Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh jajarannya untuk bertindak tegas dan keras terhadap mafia tanah yang menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.
"Kalau masih ada mafia yang main-main, silakan detik itu juga, gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?" kata Jokowi dalam sambutannya saat menyerahkan sertifikat tanah di Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.
Berdasarkan keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Senin, Jokowi memerintahkan seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memberantas mafia tanah.
Saat ini, khususnya di Jawa Timur, Jokowi menyebutkan masih ada sekitar tujuh juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Oleh karena itu, dia mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.
Baca juga: Presiden Jokowi awali kunker di Jatim bagikan sejumlah bansos
"Saya sudah perintahkan ke Menteri ATR/BPN (Hadi Tjahjanto) agar ini terus dipercepat, supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat," tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan atas bidang tanah. Konflik maupun sengketa tanah di daerah, menurutnya, masih banyak terjadi karena masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.
"Ini penting, (sertifikat) ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim 'ini tanah saya,' (tunjukkan) 'oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada'; (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah," katanya.
Baca juga: Presiden kaget lihat realisasi Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak begitu besar
Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan reformasi yang telah dilakukan Pemerintah dalam pengurusan sertifikat tanah. Di 2016, Jokowi mulai menargetkan Kementerian ATR/BPN mengeluarkan lima juta sertifikat dalam setahun.
"Saat itu, 2016, saya minta buat lima juta setahun. Saya tunggu, coba bisa enggak lima juta, ternyata bisa. Saya naikkan lagi tujuh juta, ternyata juga selesai. (Saya) naikkan lagi sembilan juta, ternyata juga bisa. Artinya, kalau kita mau, itu sebetulnya bisa," ujar Jokowi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada 3.000 rakyat dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan BMKG identifikasi risiko iklim dan dampaknya secara menyeluruh
Dalam keterangan Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Senin, Presiden mendorong masyarakat dapat menggunakan sertifikat tanah itu secara bijak, termasuk melakukan pinjaman ke bank untuk modal investasi maupun modal usaha.
"Silakan pinjam ke bank, tetapi semuanya kalau dapat Rp100 juta (misalnya), gunakan untuk modal kerja, gunakan untuk modal investasi, gunakan untuk modal usaha," kata Jokowi di Sidoarjo, Senin.
Jokowi juga mengingatkan masyarakat untuk memperhitungkan dengan baik jika sertifikat tanah itu akan digunakan sebagai jaminan pinjaman ke bank. Dia mengimbau masyarakat tidak menggunakan uang pinjaman bank itu untuk hal yang bersifat konsumtif.
"(Dapat) Rp500 juta, yang Rp250 juta untuk beli mobil baru. Senang, muter-muter kampung, gagah, muter-muter desa, gagah naik mobil; tapi itu hanya enam bulan. Percaya saya. Gagahnya hanya enam bulan, setelah itu begitu enggak bisa nyicil, nyicil bank-nya enggak bisa, nyicil mobilnya enggak bisa, itulah malapetaka dimulai," tegas Jokowi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022