Bandarlampung (Antara Megapolitan) - Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo kembali mengajak seluruh kepala daerah di daerahnya untuk bersinergi dan menyatukan persepsi, khususnya bagi para bupati/Wali kota, wakil bupati dan wakil wali kota yang baru dilantik hasil Pilkada 2015 lalu.
Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Lampung, Bayana, menginformasikan dari Bandarlampung, Rabu, bahwa dalam pertemuan di ruang rapat utama kantor gubernur pada Selasa malam (1/3) tersebut, Gubernur Ridho Ficardo meminta kepala daerah untuk bersinergi dan koordinasi guna mewujudkan RPJMD Provinsi Lampung.
"Dengan sinergi, diharapkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kemajuan daerah semakin optimal," ujar gubernur.
Gubernur Lampung juga menyampaikan lebih lanjut bahwa dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pelayanan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:
1. Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
2. Akselerasi pembangunan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
5. Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
6. Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
7. Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM;
8. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.
Sedangkan proram-program nasional yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Pusat yang dimulai tahun 2015 lalu, di antaranya adalah:
1. Percepatan pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar;
2. Pembangunan Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Internasional;
3. Pembangunan dermaga Pelabuhan Bakauheni;
4. Peningkatan produksi padi 1 juta ton dalam bentuk Gabah Kering Giling pada tahun 2016;
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta revitalisasi BLK untuk penyiapan tenaga kerja;
"Saat ini persepsi masyarakat terkait prioritas pembangunan cukup baik. Saya minta image ini jangan sampai turun karena laporan dari kabupaten/kota. Untuk itu saya minta masing-masing kabupaten/kota menyampaikan paparan kepada pemerintah provinsi terkait penyusunan program dalam APBD," tegasnya.
Pada kesempatan itu gubernur Lampung juga megajak kepada bupati/wali kota di daerahnya agar setiap Kepala SKPD melakukan expose dalam hal penyusunan anggaran untuk menguasai indikator utama dari setiap pelaksanaan program dan kegiatannya.
"Lokusnya dimana, dan berapa anggaran yang diperlukan, jadi harus jelas. Harus dicek betul. Karena itu uang rakyat. Jangan hanya normatif," tegasnya. (Rls/MTh).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Lampung, Bayana, menginformasikan dari Bandarlampung, Rabu, bahwa dalam pertemuan di ruang rapat utama kantor gubernur pada Selasa malam (1/3) tersebut, Gubernur Ridho Ficardo meminta kepala daerah untuk bersinergi dan koordinasi guna mewujudkan RPJMD Provinsi Lampung.
"Dengan sinergi, diharapkan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kemajuan daerah semakin optimal," ujar gubernur.
Gubernur Lampung juga menyampaikan lebih lanjut bahwa dalam upaya percepatan pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pelayanan publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD, yaitu:
1. Memantapkan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan wilayah;
2. Akselerasi pembangunan pertanian dan kelautan untuk mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional;
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan;
4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
5. Memantapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur;
6. Mendukung stabilitas kamtibmas dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif;
7. Mengembangkan industri, pariwisata dan ekonomi kreatif serta meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM;
8. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan meningkatkan kesiagaan penanggulangan bencana.
Sedangkan proram-program nasional yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Pusat yang dimulai tahun 2015 lalu, di antaranya adalah:
1. Percepatan pembangunan Jalan Tol Bakauheni – Terbanggi Besar;
2. Pembangunan Bandara Radin Inten II menjadi Bandara Internasional;
3. Pembangunan dermaga Pelabuhan Bakauheni;
4. Peningkatan produksi padi 1 juta ton dalam bentuk Gabah Kering Giling pada tahun 2016;
5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, serta revitalisasi BLK untuk penyiapan tenaga kerja;
"Saat ini persepsi masyarakat terkait prioritas pembangunan cukup baik. Saya minta image ini jangan sampai turun karena laporan dari kabupaten/kota. Untuk itu saya minta masing-masing kabupaten/kota menyampaikan paparan kepada pemerintah provinsi terkait penyusunan program dalam APBD," tegasnya.
Pada kesempatan itu gubernur Lampung juga megajak kepada bupati/wali kota di daerahnya agar setiap Kepala SKPD melakukan expose dalam hal penyusunan anggaran untuk menguasai indikator utama dari setiap pelaksanaan program dan kegiatannya.
"Lokusnya dimana, dan berapa anggaran yang diperlukan, jadi harus jelas. Harus dicek betul. Karena itu uang rakyat. Jangan hanya normatif," tegasnya. (Rls/MTh).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016