Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, telah membuka pendaftaran seleksi direksi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) yang akan memimpin badan usaha milik daerah tersebut lima tahun mendatang.
Seleksi penerimaan direksi PD Jasa Transportasi telah dibuka sejak Selasa (12/1) kemarin, hingga hari kedua pendaftaran, belum satupun bakal calon yang mendaftarkan diri ke sekretariat Panitia Seleksi Direktur PDJT, di Kantor BKPP, Balai Kota.
"Belum ada yang mendaftar hingga hari ini, pendaftaran masih terbuka sampai tanggal 16 Januari," kata salah satu petugas di ruang pendaftaran, saat ditemui, Rabu.
Perkembangan PD Jasa Transportasi mendapat sorotan masyarakat lokal, yang mengharapkan tersedianya transportasi publik yang aman dan nyaman di Kota Bogor. Namun, sejak berdiri selama enam tahun, kondisi perusahaan terus mengalami defisit.
Hingga akhir 2015, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto membentuk tim penyehatan PD Jasa Transportasi. Tim diberi waktu selama dua bulan untuk membenahi manajemen dan melakukan kajian untuk pengembangan usaha, agar BUMD tersebut dapat berlari kencang secara sehat.
"Tim penyehatan memberikan rekomendasi, untuk melakukan penyehatan direksi dan pengembangan," kata Bima.
Ia mengatakan, dari hasil penyehatan tersebut PD Jasa Transportasi diharapkan dapat melampau fase-fase penyehatan lewat pengembangan yang memungkinkan mengubah perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.
"Ada usulan mengubah status PD menjadi PT Jasa Transportasi, karena memungkinkan pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga. Karena kalau hanya mengandalkan APBD saja tidak akan cukup, membebani pemerintah," katanya.
Bima menambahkan, pemilihan direksi PD Jasa Transportasi, menjadi salah satu prioritas dalam program pembenahan transportasi di Kota Bogor. Dengan terbentuknya direksi, langkah untuk memaksimalkan layanan transportasi publik berbasis bus dapat berjalan, termasuk rencana melakukan reroting angkot dan marger untuk mengembangkan Bus Rapit Transit (BRT).
Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesi, Rudi TH Miharja mengingatkan, direksi PD Jasa Transportasi yang terpilih haruslah benar-benar berasal dari kalangan profesional, terlepas dari campur tangan politik.
"Seleksi PD Jasa Transprotasi harus terbuka seluas-luasnya, direksi yang dicari harusnya kalangan profesional yang sudah berpengalaman. Jika tidak, apa yang sudah ditata akan hancur semua," katanya.
Menurut Rudy, pemilihan seleksi Direksi PD Jasa Transportasi harus dikawal agar yang terpilih adalah benar-benar seorang yang visioner membawa perubahan pada penataan transportasi Bogor.
"Pemkot Bogor harus tegas, pemilihan direksi harus terlepas dari campur tangan politi. Kalau masih terpilih karena campur politik, penataan transportasi Kota Bogor tidak akan berjalan, kita sudah punya pengalaman sebelumnya, perusahaan ini jalan di tempat. Apa kita ingin mengulang kesalahan yang sama," katanya.
Sementara itu, pemilihan direksi PD Jasa Transportasi kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor hanya memilih satu direktur saja, yakni direktur utama. Sedangkan tahun sebelumnya ada tiga yakni Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional.
"Ini masukan dari Badan Pengawas yang menginginkan pola satu direksi disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk membayar gaji direksi," kata Badan Pengawas PD Jasa Transportasi, Tri Irijanto.
Calon yang akan mengisi jabatan direktur PD Jasa Transportasi, harusnya yang memenuhi persyaratan yang telah diterbitkan Pemerintah Kota Bogor melalui BKPP.
Ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon direksi, selain persyaratan umum ada juga persyaratan membuat pernyataan bukan pengurus atau anggota partai politik, tidak dalam proses hukum.
Selain itu juga tidak terikat hubungan keluarga dengan wali kota/wakil wali kota atau dengan anggota direksi atau dengan anggota Badan Penagwas lainnya, sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar. ***1*** Feru Lantara
T.KR-LR
(T.KR-LR/B/F006/F006) 13-01-2016 21:54:42
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
Seleksi penerimaan direksi PD Jasa Transportasi telah dibuka sejak Selasa (12/1) kemarin, hingga hari kedua pendaftaran, belum satupun bakal calon yang mendaftarkan diri ke sekretariat Panitia Seleksi Direktur PDJT, di Kantor BKPP, Balai Kota.
"Belum ada yang mendaftar hingga hari ini, pendaftaran masih terbuka sampai tanggal 16 Januari," kata salah satu petugas di ruang pendaftaran, saat ditemui, Rabu.
Perkembangan PD Jasa Transportasi mendapat sorotan masyarakat lokal, yang mengharapkan tersedianya transportasi publik yang aman dan nyaman di Kota Bogor. Namun, sejak berdiri selama enam tahun, kondisi perusahaan terus mengalami defisit.
Hingga akhir 2015, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto membentuk tim penyehatan PD Jasa Transportasi. Tim diberi waktu selama dua bulan untuk membenahi manajemen dan melakukan kajian untuk pengembangan usaha, agar BUMD tersebut dapat berlari kencang secara sehat.
"Tim penyehatan memberikan rekomendasi, untuk melakukan penyehatan direksi dan pengembangan," kata Bima.
Ia mengatakan, dari hasil penyehatan tersebut PD Jasa Transportasi diharapkan dapat melampau fase-fase penyehatan lewat pengembangan yang memungkinkan mengubah perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas.
"Ada usulan mengubah status PD menjadi PT Jasa Transportasi, karena memungkinkan pengembangan kerja sama dengan pihak ketiga. Karena kalau hanya mengandalkan APBD saja tidak akan cukup, membebani pemerintah," katanya.
Bima menambahkan, pemilihan direksi PD Jasa Transportasi, menjadi salah satu prioritas dalam program pembenahan transportasi di Kota Bogor. Dengan terbentuknya direksi, langkah untuk memaksimalkan layanan transportasi publik berbasis bus dapat berjalan, termasuk rencana melakukan reroting angkot dan marger untuk mengembangkan Bus Rapit Transit (BRT).
Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesi, Rudi TH Miharja mengingatkan, direksi PD Jasa Transportasi yang terpilih haruslah benar-benar berasal dari kalangan profesional, terlepas dari campur tangan politik.
"Seleksi PD Jasa Transprotasi harus terbuka seluas-luasnya, direksi yang dicari harusnya kalangan profesional yang sudah berpengalaman. Jika tidak, apa yang sudah ditata akan hancur semua," katanya.
Menurut Rudy, pemilihan seleksi Direksi PD Jasa Transportasi harus dikawal agar yang terpilih adalah benar-benar seorang yang visioner membawa perubahan pada penataan transportasi Bogor.
"Pemkot Bogor harus tegas, pemilihan direksi harus terlepas dari campur tangan politi. Kalau masih terpilih karena campur politik, penataan transportasi Kota Bogor tidak akan berjalan, kita sudah punya pengalaman sebelumnya, perusahaan ini jalan di tempat. Apa kita ingin mengulang kesalahan yang sama," katanya.
Sementara itu, pemilihan direksi PD Jasa Transportasi kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor hanya memilih satu direktur saja, yakni direktur utama. Sedangkan tahun sebelumnya ada tiga yakni Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Operasional.
"Ini masukan dari Badan Pengawas yang menginginkan pola satu direksi disesuaikan dengan kondisi keuangan yang tidak mencukupi untuk membayar gaji direksi," kata Badan Pengawas PD Jasa Transportasi, Tri Irijanto.
Calon yang akan mengisi jabatan direktur PD Jasa Transportasi, harusnya yang memenuhi persyaratan yang telah diterbitkan Pemerintah Kota Bogor melalui BKPP.
Ada 16 persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon direksi, selain persyaratan umum ada juga persyaratan membuat pernyataan bukan pengurus atau anggota partai politik, tidak dalam proses hukum.
Selain itu juga tidak terikat hubungan keluarga dengan wali kota/wakil wali kota atau dengan anggota direksi atau dengan anggota Badan Penagwas lainnya, sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping, termasuk menantu dan ipar. ***1*** Feru Lantara
T.KR-LR
(T.KR-LR/B/F006/F006) 13-01-2016 21:54:42
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016