Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mendorong aparat penegak hukum menyelidiki temuan telur busuk dalam paket bantuan sosial (bansos) yang diterima warga setempat.
"BPNT (bantuan pangan nontunai) isi sembako kurang layak kami minta ini agar aparat berwenang melakukan penyelidikan apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan," kata Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Menurut dia, aparat penegak hukum harus menindak tegas jika ada faktor kesengajaan dari penyedia bahan makanan, terlebih jika dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Baca juga: Pemkab Bogor cairkan biaya tak terduga Rp3 miliar untuk pengadaan bansos
Baca juga: Kebutuhan Bansos di Bogor bergantung pada dana BTT
"Maka, aparat hukum harus bertindak tegas dan memproses masalah ini sebab berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya kalangan kurang mampu," ujarnya.
Namun, apabila hasil dari penyelidikan membuktikan bahwa ada ketidaksengajaan, kata Rudy, penyedia bansos segera mengganti bahan-bahan makanan yang dianggap kurang layak untuk dikonsumsi.
Politikus Partai Gerindra itu pun mengingatkan kepada siapa pun untuk tidak bermain-main dengan sistem pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di daerah ini.
Baca juga: DPRD Bogor relakan anggaran kunker dialihkan untuk bansos terdampak pandemi
Ia menyebutkan BPNT itu nilainya hanya Rp200 ribu dalam bentuk paket sembako. Jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka 1 bulan penuh.
"Jadi, jangan coba-coba berlaku curang karena akan berhadapan bukan hanya dengan hukum negara, melainkan juga hukum Tuhan," kata Rudy.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"BPNT (bantuan pangan nontunai) isi sembako kurang layak kami minta ini agar aparat berwenang melakukan penyelidikan apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan," kata Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.
Menurut dia, aparat penegak hukum harus menindak tegas jika ada faktor kesengajaan dari penyedia bahan makanan, terlebih jika dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Baca juga: Pemkab Bogor cairkan biaya tak terduga Rp3 miliar untuk pengadaan bansos
Baca juga: Kebutuhan Bansos di Bogor bergantung pada dana BTT
"Maka, aparat hukum harus bertindak tegas dan memproses masalah ini sebab berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya kalangan kurang mampu," ujarnya.
Namun, apabila hasil dari penyelidikan membuktikan bahwa ada ketidaksengajaan, kata Rudy, penyedia bansos segera mengganti bahan-bahan makanan yang dianggap kurang layak untuk dikonsumsi.
Politikus Partai Gerindra itu pun mengingatkan kepada siapa pun untuk tidak bermain-main dengan sistem pengadaan bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di daerah ini.
Baca juga: DPRD Bogor relakan anggaran kunker dialihkan untuk bansos terdampak pandemi
Ia menyebutkan BPNT itu nilainya hanya Rp200 ribu dalam bentuk paket sembako. Jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka 1 bulan penuh.
"Jadi, jangan coba-coba berlaku curang karena akan berhadapan bukan hanya dengan hukum negara, melainkan juga hukum Tuhan," kata Rudy.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022