Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) berupaya memberikan bantuan hukum terhadap Bupati Bogor Ade Yasin yang juga Ketua DPW PPP Jawa Barat setelah ditangkap oleh KPK terkait kasus dugaan suap.
Ketua Bidang Hukum DPP PPP Andi Surya Wijaya, saat dihubungi melalui telepon seluler dari Bogor, Rabu, mengatakan, PPP tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan dengan berlandaskan asas hukum praduga tak bersalah sampai ada keputusan hukum yang ditetapkan.
"Kami akan menghargai proses hukum tersebut apapun keputusannya," katanya.
Ade Yasin adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Jawa Barat periode 2021-2026.
Ketika ditanya apakah ada upaya pemberian bantuan hukum dari DPP PPP terhadap Ade Yasin, Andi Surya mengatakan, DPP PPP berupaya memberikan pendampingan hukum. "Kami baru akan membicarakannya besok," katanya.
Andi Surya baru mengetahui informasi penangkapan terhadap Ade Yasin. "Kami akan rapat di kantor DPP PPP, besok. Nanti akan sekalian dibicarakan soal Bu Ade," katanya.
Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin terkait kasus dugaan suap.
"Benar, tadi malam sampai Rabu (27/4) pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selain Bupati Bogor, kata dia, beberapa pihak yang turut ditangkap, di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.
Ali mengungkapkan kegiatan tangkap tangan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.
Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang telah ditangkap tersebut.
"KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1x24 jam, KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud," ucap Ali.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK turut mengamankan sejumlah uang dan barang bukti lainnya saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin.
"Benar, KPK sedang melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bogor, Jawa Barat, telah mengamankan beberapa pihak dari Pemerintah Kabupaten Bogor, pemeriksa BPK, dan rekanan serta sejumlah uang serta barang bukti lainnya," kata Nurul Ghufron.
Menurut Ghufron, saat ini, para pihak yang ditangkap tersebut masih menjalani pemeriksaan. "Kami sedang melakukan pemeriksaan. Setelah selesai, nanti akan kami sampaikan detail kasusnya," ucap Ghufron.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Ketua Bidang Hukum DPP PPP Andi Surya Wijaya, saat dihubungi melalui telepon seluler dari Bogor, Rabu, mengatakan, PPP tetap menghargai proses hukum yang sedang berjalan dengan berlandaskan asas hukum praduga tak bersalah sampai ada keputusan hukum yang ditetapkan.
"Kami akan menghargai proses hukum tersebut apapun keputusannya," katanya.
Ade Yasin adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Jawa Barat periode 2021-2026.
Ketika ditanya apakah ada upaya pemberian bantuan hukum dari DPP PPP terhadap Ade Yasin, Andi Surya mengatakan, DPP PPP berupaya memberikan pendampingan hukum. "Kami baru akan membicarakannya besok," katanya.
Andi Surya baru mengetahui informasi penangkapan terhadap Ade Yasin. "Kami akan rapat di kantor DPP PPP, besok. Nanti akan sekalian dibicarakan soal Bu Ade," katanya.
Sebelumnya diberitakan, KPK menangkap Bupati Bogor, Jawa Barat, Ade Yasin terkait kasus dugaan suap.
"Benar, tadi malam sampai Rabu (27/4) pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selain Bupati Bogor, kata dia, beberapa pihak yang turut ditangkap, di antaranya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat dan pihak terkait lainnya.
Ali mengungkapkan kegiatan tangkap tangan tersebut dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap.
Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang telah ditangkap tersebut.
"KPK masih memeriksa pihak-pihak yang ditangkap tersebut dan dalam waktu 1x24 jam, KPK segera menentukan sikap atas hasil tangkap tangan dimaksud," ucap Ali.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK turut mengamankan sejumlah uang dan barang bukti lainnya saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin.
"Benar, KPK sedang melakukan giat tangkap tangan di wilayah Bogor, Jawa Barat, telah mengamankan beberapa pihak dari Pemerintah Kabupaten Bogor, pemeriksa BPK, dan rekanan serta sejumlah uang serta barang bukti lainnya," kata Nurul Ghufron.
Menurut Ghufron, saat ini, para pihak yang ditangkap tersebut masih menjalani pemeriksaan. "Kami sedang melakukan pemeriksaan. Setelah selesai, nanti akan kami sampaikan detail kasusnya," ucap Ghufron.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022