Pemerintah Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat menunggu arahan dari Kementerian Sosial (Kemensos) mengenai penyaluran bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM.
"Dinsos Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan Kemensos dan masih menunggu informasi teknis penyaluran bantuan tersebut," kata Pelaksana Tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Jumat.
Menurut dia, Dinas Sosial Kabupaten Bogor sudah menyiapkan data keluarga yang dinilai layak menerima BLT BBM, termasuk keluarga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca juga: Pimpinan OPD Pemkot Depok ikut sosialisasikan penyesuaian harga BBM
"Kami siap memastikan data-data penerima bantuan, entah itu data induk DTKS maupun non-DTKS. Untuk kuotanya belum diketahui," katanya.
Dinas Sosial Kabupaten Bogor, menurut dia, juga membahas rencana penyaluran BLT BBM dengan Pengelola Kantor Pos Cibinong.
Pemerintah menyalurkan beberapa bantuan sosial menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak, yakni bantuan langsung tunai (BLT), subsidi upah, dan subsidi transportasi.
Baca juga: Presiden: BLT BBM untuk jaga daya beli masyarakat
Pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp12,4 triliun untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada 20,65 juta keluarga. Bantuan langsung tunai untuk setiap keluarga nilainya Rp600.000 untuk empat bulan dan disalurkan dua kali melalui Kantor Pos.
Selain itu, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp9,6 triliun untuk memberikan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Subsidi upah yang diberikan pemerintah kepada setiap pekerja nilainya Rp600.000.
Selain itu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah menyisihkan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil untuk memberikan subsidi transportasi dan perlindungan sosial tambahan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Dinsos Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan Kemensos dan masih menunggu informasi teknis penyaluran bantuan tersebut," kata Pelaksana Tugas Bupati Bogor Iwan Setiawan di Cibinong, Bogor, Jumat.
Menurut dia, Dinas Sosial Kabupaten Bogor sudah menyiapkan data keluarga yang dinilai layak menerima BLT BBM, termasuk keluarga yang sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca juga: Pimpinan OPD Pemkot Depok ikut sosialisasikan penyesuaian harga BBM
"Kami siap memastikan data-data penerima bantuan, entah itu data induk DTKS maupun non-DTKS. Untuk kuotanya belum diketahui," katanya.
Dinas Sosial Kabupaten Bogor, menurut dia, juga membahas rencana penyaluran BLT BBM dengan Pengelola Kantor Pos Cibinong.
Pemerintah menyalurkan beberapa bantuan sosial menjelang kenaikan harga bahan bakar minyak, yakni bantuan langsung tunai (BLT), subsidi upah, dan subsidi transportasi.
Baca juga: Presiden: BLT BBM untuk jaga daya beli masyarakat
Pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp12,4 triliun untuk memberikan bantuan langsung tunai kepada 20,65 juta keluarga. Bantuan langsung tunai untuk setiap keluarga nilainya Rp600.000 untuk empat bulan dan disalurkan dua kali melalui Kantor Pos.
Selain itu, pemerintah pusat mengalokasikan dana Rp9,6 triliun untuk memberikan subsidi upah kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Subsidi upah yang diberikan pemerintah kepada setiap pekerja nilainya Rp600.000.
Selain itu, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah menyisihkan Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil untuk memberikan subsidi transportasi dan perlindungan sosial tambahan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022