Sukabumi (Antara Megapolitan) - Organisasi sosial Balad Ade Dasep Siap Turun "(Baldatun) Center" menagih janji Kepala Daerah Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat yang baru saja dilantik, Marwan Hamami-Adjo Sardjono untuk segera memekarkan wilayah Kabupaten Sukabumi.
"Pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi sudah menjadi visi dan misi prioritas pasangan kepala daerah ini saat kampanye menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2015 lalu. Dan setelah dilantik sudah seharusnya mereka merealisasikan janjinya itu," kata Pendiri sekaligus Penanggung Jawab Baldatun Center, Ade Dasep Zainal Abidin di Sukabumi, Kamis.
Menurut Ade Dasep lebih lanjut, sebagai kepala daerah setiap janjinya harus bisa ditepati, apalagi janji pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi dua daerah otonomi, yakni Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi Utara menjadi nilai jual yang tinggi, sehingga warga yang tinggal di wilayah utara memilih pasangan kepala daerah ini.
Selain itu, langkah kepala daerah yang sekarang akan lebih mudah karena berkas pemekaran sudah sampai di meja Kementerian Dalam Negeri dan disetujui oleh DPD serta DRP RI.
Sehingga, Pemkab Sukabumi tinggal berkoordinasi untuk melobi pemerintah pusat agar pemekaran yang sudah menjadi 'mimpi' puluhan tahun warga Kabupaten Sukabumi itu bisa segera terealisasi.
Lebih lanjut, pihaknya juga tidak ingin janji tersebut tidak direalisasikan, yang akibatnya dikhawatirkan jutaan jiwa warga yang tinggal di daerah utara menjadi kecewa.
Dia juga mengharapkan agar Pemkab Sukabumi yang dipimpin oleh Marwan-Adjo ini bisa memrioritaskan janji kampanye itu, jangan sampai isu pemekaran hanya dipolitisasi untuk menarik simpati dari warga.
"Warga sudah lama dibohongi oleh pemerintah terdahulu, yang janjinya jika terpilih akan dimekarkan. Tetapi nyatanya, hingga masa jabatannya berakhir wilayah Kabupaten Sukabumi tetap tidak dimekarkan, walaupun sudah mendapatkan restu dari pihak DPD dan DPR RI," tambahnya.
Masih Tertinggal
Ade yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan pula bahwa Kabupaten Sukabumi hingga saat ini masih menjadi salah satu daerah yang sangat tertinggal.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah ini tetap berstatus tertinggal, yakni penyebaran pembangunan yang tidak merata, wilayah yang terlalu luas, dan lain-lain, sehingga pertumbuhan ekonomi warga menjadi terhambat.
Karena itu, dengan adanya dua daerah otonomi tersebut akan meringankan tugas pemerintah, khususnya kepala daerah, karena tidak dipusingkan oleh minimnya anggaran, tetapi kebutuhan untuk belanja daerah lebih besar.
Bahkan, dengan adanya pemekaran itu maka nantinya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi akan lebih cepat meningkat.
"Kami sebagai organisasi sosial yang pernah mendukung pasangan ini saat pilkada lalu hanya ingin menagih janji Marwan-Adjo. Dan pemekaran tersebut bukan untuk kepentingan kami, karena pemekaran merupakan mimpi puluhan tahun warga Kabupaten Sukabumi," kata Ade Dasep yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi. (Ant/M023).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi sudah menjadi visi dan misi prioritas pasangan kepala daerah ini saat kampanye menjelang Pemilihan Kepala Daerah 2015 lalu. Dan setelah dilantik sudah seharusnya mereka merealisasikan janjinya itu," kata Pendiri sekaligus Penanggung Jawab Baldatun Center, Ade Dasep Zainal Abidin di Sukabumi, Kamis.
Menurut Ade Dasep lebih lanjut, sebagai kepala daerah setiap janjinya harus bisa ditepati, apalagi janji pemekaran wilayah Kabupaten Sukabumi menjadi dua daerah otonomi, yakni Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi Utara menjadi nilai jual yang tinggi, sehingga warga yang tinggal di wilayah utara memilih pasangan kepala daerah ini.
Selain itu, langkah kepala daerah yang sekarang akan lebih mudah karena berkas pemekaran sudah sampai di meja Kementerian Dalam Negeri dan disetujui oleh DPD serta DRP RI.
Sehingga, Pemkab Sukabumi tinggal berkoordinasi untuk melobi pemerintah pusat agar pemekaran yang sudah menjadi 'mimpi' puluhan tahun warga Kabupaten Sukabumi itu bisa segera terealisasi.
Lebih lanjut, pihaknya juga tidak ingin janji tersebut tidak direalisasikan, yang akibatnya dikhawatirkan jutaan jiwa warga yang tinggal di daerah utara menjadi kecewa.
Dia juga mengharapkan agar Pemkab Sukabumi yang dipimpin oleh Marwan-Adjo ini bisa memrioritaskan janji kampanye itu, jangan sampai isu pemekaran hanya dipolitisasi untuk menarik simpati dari warga.
"Warga sudah lama dibohongi oleh pemerintah terdahulu, yang janjinya jika terpilih akan dimekarkan. Tetapi nyatanya, hingga masa jabatannya berakhir wilayah Kabupaten Sukabumi tetap tidak dimekarkan, walaupun sudah mendapatkan restu dari pihak DPD dan DPR RI," tambahnya.
Masih Tertinggal
Ade yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan pula bahwa Kabupaten Sukabumi hingga saat ini masih menjadi salah satu daerah yang sangat tertinggal.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan daerah ini tetap berstatus tertinggal, yakni penyebaran pembangunan yang tidak merata, wilayah yang terlalu luas, dan lain-lain, sehingga pertumbuhan ekonomi warga menjadi terhambat.
Karena itu, dengan adanya dua daerah otonomi tersebut akan meringankan tugas pemerintah, khususnya kepala daerah, karena tidak dipusingkan oleh minimnya anggaran, tetapi kebutuhan untuk belanja daerah lebih besar.
Bahkan, dengan adanya pemekaran itu maka nantinya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi akan lebih cepat meningkat.
"Kami sebagai organisasi sosial yang pernah mendukung pasangan ini saat pilkada lalu hanya ingin menagih janji Marwan-Adjo. Dan pemekaran tersebut bukan untuk kepentingan kami, karena pemekaran merupakan mimpi puluhan tahun warga Kabupaten Sukabumi," kata Ade Dasep yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sukabumi. (Ant/M023).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016