Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengajak seluruh tokoh ulama di wilayah itu untuk menjaga dan memperkuat harmonisasi di tengah situasi masyarakat yang heterogen.
"Harus ada harmonisasi terhadap hubungan bermasyarakat dan bernegara. Hidup kita harus saling menghormati satu sama lain," katanya di Bekasi, Selasa.
Hal itu dikatakan Rahmat dalam agenda silaturahim Pemkot Bekasi bersama sejumlah tokoh agama setempat yang berlangsung di Islamic Center Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa.
Menurut dia, Kota Bekasi saat ini telah mengalami kemajuan pesat dalam proses pembangunan daerah melalui fisik infrastruktur maupun kegiatan kerohanian.
Menurut dia, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dalam menikmati proses pembangunan.
Dikatakan Rahmat, Kota Bekasi saat ini dihuni sekitar 2,6 juta jiwa yang berlatar belakang multietnis, warga asal Jawa saat ini mendominasi dengan total 33 persen.
Adapun suku Betawi yang merupakan warga asli Kota Bekasi saat ini tinggal tersisa 28 persen kemudian disusul oleh suku Sunda sebanyak 18 persen.
"Data Badan Pusat Statistik menyebutkan saat ini ada 2,6 juta jiwa warga Kota Bekasi. Masyarakat miskin masih ada 15 persen, 60 persen menengah ke atas," katanya.
Dalam tiga tahun kepemimpinannya sebagai kepala daerah di Kota Bekasi, Rahmat mengakui telah muncul beragam kebijakan pemerintah yang masih belum mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dengan latar belakang kepentingan yang berbeda.
"Yang dilihat hak asasi manusia (HAM). Dalam tiga tahun perjalanan ada kesalahan saya sebagai kepala daerah," katanya di hadapan para ulama.
Namun demikian, pihaknya tetap berpegang teguh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menerjemahkan dari visi misi kepala daerah terpilih.
"RPJMD disepakati dengan DPRD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun," katanya.
Dalam kesempatan itu, Rahmat mengajak seluruh tokoh agama di wilayahnya untuk melakukan deklarasi kerukunan umat beragama yang diagendakan berlangsung pada 16 April 2016 di GOR Kota Bekasi.
"Anak bangsa punya hak yang sama berinteraksi sosial di masyarakat. Perlu dilakukan deklarasi kerukunan umat beragama untuk menguatkan lagi semangat tersebut," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Harus ada harmonisasi terhadap hubungan bermasyarakat dan bernegara. Hidup kita harus saling menghormati satu sama lain," katanya di Bekasi, Selasa.
Hal itu dikatakan Rahmat dalam agenda silaturahim Pemkot Bekasi bersama sejumlah tokoh agama setempat yang berlangsung di Islamic Center Kota Bekasi Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Selasa.
Menurut dia, Kota Bekasi saat ini telah mengalami kemajuan pesat dalam proses pembangunan daerah melalui fisik infrastruktur maupun kegiatan kerohanian.
Menurut dia, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama dalam menikmati proses pembangunan.
Dikatakan Rahmat, Kota Bekasi saat ini dihuni sekitar 2,6 juta jiwa yang berlatar belakang multietnis, warga asal Jawa saat ini mendominasi dengan total 33 persen.
Adapun suku Betawi yang merupakan warga asli Kota Bekasi saat ini tinggal tersisa 28 persen kemudian disusul oleh suku Sunda sebanyak 18 persen.
"Data Badan Pusat Statistik menyebutkan saat ini ada 2,6 juta jiwa warga Kota Bekasi. Masyarakat miskin masih ada 15 persen, 60 persen menengah ke atas," katanya.
Dalam tiga tahun kepemimpinannya sebagai kepala daerah di Kota Bekasi, Rahmat mengakui telah muncul beragam kebijakan pemerintah yang masih belum mengakomodasi kepentingan seluruh pihak dengan latar belakang kepentingan yang berbeda.
"Yang dilihat hak asasi manusia (HAM). Dalam tiga tahun perjalanan ada kesalahan saya sebagai kepala daerah," katanya di hadapan para ulama.
Namun demikian, pihaknya tetap berpegang teguh pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menerjemahkan dari visi misi kepala daerah terpilih.
"RPJMD disepakati dengan DPRD untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun," katanya.
Dalam kesempatan itu, Rahmat mengajak seluruh tokoh agama di wilayahnya untuk melakukan deklarasi kerukunan umat beragama yang diagendakan berlangsung pada 16 April 2016 di GOR Kota Bekasi.
"Anak bangsa punya hak yang sama berinteraksi sosial di masyarakat. Perlu dilakukan deklarasi kerukunan umat beragama untuk menguatkan lagi semangat tersebut," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016