Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) Moch. Yusuf Hariagung mengatakan model kelembagaan Private Finance Initiative (PFI) merupakan salah satu skema pendanaan alternatif yang dapat diadopsi di Indonesia bagi masyarakat berpendapatan tidak tetap di perkotaan.
"PFI merupakan model yang paling efektif sebagai model kelembagaan yang akan dikembangkan dan dimasukkan sebagai unit sentral PFI pada sistem pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi di Indonesia," kata Yusuf dalam keterangannya di Depok, Minggu.
Moch. Yusuf Hariagung mengangkat masalah itu dalam disertasinya di Program Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), yang berjudul “Pengembangan Kelembagaan Penyediaan Perumahan Bagi Pekerja Non-Fixed Income di Perkotaan di Indonesia Melalui Pembentukan Unit Sentral Private Finance Initiative (PFI) Dalam Pengurangan Backlog Perumahan”.
Baca juga: FTUI: Perlu tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak limbah plastik
Ia mengatakan Keberadaan unit sentral dalam kelembagaan proyek PFI merupakan solusi untuk mengintegrasikan proses birokrasi yang panjang dalam pelaksanaan investasi infrastruktur di Indonesia.
"Unit sentral PFI yang diusulkan akan memiliki beberapa fungsi yaitu, memfasilitasi teknis penyusunan dokumen persiapan proyek, penjaminan proyek, bentuk dukungan pemerintah terhadap proyek, bentuk koordinasi dukungan pemerintah untuk Pemda setempat, asistensi proses pengadaan bagi pihak swasta, dan memfasilitasi koordinasi antara stakeholder dan calon investor," ujar Yusuf terkait fungsi unit sentral PFI yang diusulkannya.
Ia mengungkapkan bahwa bentuk perumahan yang paling tepat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap adalah rumah susun sewa dan bukan rumah tapak. Hal ini untuk menghindari risiko gagal bayar ke depannya.
Baca juga: 43 laboratorium FTUI berhasilraih sertifikasi ISO 45001:2018
Kehadiran PFI sebagai lembaga penjamin bagi penyediaan rumah layak huni meningkatkan bankability mereka untuk mendapatkan kredit rumah.
Skema ini juga merupakan salah satu bentuk creative financing yang akan mentransfer risiko dari pemerintah kepada badan usaha/swasta serta berpotensi mengurangi durasi perencanaan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek.
Lewat skema ini diharapkan penyediaan rumah susun melalui penjaminan lembaga PFI dapat mencapai 200.000 unit pertahun dengan peningkatan investasi swasta sebanyak 30 persen. Angka ini menambah kontribusi penyediaan unit rumah sebanyak 33.4 persen dari kebutuhan yang ada.
Kesuksesan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di daerah perkotaan memiliki penekanan success factor pada angka evektifitas fasilitas penyediaan dari pemerintah daerah meskipun rumah susunnya dibangun oleh Kementerian PUPR.
Baca juga: Pemkot Depok perkuat kolaborasi dengan FTUI
"Minimnya penyediaan rumah layak huni ,juga berdampak pada peningkatan kawasan kumuh di perkotaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar 400.000 unit per tahun dari kebutuhan infrastruktur perumahan rakyat. Angka ini masih jauh dari kebutuhan rumah sebesar 1.46 juta unit pertahun di Indonesia.
Yusuf berhasil meraih gelar Doktor dengan predikat Cum Laude pada Sidang Promosi Doktor yang diadakan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, pada Selasa (22/3). Ia merupakan Doktor ke-449 di FTUI.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"PFI merupakan model yang paling efektif sebagai model kelembagaan yang akan dikembangkan dan dimasukkan sebagai unit sentral PFI pada sistem pemerintahan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi di Indonesia," kata Yusuf dalam keterangannya di Depok, Minggu.
Moch. Yusuf Hariagung mengangkat masalah itu dalam disertasinya di Program Doktor Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), yang berjudul “Pengembangan Kelembagaan Penyediaan Perumahan Bagi Pekerja Non-Fixed Income di Perkotaan di Indonesia Melalui Pembentukan Unit Sentral Private Finance Initiative (PFI) Dalam Pengurangan Backlog Perumahan”.
Baca juga: FTUI: Perlu tingkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak limbah plastik
Ia mengatakan Keberadaan unit sentral dalam kelembagaan proyek PFI merupakan solusi untuk mengintegrasikan proses birokrasi yang panjang dalam pelaksanaan investasi infrastruktur di Indonesia.
"Unit sentral PFI yang diusulkan akan memiliki beberapa fungsi yaitu, memfasilitasi teknis penyusunan dokumen persiapan proyek, penjaminan proyek, bentuk dukungan pemerintah terhadap proyek, bentuk koordinasi dukungan pemerintah untuk Pemda setempat, asistensi proses pengadaan bagi pihak swasta, dan memfasilitasi koordinasi antara stakeholder dan calon investor," ujar Yusuf terkait fungsi unit sentral PFI yang diusulkannya.
Ia mengungkapkan bahwa bentuk perumahan yang paling tepat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap adalah rumah susun sewa dan bukan rumah tapak. Hal ini untuk menghindari risiko gagal bayar ke depannya.
Baca juga: 43 laboratorium FTUI berhasilraih sertifikasi ISO 45001:2018
Kehadiran PFI sebagai lembaga penjamin bagi penyediaan rumah layak huni meningkatkan bankability mereka untuk mendapatkan kredit rumah.
Skema ini juga merupakan salah satu bentuk creative financing yang akan mentransfer risiko dari pemerintah kepada badan usaha/swasta serta berpotensi mengurangi durasi perencanaan dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan proyek.
Lewat skema ini diharapkan penyediaan rumah susun melalui penjaminan lembaga PFI dapat mencapai 200.000 unit pertahun dengan peningkatan investasi swasta sebanyak 30 persen. Angka ini menambah kontribusi penyediaan unit rumah sebanyak 33.4 persen dari kebutuhan yang ada.
Kesuksesan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap di daerah perkotaan memiliki penekanan success factor pada angka evektifitas fasilitas penyediaan dari pemerintah daerah meskipun rumah susunnya dibangun oleh Kementerian PUPR.
Baca juga: Pemkot Depok perkuat kolaborasi dengan FTUI
"Minimnya penyediaan rumah layak huni ,juga berdampak pada peningkatan kawasan kumuh di perkotaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar 400.000 unit per tahun dari kebutuhan infrastruktur perumahan rakyat. Angka ini masih jauh dari kebutuhan rumah sebesar 1.46 juta unit pertahun di Indonesia.
Yusuf berhasil meraih gelar Doktor dengan predikat Cum Laude pada Sidang Promosi Doktor yang diadakan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, pada Selasa (22/3). Ia merupakan Doktor ke-449 di FTUI.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022