Kota Bogor (ANTARA) - Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menggelar pertemuan dengan warga Kecamatan Bogor Selatan di Kantor Kelurahan Cipaku, membahas penanganan longsor di wilayah Batutulis yang menyebabkan terputusnya akses jalan utama.
Rusli usai pertemuan, Rabu, menegaskan komitmen DPRD Kota Bogor untuk terus memperjuangkan aspirasi warga, khususnya terkait percepatan penyelesaian dampak longsor yang telah menghambat mobilitas masyarakat di wilayah Cipaku, Batutulis, dan sekitarnya.
Ia menyebutkan bahwa DPRD Kota Bogor telah menyetujui pengalokasian anggaran sebesar Rp26 miliar untuk pembebasan lahan, sebagai tahapan awal dalam pembangunan jalur alternatif pengganti akses yang rusak.
"Langkah ini sudah kami ambil setelah meninjau kelengkapan dokumen dan pertimbangan hukum dari Pemkot Bogor," katanya.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor tegaskan komitmen antikorupsi usai hadiri Rakor KPK
Selain itu, DPRD juga telah mendorong sejumlah skenario penanganan darurat seperti pembangunan jembatan sementara dan perbaikan jalur eksisting. Namun, berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Bina Marga, opsi tersebut dinilai tidak memungkinkan karena kondisi tanah yang labil dan berisiko.
“Rekomendasi yang ada sekarang menyarankan untuk segera melakukan pembebasan lahan dan pembangunan fisik jalur baru. Dalam masa transisi ini, perbaikan jalur alternatif juga penting untuk diperhatikan,” ujar Rusli.
Pertemuan itu turut dihadiri oleh Senior Scientist SEAMEO Biotrop Prof. Dr. Supriyanto dan Penasehat Peradi Kota Bogor Yudi Sulaeman, yang memberikan pandangan tambahan mengenai solusi teknis dan hukum dalam penanganan bencana tersebut.
Baca juga: Ketua DPRD Kota Bogor dan Kepala Kantor Pertanahan bahas sertifikasi aset-RDTR
Warga yang hadir dalam pertemuan mengusulkan agar akses alternatif tidak hanya mengandalkan jalur BNR, tetapi juga membuka jalur melalui Perumahan Pakuan Hills, guna mengurai kepadatan lalu lintas di beberapa kelurahan terdampak seperti Cipaku, Batutulis, Kertamaya, dan Genteng.
Meski menyadari adanya hak privasi penghuni perumahan, warga berharap adanya pengaturan waktu operasional akses yang memungkinkan mobilitas warga sekitar tanpa harus membuka jalur selama 24 jam penuh.
Mereka juga menyampaikan kekecewaan atas keterbatasan manfaat dari kebijakan pembukaan akses alternatif yang berjalan selama ini, serta menyoroti minimnya keterlibatan aparat dalam mengatur arus lalu lintas sejak beberapa bulan terakhir.
Baca juga: DPRD Kota Bogor gelar rapat paripurna terima rancangan akhir RPJMD 2025--2029
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Rusli menyatakan akan menyampaikan seluruh masukan dalam rapat bersama Pemkot Bogor, agar solusi yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga.
"Semua masukan ini akan saya bawa dalam rapat DPRD bersama Pemkot. Terima kasih atas partisipasi warga yang terus aktif mengawal persoalan ini," tutup Rusli.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
