Presiden Syarikat Islam Hamdan Zoelva berpandangan bahwa seorang penjabat kepala daerah tidak boleh merangkap jabatan struktural di eselon sebelumnya guna menjamin konsentrasi penuh saat menjalankan tugas sebagai penjabat kepala daerah.
“Penting untuk menjamin konsentrasi penuh penjabat kepala daerah dengan memastikan penjabat kepala daerah tidak merangkap jabatan di jabatan struktural di eselonnya yang sebelumnya,” kata Hamdan, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menyampaikan paparan dalam acara bertajuk "Mencegah Politisasi Penjabat Kepala Daerah untuk Pemenangan Pemilu 2024" yang disiarkan di kanal YouTube Salam Radio Channel, dipantau dari Jakarta, Selasa.
Hamdan menuturkan, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, pejabat struktural di kementerian pasti memperoleh beban kerja yang tinggi, terlebih Kementerian Dalam Negeri.
Di sisi lain, penjabat kepala daerah juga akan berhadapan dengan persiapan pemilihan umum di daerah mereka bertugas masing-masing. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi seorang penjabat kepala daerah apabila masih secara aktif memegang jabatan yang sebelumnya.
“Kalau dirangkap, akan menimbulkan permasalahan dan kesulitan dalam membagi waktu bagi penjabat kepala daerah. Apakah konsentrasi penuhnya mengurus daerah atau melaksanakan urusan birokrasi di kementerian?” ucapnya.
Hamdan menegaskan, menjadi kepala daerah bukan pekerjaan sampingan. Menjelang 2024, kepala daerah memiliki setumpuk kegiatan dalam pelaksanaan birokrasi dan berhadapan dengan politik.
Apalagi, saat ini berbagai daerah di Indonesia juga berhadapan dengan kenaikan harga yang sangat memperoleh perhatian publik. Dalam kondisi tersebut, kepala daerah merupakan garda terdepan bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan menghadapi tuntutan masyarakat.
Oleh karena itu, Hamdan berpendapat bahwa melepaskan jabatan birokrasi merupakan jalan keluar yang harus ditempuh.
“Ketika menjadi penjabat kepala daerah, jabatan strukturalnya harus dinonaktifkan atau diganti. Itu jalan untuk memberi garansi penjabat kepala daerah memiliki perhatian penuh untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah,” kata Hamdan.
Baca juga: Pengisian penjabat kepala daerah diharapkan sesuai tata kelola pemerintahan
Baca juga: DPRD Bekasi minta Kemendagri percepat penunjukan penjabat kepala daerah
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
“Penting untuk menjamin konsentrasi penuh penjabat kepala daerah dengan memastikan penjabat kepala daerah tidak merangkap jabatan di jabatan struktural di eselonnya yang sebelumnya,” kata Hamdan, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika menyampaikan paparan dalam acara bertajuk "Mencegah Politisasi Penjabat Kepala Daerah untuk Pemenangan Pemilu 2024" yang disiarkan di kanal YouTube Salam Radio Channel, dipantau dari Jakarta, Selasa.
Hamdan menuturkan, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, pejabat struktural di kementerian pasti memperoleh beban kerja yang tinggi, terlebih Kementerian Dalam Negeri.
Di sisi lain, penjabat kepala daerah juga akan berhadapan dengan persiapan pemilihan umum di daerah mereka bertugas masing-masing. Kondisi tersebut dapat menjadi tantangan bagi seorang penjabat kepala daerah apabila masih secara aktif memegang jabatan yang sebelumnya.
“Kalau dirangkap, akan menimbulkan permasalahan dan kesulitan dalam membagi waktu bagi penjabat kepala daerah. Apakah konsentrasi penuhnya mengurus daerah atau melaksanakan urusan birokrasi di kementerian?” ucapnya.
Hamdan menegaskan, menjadi kepala daerah bukan pekerjaan sampingan. Menjelang 2024, kepala daerah memiliki setumpuk kegiatan dalam pelaksanaan birokrasi dan berhadapan dengan politik.
Apalagi, saat ini berbagai daerah di Indonesia juga berhadapan dengan kenaikan harga yang sangat memperoleh perhatian publik. Dalam kondisi tersebut, kepala daerah merupakan garda terdepan bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan menghadapi tuntutan masyarakat.
Oleh karena itu, Hamdan berpendapat bahwa melepaskan jabatan birokrasi merupakan jalan keluar yang harus ditempuh.
“Ketika menjadi penjabat kepala daerah, jabatan strukturalnya harus dinonaktifkan atau diganti. Itu jalan untuk memberi garansi penjabat kepala daerah memiliki perhatian penuh untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah,” kata Hamdan.
Baca juga: Pengisian penjabat kepala daerah diharapkan sesuai tata kelola pemerintahan
Baca juga: DPRD Bekasi minta Kemendagri percepat penunjukan penjabat kepala daerah
Editor : Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022