Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengusulkan agar pemerintah mengkaji ulang rencana menaikkan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar karena kondisi ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya siap.
"Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan permasalahan harga bahan pokok juga belum stabil. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita," kata Ketua Umum PB PMII, Muhammad Abdullah Syukri, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu.
Menurut M Abdullah Syukri yang akrab disapa Abe, dari pada membuat kebijakan di hilir yang berdampak langsung pada masyarakat, lebih baik pemerintah fokus melakukan pembenahan di dulu, seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar, dan memperketat pengawasan distribusi BBM agar lebih tepat sasaran.
Baca juga: Di Bekasi, 25 SPBU layani pendaftaran program BBM Bersubsidi
Terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, menurut dia, PB PMII menyatakan sikap:
Pertama, segera menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM, karena akan semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh maupun masyarakat marjinal.
Kedua, mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan hak-hak rakyat miskin.
Baca juga: Polisi ringkus lima orang mafia BBM solar subsidi di Muaragembong
Ketiga, kader PMII se-Indonesia siap bergerak untuk mengawal kepentingan rakyat untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada pekan depan.
Menurut Luhut, di Jakarta, Jumat (19/8), saat ini pemerintah masih mempertimbangkan baik dan buruknya dari kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, karena kebijakan ini akan menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Baca juga: Warga dibebaskan beli solar subsidi pakai jeriken di SPBU Karawang, asalkan ...
Presiden Joko Widodo, kata dia, akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi) pada pekan depan.
Luhut menyebut, saat ini subsidi BBM tidak tepat sasaran sehingga anggaran subsidi yang dikeluarkan dari APBN 2022 itu makin membengkak.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Perekonomian Indonesia belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan permasalahan harga bahan pokok juga belum stabil. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin menderita," kata Ketua Umum PB PMII, Muhammad Abdullah Syukri, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu.
Menurut M Abdullah Syukri yang akrab disapa Abe, dari pada membuat kebijakan di hilir yang berdampak langsung pada masyarakat, lebih baik pemerintah fokus melakukan pembenahan di dulu, seperti memberantas sindikat mafia bahan bakar, dan memperketat pengawasan distribusi BBM agar lebih tepat sasaran.
Baca juga: Di Bekasi, 25 SPBU layani pendaftaran program BBM Bersubsidi
Terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, menurut dia, PB PMII menyatakan sikap:
Pertama, segera menghentikan pembahasan kebijakan pengurangan subsidi BBM dan mengkaji ulang rencana menaikan harga BBM, karena akan semakin memiskinkan nelayan, petani, buruh maupun masyarakat marjinal.
Kedua, mengambil langkah-langkah tegas untuk mengatasi defisit anggaran negara, dengan tidak menghilangkan hak-hak rakyat miskin.
Baca juga: Polisi ringkus lima orang mafia BBM solar subsidi di Muaragembong
Ketiga, kader PMII se-Indonesia siap bergerak untuk mengawal kepentingan rakyat untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar pada pekan depan.
Menurut Luhut, di Jakarta, Jumat (19/8), saat ini pemerintah masih mempertimbangkan baik dan buruknya dari kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, karena kebijakan ini akan menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Baca juga: Warga dibebaskan beli solar subsidi pakai jeriken di SPBU Karawang, asalkan ...
Presiden Joko Widodo, kata dia, akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi) pada pekan depan.
Luhut menyebut, saat ini subsidi BBM tidak tepat sasaran sehingga anggaran subsidi yang dikeluarkan dari APBN 2022 itu makin membengkak.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022