Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk mencegah peningkatan laju inflasi sebagai imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta sejumlah komoditas bahan pokok.
"Kami sudah merancang kebijakan sesuai dengan arahan pusat untuk memanfaatkan anggaran yang dialokasikan bagi masyarakat miskin terdampak kenaikan harga BBM dan bahan pokok," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Kamis.
Dia mengatakan alokasi pembiayaan sebesar Rp17 miliar tersebut bersumber dari dua mata anggaran. Pertama, dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen.
"Anggaran yang dialokasikan dari transfer umum ini sebesar Rp7 miliar atau dua persen dari dana bagi hasil pemerintah pusat," katanya.
Sumber pendanaan kedua berasal dari anggaran biaya tak terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2022 meski tidak dipakai seluruhnya. Hingga pertengahan September pemerintah daerah memiliki sisa anggaran BTT sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan hingga penghujung tahun 2022.
"Kalau dipakai semua tidak mungkin karena sekarang menghadapi musim hujan, biasanya ada alokasi anggaran juga untuk penanganan bencana. Kami pakai setengah atau Rp10 miliar, artinya ada Rp17 miliar untuk penanganan inflasi," katanya.
Pihaknya tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan termasuk menentukan sasaran penerima yang semula diprioritaskan bagi para nelayan berupa pemberian voucher solar itu.
"Namun kemarin kami sudah diskusikan di tingkat provinsi ternyata kegiatan yang akan kami lakukan, seperti pemberian voucher BBM jenis solar untuk nelayan, kemudian bagi pengemudi ojek online dan angkutan umum sudah dicover anggaran provinsi," katanya.
Kemudian bantuan padat karya juga sudah dilakukan pemerintah pusat kepada pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR). "Sudah ada juga dari pusat. Jadi supaya tidak terjadi duplikasi, saya dan Pak Sekda akan merancang ulang kira-kira kegiatan apa karena baik sasaran dan objek jangan sampai sama lagi," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan pendataan secara lebih detil kepada warga miskin sasaran penerima bantuan ini yang belum masuk ke data penerima manfaat dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan pihaknya terus melakukan pengecekan harga-harga komoditas bahan pokok untuk kemudian dilaporkan secara periodik kepada Kementerian Perdagangan serta Kemendagri melalui Inspektorat Daerah.
"Harga bahan pokok di Kabupaten Bekasi belum mengalami kenaikan signifikan, baru sekitar dua persen saja kenaikannya, jadi tidak atau belum sampai terjadi inflasi, masih jauh itu. Stok bahan pangan juga aman," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan intervensi untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai dan telor dengan merencanakan operasi pasar murah di sejumlah titik.
Baca juga: Pemkab Bekasi siapkan anggaran BTT untuk atasi kenaikan harga
Baca juga: BPS: Pendidikan pengaruhi laju inflasi Bekasi
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Kami sudah merancang kebijakan sesuai dengan arahan pusat untuk memanfaatkan anggaran yang dialokasikan bagi masyarakat miskin terdampak kenaikan harga BBM dan bahan pokok," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Kamis.
Dia mengatakan alokasi pembiayaan sebesar Rp17 miliar tersebut bersumber dari dua mata anggaran. Pertama, dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat sebesar dua persen.
"Anggaran yang dialokasikan dari transfer umum ini sebesar Rp7 miliar atau dua persen dari dana bagi hasil pemerintah pusat," katanya.
Sumber pendanaan kedua berasal dari anggaran biaya tak terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2022 meski tidak dipakai seluruhnya. Hingga pertengahan September pemerintah daerah memiliki sisa anggaran BTT sebesar Rp20 miliar yang dialokasikan hingga penghujung tahun 2022.
"Kalau dipakai semua tidak mungkin karena sekarang menghadapi musim hujan, biasanya ada alokasi anggaran juga untuk penanganan bencana. Kami pakai setengah atau Rp10 miliar, artinya ada Rp17 miliar untuk penanganan inflasi," katanya.
Pihaknya tengah menyiapkan skema penyaluran bantuan termasuk menentukan sasaran penerima yang semula diprioritaskan bagi para nelayan berupa pemberian voucher solar itu.
"Namun kemarin kami sudah diskusikan di tingkat provinsi ternyata kegiatan yang akan kami lakukan, seperti pemberian voucher BBM jenis solar untuk nelayan, kemudian bagi pengemudi ojek online dan angkutan umum sudah dicover anggaran provinsi," katanya.
Kemudian bantuan padat karya juga sudah dilakukan pemerintah pusat kepada pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum regional (UMR). "Sudah ada juga dari pusat. Jadi supaya tidak terjadi duplikasi, saya dan Pak Sekda akan merancang ulang kira-kira kegiatan apa karena baik sasaran dan objek jangan sampai sama lagi," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan pendataan secara lebih detil kepada warga miskin sasaran penerima bantuan ini yang belum masuk ke data penerima manfaat dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan pihaknya terus melakukan pengecekan harga-harga komoditas bahan pokok untuk kemudian dilaporkan secara periodik kepada Kementerian Perdagangan serta Kemendagri melalui Inspektorat Daerah.
"Harga bahan pokok di Kabupaten Bekasi belum mengalami kenaikan signifikan, baru sekitar dua persen saja kenaikannya, jadi tidak atau belum sampai terjadi inflasi, masih jauh itu. Stok bahan pangan juga aman," katanya.
Pihaknya juga akan melakukan intervensi untuk mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai dan telor dengan merencanakan operasi pasar murah di sejumlah titik.
Baca juga: Pemkab Bekasi siapkan anggaran BTT untuk atasi kenaikan harga
Baca juga: BPS: Pendidikan pengaruhi laju inflasi Bekasi
Editor : Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022