Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok Jawa Barat merumuskan lima program strategis yang akan menjadi fokus di tahun 2023, salah satunya integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dan perluasan.
Kepala BKD Kota Depok Wahid Suryono dalam keterangannya, Selasa mengatakan program pertama sistem teknologi informasi yang ada saat ini belum seluruhnya terintegrasi, untuk itu perlu terus dilakukan pengintegrasian.
Baca juga: BKD Depok siapkan integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dan perluasannya
Baca juga: BKD Depok memasang RFID untuk permudah pengawasan reklame
Selain itu kedua digitalisasi pelayanan pajak serta retribusi daerah, serta pemutakhiran data pajak daerah, dan basis data pajak daerah yang belum mutakhir.
"Ketiga kami juga fokus terhadap pengawasan dan penagihan pajak daerah. Karena, masih tingginya piutang pajak," terangnya.
Wahid juga menjelaskan program keempat peningkatan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah. Hal ini didasari belum optimalnya basis data barang milik daerah dan masih rendahnya bukti kepemilikan aset berupa tanah.
Baca juga: Pemkot Depok perpanjang jatuh tempo pembayaran PBB hingga 31 Desember
Menurut dia pihaknya juga akan melakukan program kelima yaitu penegakan hukum dalam hal penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa upaya telah dilakukan, salah satunya dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk mempercepat pelayanan.
Wahid menyadari jumlah SDM BKD sangat terbatas, namun terus kita optimalkan. Kelima isu strategis tersebut yang akan kita fokuskan pada program kerja di tahun 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Kepala BKD Kota Depok Wahid Suryono dalam keterangannya, Selasa mengatakan program pertama sistem teknologi informasi yang ada saat ini belum seluruhnya terintegrasi, untuk itu perlu terus dilakukan pengintegrasian.
Baca juga: BKD Depok siapkan integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dan perluasannya
Baca juga: BKD Depok memasang RFID untuk permudah pengawasan reklame
Selain itu kedua digitalisasi pelayanan pajak serta retribusi daerah, serta pemutakhiran data pajak daerah, dan basis data pajak daerah yang belum mutakhir.
"Ketiga kami juga fokus terhadap pengawasan dan penagihan pajak daerah. Karena, masih tingginya piutang pajak," terangnya.
Wahid juga menjelaskan program keempat peningkatan pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah. Hal ini didasari belum optimalnya basis data barang milik daerah dan masih rendahnya bukti kepemilikan aset berupa tanah.
Baca juga: Pemkot Depok perpanjang jatuh tempo pembayaran PBB hingga 31 Desember
Menurut dia pihaknya juga akan melakukan program kelima yaitu penegakan hukum dalam hal penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Beberapa upaya telah dilakukan, salah satunya dengan memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada untuk mempercepat pelayanan.
Wahid menyadari jumlah SDM BKD sangat terbatas, namun terus kita optimalkan. Kelima isu strategis tersebut yang akan kita fokuskan pada program kerja di tahun 2023.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022