Depok (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni kepada warga miskin agar mempunyai tempat tinggal yang layak.
"Kami mengucurkan dana sebesar Rp5,4 miliar untuk 300 rumah tidak layak huni yang berada di 11 kecamatan, bila dibagi secara rata maka tiap rumah mendapatkan Rp18 juta," kata Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad di Depok, Kamis.
Idris berusaha keras mengurangi pemukiman kumuh serta rumah tidak layak huni. Dalam setahun ada 700 sampai 1.000 rumah yang harus diperbaiki.
Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, masih ada 132,72 hektar pemukiman dan perumahan kumuh di kota seluas 20 ribu hektar ini.
"Ini semua karena laju pertumbuhan Kota Depok sangat cepat dari pantauan dalam setahun mengalami peningkatan 3,4 persen atau setara dengan 2.08 juta jiwa," katanya.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang butuh pembangunan perumahan karena laju pertumbuhan tidak seimbang dengan pemerataan pembangunan dan ini semua adalah pekerjaan rumah bagi Pemkot Depok.
Untuk memenuhi rumah bagi rakyatnya, Pemerintah Depok berupaya menyediakan perumahan vertikal.
"Kami akan memberikan perhatian khusus pada pembangunan perumahan baik yang `landed` maupun vertikal serta harus ada aturan dalam pembangunnya dan jangan asal bangun, apalagi Kota Depok sedang berupaya untuk membangun rumah rumah layak huni hingga 30 persen dari luas wilayah Depok," katanya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hardiono mengatakan sejak tahun 2010 hingga sekarang pemukiman kumuh di Kota Depok terus mengalami penurunan.
"Dengan adanya program yang ditawarkan pemerintah Kota Depok diharapkan pada tahun 2019 akan segera selesai," katanya.
Selain itu pihaknya juga akan terus membenahi sarana dan prasarana, infrastruktur jalan, pembangun ruang terbuka hijau, agar dengan dapat menyeimbangkan laju pertumbuhan dengan tata ruang kota.
Ia menuturkan jumlah pemukiman kumuh sejak 2010 sampai sekarang terus berkurang. Tercatat pada 2010 ada seluas 564, 51 hektar perumahan dan permukiman kumuh.
"Memang angka perumahan dan pemukiman kumuh terus turun. Pada 2019 Depok harus menuntaskan masalah," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kami mengucurkan dana sebesar Rp5,4 miliar untuk 300 rumah tidak layak huni yang berada di 11 kecamatan, bila dibagi secara rata maka tiap rumah mendapatkan Rp18 juta," kata Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad di Depok, Kamis.
Idris berusaha keras mengurangi pemukiman kumuh serta rumah tidak layak huni. Dalam setahun ada 700 sampai 1.000 rumah yang harus diperbaiki.
Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, masih ada 132,72 hektar pemukiman dan perumahan kumuh di kota seluas 20 ribu hektar ini.
"Ini semua karena laju pertumbuhan Kota Depok sangat cepat dari pantauan dalam setahun mengalami peningkatan 3,4 persen atau setara dengan 2.08 juta jiwa," katanya.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang butuh pembangunan perumahan karena laju pertumbuhan tidak seimbang dengan pemerataan pembangunan dan ini semua adalah pekerjaan rumah bagi Pemkot Depok.
Untuk memenuhi rumah bagi rakyatnya, Pemerintah Depok berupaya menyediakan perumahan vertikal.
"Kami akan memberikan perhatian khusus pada pembangunan perumahan baik yang `landed` maupun vertikal serta harus ada aturan dalam pembangunnya dan jangan asal bangun, apalagi Kota Depok sedang berupaya untuk membangun rumah rumah layak huni hingga 30 persen dari luas wilayah Depok," katanya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hardiono mengatakan sejak tahun 2010 hingga sekarang pemukiman kumuh di Kota Depok terus mengalami penurunan.
"Dengan adanya program yang ditawarkan pemerintah Kota Depok diharapkan pada tahun 2019 akan segera selesai," katanya.
Selain itu pihaknya juga akan terus membenahi sarana dan prasarana, infrastruktur jalan, pembangun ruang terbuka hijau, agar dengan dapat menyeimbangkan laju pertumbuhan dengan tata ruang kota.
Ia menuturkan jumlah pemukiman kumuh sejak 2010 sampai sekarang terus berkurang. Tercatat pada 2010 ada seluas 564, 51 hektar perumahan dan permukiman kumuh.
"Memang angka perumahan dan pemukiman kumuh terus turun. Pada 2019 Depok harus menuntaskan masalah," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016