Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengajukan rapat paripurna usulan pemberhentian Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Akhmad Marjuki menindaklanjuti surat Provinsi Jawa Barat perihal proses pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bekasi.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Holik Qodratullah mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan membahas proses pemberhentian jabatan yang dimaksud sebelum menggelar rapat paripurna usulan.
"Akhir Maret ini kami akan bahas melalui rapat Banmus (Badan Musyawarah) untuk menentukan jadwal paripurna," katanya di Cikarang, Kamis.
Baca juga: Pemkab Bekasi dan DPRD sinkronisasi usulan kegiatan guna percepat realisasi pembangunan
Menurut dia, awal Bulan April 2022 merupakan waktu yang ideal untuk menggelar paripurna usulan pemberhentian jabatan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Nah paripurna usulan pemberhentian itu di awal April sesuai aturan kan paling lambat 30 hari. 30 hari itu berarti 22 April paling telat," katanya.
Holik mengaku tidak ingin terburu-buru menggelar paripurna usulan pemberhentian jabatan kepala daerah untuk menghindari salah persepsi di antara pihak berkepentingan.
"Awal April waktu yang ideal saya rasa supaya kita seolah-olah tidak bernafsu banget. Kenapa harus buru-buru, nanti malah jadi lain persepsi. Maka kita objektif saja supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan," katanya.
Baca juga: DPRD Bekasi dorong pemerintah fasilitasi pekerjaan bagi atlet berprestasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 16 Maret 2022 mengeluarkan surat bernomor 1527/OD.01/pemotda bersifat segera, perihal proses pengusulan pemberhentian Bupati dan Wabup Bekasi, Wali Kota dan Wawali Kota Cimahi, serta Wali Kota dan Wawali Kota Tasikmalaya karena berakhir masa jabatannya.
Dalam surat tersebut diketahui jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi berakhir pada 22 Mei 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta DPRD Kabupaten Bekasi segera menggelar rapat paripurna usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bekasi maksimal 30 hari sebelum berakhir masa jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati Bekasi.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Dodit Ardian Pancapana mengatakan berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014, DPRD menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pemberhentian kepala daerah karena berakhir masa jabatan.
Baca juga: DPRD Bekasi kaji tambah kursi-dapil pemilu 2024
Selanjutnya DPRD segera mengusulkan pemberhentian dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Usulan dimaksud disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum berakhir masa jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.
"Akhir masa jabatan di Kabupaten Bekasi tanggal 22 Mei 2022. Dari kondisi ini maka DPRD Kabupaten Bekasi harus melakukan Rapat Paripurna dengan segera dan mengusulkan hal dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebelum tanggal 22 April 2022," kata Dodit.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Holik Qodratullah mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan membahas proses pemberhentian jabatan yang dimaksud sebelum menggelar rapat paripurna usulan.
"Akhir Maret ini kami akan bahas melalui rapat Banmus (Badan Musyawarah) untuk menentukan jadwal paripurna," katanya di Cikarang, Kamis.
Baca juga: Pemkab Bekasi dan DPRD sinkronisasi usulan kegiatan guna percepat realisasi pembangunan
Menurut dia, awal Bulan April 2022 merupakan waktu yang ideal untuk menggelar paripurna usulan pemberhentian jabatan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Nah paripurna usulan pemberhentian itu di awal April sesuai aturan kan paling lambat 30 hari. 30 hari itu berarti 22 April paling telat," katanya.
Holik mengaku tidak ingin terburu-buru menggelar paripurna usulan pemberhentian jabatan kepala daerah untuk menghindari salah persepsi di antara pihak berkepentingan.
"Awal April waktu yang ideal saya rasa supaya kita seolah-olah tidak bernafsu banget. Kenapa harus buru-buru, nanti malah jadi lain persepsi. Maka kita objektif saja supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan," katanya.
Baca juga: DPRD Bekasi dorong pemerintah fasilitasi pekerjaan bagi atlet berprestasi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 16 Maret 2022 mengeluarkan surat bernomor 1527/OD.01/pemotda bersifat segera, perihal proses pengusulan pemberhentian Bupati dan Wabup Bekasi, Wali Kota dan Wawali Kota Cimahi, serta Wali Kota dan Wawali Kota Tasikmalaya karena berakhir masa jabatannya.
Dalam surat tersebut diketahui jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi berakhir pada 22 Mei 2022. Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta DPRD Kabupaten Bekasi segera menggelar rapat paripurna usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bekasi maksimal 30 hari sebelum berakhir masa jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati Bekasi.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Dodit Ardian Pancapana mengatakan berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014, DPRD menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pemberhentian kepala daerah karena berakhir masa jabatan.
Baca juga: DPRD Bekasi kaji tambah kursi-dapil pemilu 2024
Selanjutnya DPRD segera mengusulkan pemberhentian dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Usulan dimaksud disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 30 hari sebelum berakhir masa jabatan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota.
"Akhir masa jabatan di Kabupaten Bekasi tanggal 22 Mei 2022. Dari kondisi ini maka DPRD Kabupaten Bekasi harus melakukan Rapat Paripurna dengan segera dan mengusulkan hal dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebelum tanggal 22 April 2022," kata Dodit.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022