Kementerian komunikasi dan Informatika sedang membangun gedung baru Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, Jawa Barat.
"Pembangunan laboratorium pusat pengujian ini adalah bagian dari peran BBPPT Kominfo mengambil bagian dalam agenda transformasi digital nasional kita," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat seremoni peletakan batu pertama gedung BBPPT di Depok, Jawa Barat, Rabu.
Lokasi ini akan menjadi kompleks perkantoran baru bagi BBPPT, yang saat ini berada di Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Kompleks perkantoran ini akan terdiri dari lima gedung, dikerjakan oleh PT. PP selaku pemenang lelang.
Kominfo merencanakan setidaknya ada lima laboratorium utama pengujian perangkat di Tapos, Depok. Pertama, laboratorium Electromagnetic Comptability (EMC) untuk memastikan gawai tidak mengganggu dan memberi dampak negatif bagi perangkat lainnya.
Baca juga: Kominfo nyatakan kebutuhan set top box tahap pertama sudah terpenuhi
Laboratorium kedua, Specific Absorption Rate (SAR) untuk uji keamanan perangkat dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail, mengatakan kementerian ingin memastikan perangkat yang beredar di Indonesia adalah aman bagi manusia, mematuhi standard internasional tentang radiasi gelombang elektromagnetik yang bisa diterima tubuh dalam satu hari.
Ketiga, laboratorium radio, digunakan untuk mengukur frekuensi dan daya perangkat supaya tidak menimbulkan interferensi.
Keempat, laboratorium non-radio menjadi tempat menguji perangkat optik yang akan digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur oleh para operator.
Laboratorium terakhir televisi digital, berguna untuk menguji perangkat televisi yang akan dijual di Indonesia.
Baca juga: Kominfo gandeng Grab Indonesia perkuat literasi digital
Keberadaan BBPPT menjadi semakin penting pada era transformasi digital karena ketika bermigrasi ke ruang digital, syarat utama adalah memiliki perangkat yang bisa tersambung ke internet.
Dalam hal ini, balai uji coba Kominfo menjalankan peran sebagai pelindung kesehatan, yaitu memastikan bahwa perangkat yang beredar di dalam negeri memiliki kadar gelombang elektromagnetik yang aman dengan memberikan sertifikasi setelah gawai tersebut lolos uji coba BBPPT.
Sertifikat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal SDPPI ini juga berfungsi sebagai standardisasi, bahwa perangkat yang beredar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia
Selain sebagai standardisasi, sertifikat yang dikeluarkan Kominfo juga berfungsi sebagai lisensi, baik untuk gawai yang masuk Indonesia maupun produksi dalam negeri yang akan diekspor.
Baca juga: Kominfo percepat pembangunan infrastruktur digital merata sepanjang 2021
BBPPT juga ikut ambil bagian dalam manajemen spektrum frekuensi radio dengan pengujian yang dilakukan di laboratorium.
Pembangunan gedung baru BBPPT menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022. Nilai kontrak untuk bangunan proyek ini senilai Rp135 miliar.
Menurut Ismail, lahan di Tapos ini sudah lama mereka miliki, namun, belum dikembangkan. Kompleks perkantoran ini ditargetkan selesai pada akhir 2022.
Setelah itu, kantor BBPPT yang ada di Bekasi akan pindah ke Depok. Kantor BBPPT baru di Depok direncanakan mulai beroperasi pada akhir kuartal pertama 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Pembangunan laboratorium pusat pengujian ini adalah bagian dari peran BBPPT Kominfo mengambil bagian dalam agenda transformasi digital nasional kita," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate saat seremoni peletakan batu pertama gedung BBPPT di Depok, Jawa Barat, Rabu.
Lokasi ini akan menjadi kompleks perkantoran baru bagi BBPPT, yang saat ini berada di Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Kompleks perkantoran ini akan terdiri dari lima gedung, dikerjakan oleh PT. PP selaku pemenang lelang.
Kominfo merencanakan setidaknya ada lima laboratorium utama pengujian perangkat di Tapos, Depok. Pertama, laboratorium Electromagnetic Comptability (EMC) untuk memastikan gawai tidak mengganggu dan memberi dampak negatif bagi perangkat lainnya.
Baca juga: Kominfo nyatakan kebutuhan set top box tahap pertama sudah terpenuhi
Laboratorium kedua, Specific Absorption Rate (SAR) untuk uji keamanan perangkat dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail, mengatakan kementerian ingin memastikan perangkat yang beredar di Indonesia adalah aman bagi manusia, mematuhi standard internasional tentang radiasi gelombang elektromagnetik yang bisa diterima tubuh dalam satu hari.
Ketiga, laboratorium radio, digunakan untuk mengukur frekuensi dan daya perangkat supaya tidak menimbulkan interferensi.
Keempat, laboratorium non-radio menjadi tempat menguji perangkat optik yang akan digunakan untuk pembangunan fisik infrastruktur oleh para operator.
Laboratorium terakhir televisi digital, berguna untuk menguji perangkat televisi yang akan dijual di Indonesia.
Baca juga: Kominfo gandeng Grab Indonesia perkuat literasi digital
Keberadaan BBPPT menjadi semakin penting pada era transformasi digital karena ketika bermigrasi ke ruang digital, syarat utama adalah memiliki perangkat yang bisa tersambung ke internet.
Dalam hal ini, balai uji coba Kominfo menjalankan peran sebagai pelindung kesehatan, yaitu memastikan bahwa perangkat yang beredar di dalam negeri memiliki kadar gelombang elektromagnetik yang aman dengan memberikan sertifikasi setelah gawai tersebut lolos uji coba BBPPT.
Sertifikat yang dikeluarkan Direktorat Jenderal SDPPI ini juga berfungsi sebagai standardisasi, bahwa perangkat yang beredar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia
Selain sebagai standardisasi, sertifikat yang dikeluarkan Kominfo juga berfungsi sebagai lisensi, baik untuk gawai yang masuk Indonesia maupun produksi dalam negeri yang akan diekspor.
Baca juga: Kominfo percepat pembangunan infrastruktur digital merata sepanjang 2021
BBPPT juga ikut ambil bagian dalam manajemen spektrum frekuensi radio dengan pengujian yang dilakukan di laboratorium.
Pembangunan gedung baru BBPPT menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2022. Nilai kontrak untuk bangunan proyek ini senilai Rp135 miliar.
Menurut Ismail, lahan di Tapos ini sudah lama mereka miliki, namun, belum dikembangkan. Kompleks perkantoran ini ditargetkan selesai pada akhir 2022.
Setelah itu, kantor BBPPT yang ada di Bekasi akan pindah ke Depok. Kantor BBPPT baru di Depok direncanakan mulai beroperasi pada akhir kuartal pertama 2023.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022