
Saat ini, telah terbuka akses 24 ahli perikanan Indonesia untuk menjadi Tenaga Ahli Perikanan berstandar MSC serta publikasi kemajuan perikanan Indonesia di tingkat global.
Sekjen KKP, Antam Anambar menyampaikan perikanan Indonesia merupakan produsen terbesar kedua di dunia dan sumber protein utama untuk konsumsi lokal dan ketahanan pangan serta primadona produk ekspor.
"Oleh karena itu pengelolaan perikanan Indonesia juga harus memperhatikan kesehatan stok dan perairan yang merupakan pusat biodiversitas laut dunia," katanya.
Baca juga: Indonesia promosikan ikan tuna berekolabel MSC di "Expo Asia"
KKP dan MSC bekerja sama dengan pemangku kepentingan dari nelayan, pemerintah, ilmuwan, bisnis di tingkat lokal dan global untuk mendukung ekonomi biru dan dan visi Indonesia 2025.
Melalui kerja sama ini, katanya, KKP berharap program-program yang telah disepakati dapat seluruhnya direalisasikan dan target dapat direalisasikan sehingga memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak.
Direktur Regional MSC Asia Pasifik, Patrick Caleo menjelaskan standar MSC dapat berlaku untuk semua produk perikanan yang ingin mendapat pengakuan berkelanjutan.
Agar tersertifikasi berkelanjutan, kata dia, perikanan harus memenuhi ketiga prinsip standar MSC, yaitu stok yang berkelanjutan agar ikan dapat bereproduksi, terbukti mempertimbangkan spesies dilindungi dan habitat laut dan memiliki manajemen perikanan yang baik.
KKP dan MSC sepakat bahwa keberlanjutan perikanan merupakan hal vital yang perlu untuk terus didukung agar sumber daya laut tetap terjaga serta memberikan manfaat sosial ekonomi bagi nelayan dan pelaku bisnis.
"MSP periode dua ini menunjukkan komitmen kami untuk berkolaborasi lebih demi menjaga masa depan laut Indonesia dan pasokan ikan bagi generasi mendatang," katanya.
Baca juga: MSC: Perikanan membutuhkan jeda untuk pulihkan populasi ikan
Pada periode kedua ini, MSC bersama pemerintah dan pemangku kepentingan akan memfokuskan program perbaikan perikanan nasional bagi perikanan prioritas seperti tuna, kepiting bakau, rajungan, udang, cumi-cumi, ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil.
MSC akan melanjutkan proses fasilitasi kesepahaman antar-pemangku kepentingan tentang perikanan di Indonesia mulai dari komoditas perikanan, armada, penangkapan, rantai pasok, harga, serta pasar di dalam dan di luar negeri.
Berbagai kegiatan bimbingan teknis, pertemuan bisnis dan penyadartahuan tentang pengelolaan perikanan berkelanjutan dan produk berkelanjutan.
Guna menunjang kesejahteraan, MSC akan membantu fasilitasi pelaku usaha ke akses pasar, memperkuat kapasitas pelaku usaha produk laut seperti ritel, perusahaan produk makanan di dalam negeri dan menyiapkan bahan informasi dalam rangka mendukung promosi produk perikanan berkelanjutan Indonesia di pasar dalam dan di global, demikian Patrick Caleo.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022