Komisi III DPRD Kota Bogor minta pemerintah setempat memprioritaskan pembangunan strategis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 yang diharapkan menjadi momentum pemulihan seluruh aktivitas kota.
Baca juga: DPRD Kota Bogor siap fasilitasi aspirasi warga terdampak proyek rel ganda
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta tiga Perumda tingkatkan retribusi pajak dengan kembangkan bisnis
Baca juga: DPRD Kota Bogor gagas dana pembangunan kecamatan dan kelurahan Rp300 miliar
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor Zaenul Mutaqin (ZM) dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, Selasa, menyampaikan hal tersebut terkait hasil rapat rancangan APBD 2022 dengan mitra kerja selama tiga hari.
ZM menyebut pada 2022 merupakan pintu gerbang pembangunan setelah Kota Bogor melewati masa pandemi COVID-19 selama kurang lebih dua tahun.
"Jadi dari pembahasan rapat, kami meminta dilaksanakannya pembangunan strategis yang esensial," jelas ZM.
Baca juga: DPRD Kota Bogor siap fasilitasi aspirasi warga terdampak proyek rel ganda
Baca juga: DPRD Kota Bogor minta tiga Perumda tingkatkan retribusi pajak dengan kembangkan bisnis
Adapun program yang diwajibkan oleh komisi III untuk diselesaikan adalah pembangunan Jalan Ring Road Regional (R3) dan Masjid Agung yang masih belum terselesaikan selama bertahun-tahun.
Salah satunya, target pemerintah Kota Bogor yang merencanakan pembangunan Masjid Agung sudah dapat digunakan untuk beribadah pada 2022, setelah mengalami keterlambatan beberapa tahun.
"Jalan R3 dan saya harap itu diprioritaskan, jangan sampai terlewat lagi dengan alasan apapun. Yang kedua, Masjid Agung juga tahun depan akan memasuki pembangunan tahap akhir, dan ini harus selesai di tahun 2022," kata ZM.
Tak hanya itu, politisi PPP itu juga menyoroti perihal rencana kelanjutan pembangunan tol BORR yang akan menyasar Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal.
Baca juga: DPRD Kota Bogor gagas dana pembangunan kecamatan dan kelurahan Rp300 miliar
ZM meminta agar Pemkot Bogor aktif dalam hal sosialisasi pembangunan agar tidak ada bentrokan antar warga dan pengembang.
"Jangan sampai pembangunan itu menimbulkan polemik. Jadi pemkot harus aktif mensosialisasikan kepada masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021