Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel Unit Pengolahan Ikan CV IP di Muara Baru, Jakarta Utara, untuk menghentikan sementara kegiatan di unit pengolahan tersebut agar tidak mencemari lingkungan.
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurwaluddin dalam rilis di Jakarta, Senin, menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan, CV IP melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 terkait kewajiban memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi usaha pengolahan yang telah memiliki Surat Kelayakan Pengolahan (SKP).
"Hasil pemeriksaan kami, usaha pengolahan ikan tersebut tidak memiliki IPAL dan limbah dari kegiatan pengolahan ikan langsung dibuang ke saluran air, sehingga berpotensi mencemari lingkungan," ujar Adin.
Adin menjelaskan, berdasarkan skala usaha yang dimiliki, IPAL tersebut seyogyanya merupakan konsekuensi terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
Dengan tidak adanya IPAL, lanjutnya, maka UPI tersebut sangat rentan menyebabkan pencemaran. "Seharusnya berdasarkan skala usahanya, UPI tersebut harus memiliki sistem dan teknologi pengolahan limbah yang baik, tidak dibuang sembarangan seperti ini," ujarnya.
Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan saat ini sedang dilakukan pengujian sampel. Pihaknya akan fokus pada pelanggaran perizinan berbasis risiko yang dilakukan CV IP.
Sementara itu Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan KKP Drama Panca Putra menyampaikan penghentian sementara yang dilakukan aparat Pengawas Perikanan merupakan bentuk paksaan pemerintah untuk menghentikan dampak pencemaran. Drama juga memastikan pengawas perikanan akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menangani permasalahan ini.
"Kami sudah agendakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pihak-pihak terkait lainnya," katanya.
Untuk diketahui Komisi IV DPR RI bersama jajaran KKP dan KLHK melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah UPI di Muara Baru pada Jumat (8/4). Sidak tersebut dilaksanakan untuk merespon sejumlah pengaduan masyarakat terkait pencemaran di wilayah Muara Baru.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menegaskan agar pelaksanaan kegiatan usaha perikanan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya.
Menteri Trenggono juga meminta jajaran Ditjen PSDKP untuk menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan mengabaikan aspek lingkungan.
Baca juga: Kapal motor terbakar di Muara Baru Jakarta, tidak ada korban jiwa
Baca juga: Dinas Perikanan Karawang dorong pengembangan pelaku UKM pengolahan ikan
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurwaluddin dalam rilis di Jakarta, Senin, menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan, CV IP melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2021 terkait kewajiban memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi usaha pengolahan yang telah memiliki Surat Kelayakan Pengolahan (SKP).
"Hasil pemeriksaan kami, usaha pengolahan ikan tersebut tidak memiliki IPAL dan limbah dari kegiatan pengolahan ikan langsung dibuang ke saluran air, sehingga berpotensi mencemari lingkungan," ujar Adin.
Adin menjelaskan, berdasarkan skala usaha yang dimiliki, IPAL tersebut seyogyanya merupakan konsekuensi terbitnya Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
Dengan tidak adanya IPAL, lanjutnya, maka UPI tersebut sangat rentan menyebabkan pencemaran. "Seharusnya berdasarkan skala usahanya, UPI tersebut harus memiliki sistem dan teknologi pengolahan limbah yang baik, tidak dibuang sembarangan seperti ini," ujarnya.
Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan saat ini sedang dilakukan pengujian sampel. Pihaknya akan fokus pada pelanggaran perizinan berbasis risiko yang dilakukan CV IP.
Sementara itu Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan KKP Drama Panca Putra menyampaikan penghentian sementara yang dilakukan aparat Pengawas Perikanan merupakan bentuk paksaan pemerintah untuk menghentikan dampak pencemaran. Drama juga memastikan pengawas perikanan akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menangani permasalahan ini.
"Kami sudah agendakan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan pihak-pihak terkait lainnya," katanya.
Untuk diketahui Komisi IV DPR RI bersama jajaran KKP dan KLHK melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah UPI di Muara Baru pada Jumat (8/4). Sidak tersebut dilaksanakan untuk merespon sejumlah pengaduan masyarakat terkait pencemaran di wilayah Muara Baru.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menegaskan agar pelaksanaan kegiatan usaha perikanan harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan serta lingkungannya.
Menteri Trenggono juga meminta jajaran Ditjen PSDKP untuk menindak tegas pelaku usaha yang melanggar ketentuan dan mengabaikan aspek lingkungan.
Baca juga: Kapal motor terbakar di Muara Baru Jakarta, tidak ada korban jiwa
Baca juga: Dinas Perikanan Karawang dorong pengembangan pelaku UKM pengolahan ikan
Editor : Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022