Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mengungkap empat solusi atas dampak pembangunan jalur ganda atau double track Bogor-Sukabumi terhadap akses jalan dan bangunan warga.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto kepada Antara di Kota Bogor, Minggu, mengatakan sejumlah masalah memang ditemukan di sepanjang jalur ganda Bogor-Sukabumi di Kelurahan Empang dan Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan sebagai dampak pembangunan jalur rel kereta tersebut.
"Beberapa hal strategis yang kami temukan, empat masalah yang berdampak ke warga dan kami pandang ada empat solusi juga," kata Atang.
Menurut Atang, setelah melakukan kegiatan Sapa Warga bersama Fraksi PKS pekan lalu masalah krusial yang perlu dibicarakan dengan Pemerintan Kota Bogor dan PT KAI mulai terpetakan.
Fraksi PKS DPRD Kota Bogor menyelenggarakan FPKS Sapa Warga pada Minggu (5/12) dengan mengambil titik awal di SMAN 4 Bogor, kemudian berjalan menyusuri wilayah RW 10 Kelurahan Empang yang berada di pinggiran Kawasan rel yang sedang dibangun, lalu diakhiri di wilayah RW 9, Kelurahan Batutulis.
Empat masalah yang timbul yang pertama potensi sedikitnya lima akses jalan antar RW dan juga akses beberapa RW ke luar wilayah Kelurahan Empang yang terputus karena terhalang pembangunan rel double track, sehingga solusinya pembangunan jembatan penyebrangan orang (JPO).
Kemudian, potensi longsor pada tebing-tebing rel double track ke pemukiman penduduk yang memerlukan solusi pembangunan tembok penahan tanah (TPT).
Selanjut, Atang dan dewan lain menemukan permasalahan ikut timbul seperti sekitar 100 kartu keluarga (KK) yang belum bisa bangun rumah karena terkendala administrasi kepemilikan lahan. Keresahan warga ini dapat diatasi dengan solusi penyelesaian legalitas status lahan oleh pemerintah kota dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ratusan keluarga ini sudah tidak berada di lahan PT KAI lagi, tetapi mereka beli lahan di luar jalur double track yang setelah ditelusuri belum lengkap surat-surat kepemilikannya.
Menurutnya, solusi masalah lahan ini adalah membereskan status tanah agar punya kejelasan dan kekuatan hukum sehingga bisa dibangun, yaitu dengan melibatkan BPKAD, BPN, dan DPMPTSP.
Terakhir, untuk masalah keempat, Atang menyampaikan ada juga dampak pembangunan berupa kerusakan dan longsor rumah warga yang membutuhkan solusi ganti rugi dan perbaikan dari pelaksana proyek.
"DPRD akan berkoordinasi dengan Pemkot untuk komunikasi dengan PT KAI agar bisa melakukan pembangunan JPO dan TPT di beberapa titik yang diperlukan. Termasuk meminta pelaksana proyek untuk segera memperbaiki dampak kerusakan terhadap beberapa rumah warga," katanya.
Sebelumnya, Ketua FPKS Karnain Asyhar menjelaskan bahwa kegiatan FPKS Sapa Warga yang bertujuan untuk meninjau lokasi kegiatan proyek rel double track kereta api difokuskan ke beberapa titik lokasi warga terdampak.
Hasilnya, empat kendala yang menimpa warga dapat mempersulit silaturahmi dan akses aktivitas sehari-hari antar warga.
FPKS pun mengajak lurah dan camat setempat untuk bersama-sama menyapa para warga.
“Ini memutus silaturahmi warga yang berada di sisi kiri dan sisi kanan jalur double track ini,” katanya.
Karnain berharap dengan adanya kegiatan bersama anggota dewan lain itu menjadi salah satu upaya merespon situasi yang dialami oleh masyarakat, agar dapat diintervensi dengan program-program anggaran yang dapat dilakukan di tingkat kota atau melalui komunikasi vertikal dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Ditambahkan dewan Fraksi PKS lain Mardiyanto, ia berharap pelaksanaan pembangunan TPT dan JPO dapat segera terealisasi di kedua kelurahan terdampak.
“Pastikan pembangunan TPT dan JPO segera terlaksana demi memenuhi aspirasi warga," ujar Mardiyanto.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021