Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen anggaran terutama yang dialokasikan untuk operasi-operasi pada masa darurat termasuk untuk penanganan pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, Andika mendengar langsung masukan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengenai tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Kami berada di lapangan. Kami bekerja sama dengan berbagai institusi khususnya pada masa pandemi ini banyak prajurit TNI yang kemudian dilibatkan. Oleh karena itu, mempelajari evaluasi dari tahun sebelumnya, saya ingin counseling (berkonsultasi) dengan Pak Ateh dan tim tentang rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh,” terang Panglima ke Kepala BPKP sebagaimana disiarkan kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Minggu.
Andika lanjut menyampaikan anggaran beberapa operasi gelar pasukan TNI pada masa pandemi bersumber dari institusi lain, termasuk di antaranya lembaga-lembaga pemerintah.
Oleh karena itu, masukan dari BPKP penting agar TNI dapat meningkatkan kualitas penggunaan dan pelaporan anggaran.
“Dari awal ini, kami ingin tata kelola manajemen kami dalam menggelar pasukan yang sumber anggarannya dari institusi lain termasuk BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan mungkin juga pemerintah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Panglima.
Baca juga: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terpapar COVID-19
Kepala BPKP menyambut baik niat Andika. Keduanya pun membahas berbagai aturan dan prosedur penggunaan serta pelaporan anggaran yang transparan dan akuntabel.
TNI merupakan salah satu pihak yang terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 sejak awal masa pandemi pada Maret 2020.
Keterlibatan TNI pada penanggulangan pandemi mencakup mulai dari urusan karantina, pengerahan tenaga kesehatan, tenaga pelacak (tracer), vaksinasi, sampai membantu lembaga lain seperti BNPB, Polri, Kementerian Kesehatan, untuk sosialisasi protokol kesehatan dan menindak mereka yang melanggar ketentuan.
Baca juga: Panglima TNI inginkan modernisasi alutsista berbasis teknologi digital
Dalam kegiatan perawatan pasien COVID-19 dan vaksinasi, rumah sakit militer juga turut terlibat aktif.
Tidak hanya itu, TNI juga merintis dan mengelola RS Darurat Khusus COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran yang jadi salah satu rujukan utama untuk perawatan pasien COVID-19 di Jabodetabek.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Oleh karena itu, Andika mendengar langsung masukan dari Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengenai tata kelola anggaran yang tertib, transparan, dan akuntabel.
“Kami berada di lapangan. Kami bekerja sama dengan berbagai institusi khususnya pada masa pandemi ini banyak prajurit TNI yang kemudian dilibatkan. Oleh karena itu, mempelajari evaluasi dari tahun sebelumnya, saya ingin counseling (berkonsultasi) dengan Pak Ateh dan tim tentang rambu-rambu yang boleh dan tidak boleh,” terang Panglima ke Kepala BPKP sebagaimana disiarkan kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta, Minggu.
Andika lanjut menyampaikan anggaran beberapa operasi gelar pasukan TNI pada masa pandemi bersumber dari institusi lain, termasuk di antaranya lembaga-lembaga pemerintah.
Oleh karena itu, masukan dari BPKP penting agar TNI dapat meningkatkan kualitas penggunaan dan pelaporan anggaran.
“Dari awal ini, kami ingin tata kelola manajemen kami dalam menggelar pasukan yang sumber anggarannya dari institusi lain termasuk BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan mungkin juga pemerintah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” tambah Panglima.
Baca juga: Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terpapar COVID-19
Kepala BPKP menyambut baik niat Andika. Keduanya pun membahas berbagai aturan dan prosedur penggunaan serta pelaporan anggaran yang transparan dan akuntabel.
TNI merupakan salah satu pihak yang terlibat aktif dalam penanganan COVID-19 sejak awal masa pandemi pada Maret 2020.
Keterlibatan TNI pada penanggulangan pandemi mencakup mulai dari urusan karantina, pengerahan tenaga kesehatan, tenaga pelacak (tracer), vaksinasi, sampai membantu lembaga lain seperti BNPB, Polri, Kementerian Kesehatan, untuk sosialisasi protokol kesehatan dan menindak mereka yang melanggar ketentuan.
Baca juga: Panglima TNI inginkan modernisasi alutsista berbasis teknologi digital
Dalam kegiatan perawatan pasien COVID-19 dan vaksinasi, rumah sakit militer juga turut terlibat aktif.
Tidak hanya itu, TNI juga merintis dan mengelola RS Darurat Khusus COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran yang jadi salah satu rujukan utama untuk perawatan pasien COVID-19 di Jabodetabek.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022