Depok (Antara Megapolitan) - Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Rizal.E.Halim mengatakan perbankan di Indonesia perlu melakukan efisiensi untuk dapat bersaing dalam kawasan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
"Lihat saja saat ini perilaku perbankan yang sangat tidak efisien," kata Rizal di kampus UI Depok, Selasa.
Ia mencontohkan bank-bank tertentu misalnya BTN beberapa waktu lalu menaikkan suku bunga KPR yang fantastis hingga 100 persen padahal BI rate tidak berubah bahkan berpotensi diturunkan mengingat situasi makro yang menuntut penurunan BI rate.
"Ini menjadi masalah klasik di Indonesia, kebijakannya lamban dan ambigu. Di satu sisi Pemerintahan Jokowi-JK mendorong daya saing dan penguatan daya beli, di sisi lain industri perbankan tidak mendukung," katanya.
Menurut dia, bagaimana caranya program mendorong kepemilikan rumah bisa tercapai? BTN yang selama ini ikon KPR terkesan hanya mengandalkan fee-based income makanya sulit untuk bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Menaikkan suku bunga KPR dengan ekstrem hanya akan menyisakan persoalan baru perbankan, misalnya gagal bayar, pelemahan daya beli hingga pemiskinan. Jadi bukan di migas aja pemburu rente itu, tetapi sumber latennya di perbankan," katanya.
Untuk itu ia berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengawasi praktik seperti ini apalagi BTN merupakan BUMN yang seharusnya mendukung program kerja Pemerintah.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Lihat saja saat ini perilaku perbankan yang sangat tidak efisien," kata Rizal di kampus UI Depok, Selasa.
Ia mencontohkan bank-bank tertentu misalnya BTN beberapa waktu lalu menaikkan suku bunga KPR yang fantastis hingga 100 persen padahal BI rate tidak berubah bahkan berpotensi diturunkan mengingat situasi makro yang menuntut penurunan BI rate.
"Ini menjadi masalah klasik di Indonesia, kebijakannya lamban dan ambigu. Di satu sisi Pemerintahan Jokowi-JK mendorong daya saing dan penguatan daya beli, di sisi lain industri perbankan tidak mendukung," katanya.
Menurut dia, bagaimana caranya program mendorong kepemilikan rumah bisa tercapai? BTN yang selama ini ikon KPR terkesan hanya mengandalkan fee-based income makanya sulit untuk bersaing menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Menaikkan suku bunga KPR dengan ekstrem hanya akan menyisakan persoalan baru perbankan, misalnya gagal bayar, pelemahan daya beli hingga pemiskinan. Jadi bukan di migas aja pemburu rente itu, tetapi sumber latennya di perbankan," katanya.
Untuk itu ia berharap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu mengawasi praktik seperti ini apalagi BTN merupakan BUMN yang seharusnya mendukung program kerja Pemerintah.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016