Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Depok mengikuti Focus Group Discussion (FGD) mengenai sosialisasi penyesuaian harga bahan bakar minyak yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Ya kami sudah mengikuti FGD Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM yang dilaksanakan oleh Polres Metro Depok. Melalui FGD tersebut diharapkan terbangun kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholder yang terkait dengan BBM," kata Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri di Depok, Jumat.
Supian menjelaskan FGD ini merupakan media untuk saling menjaga kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah pusat.
Menurut dia, saat ini masyarakat sedang mengalami 'panic buying' karena rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Naiknya harga BBM di Indonesia salah satunya disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina, sebagai penghasil minyak bumi, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan Indonesia.
ia mengatakan penyebab kedua pemerintah akan menaikkan harga BBM adalah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, sehingga membuat keuangan negara merosot karena fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, beberapa komoditas yang semula mendapat subsidi besar kini mulai dikurangi oleh pemerintah pusat.
"Saya harap dukungan semua pihak untuk menginformasikan hal ini kepada masyarakat, bahwa jangan panik bagaimana pun ketersediaan BBM dan pangan, aman di Kota Depok," katanya.
Sementara itu Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Imran Siregar menjelaskan, pemerintah pusat akan menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat yang mendapat upah di bawah Rp3,5 juta. Untuk itu, ia meminta kerja sama stakeholder guna menyukseskan program tersebut.
"Khusus Kota Depok, mari sama-sama satukan visi untuk disampaikan ke masyarakat, jangan sampai masyarakat termakan hoaks," jelasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang diberikan Pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Kami harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik," kata Jokowi.
BLT BBM merupakan bantuan langsung tunai dari Pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat senilai Rp150 ribu per orang untuk empat bulan. BLT tersebut dibayarkan sebesar Rp300 ribu sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Baca juga: Polres Bogor siagakan anggotanya jaga SPBU terkait kenaikan harga BBM
Baca juga: Dinsos Kota Bogor tunggu informasi teknis bansos dampak kenaikan harga BBM
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Ya kami sudah mengikuti FGD Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM yang dilaksanakan oleh Polres Metro Depok. Melalui FGD tersebut diharapkan terbangun kolaborasi dan komunikasi dengan stakeholder yang terkait dengan BBM," kata Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri di Depok, Jumat.
Supian menjelaskan FGD ini merupakan media untuk saling menjaga kekhawatiran masyarakat terkait kenaikan harga BBM yang direncanakan pemerintah pusat.
Menurut dia, saat ini masyarakat sedang mengalami 'panic buying' karena rencana pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Naiknya harga BBM di Indonesia salah satunya disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina, sebagai penghasil minyak bumi, sehingga sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia dan Indonesia.
ia mengatakan penyebab kedua pemerintah akan menaikkan harga BBM adalah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, sehingga membuat keuangan negara merosot karena fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, beberapa komoditas yang semula mendapat subsidi besar kini mulai dikurangi oleh pemerintah pusat.
"Saya harap dukungan semua pihak untuk menginformasikan hal ini kepada masyarakat, bahwa jangan panik bagaimana pun ketersediaan BBM dan pangan, aman di Kota Depok," katanya.
Sementara itu Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Imran Siregar menjelaskan, pemerintah pusat akan menggelontorkan bantuan sosial kepada masyarakat yang mendapat upah di bawah Rp3,5 juta. Untuk itu, ia meminta kerja sama stakeholder guna menyukseskan program tersebut.
"Khusus Kota Depok, mari sama-sama satukan visi untuk disampaikan ke masyarakat, jangan sampai masyarakat termakan hoaks," jelasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang diberikan Pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Kami harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik," kata Jokowi.
BLT BBM merupakan bantuan langsung tunai dari Pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat senilai Rp150 ribu per orang untuk empat bulan. BLT tersebut dibayarkan sebesar Rp300 ribu sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia.
Baca juga: Polres Bogor siagakan anggotanya jaga SPBU terkait kenaikan harga BBM
Baca juga: Dinsos Kota Bogor tunggu informasi teknis bansos dampak kenaikan harga BBM
Editor : Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022