Bekasi, (Antara Megapolitan) - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Rudi Sabarudin menilai rencana pengambilalihan operasional SMA/SMK di seluruh daerah di Jawa Barat oleh pemerintah provinsi mulai 2016 perlu sosialisasi intensif.
"Sebab sampai sekarang masih banyak pertanyaan masyarakat seputar pengambilalihan kewenangan tersebut berikut implikasinya akan seperti apa," katanya di Bekasi, Senin.
Salah satu pertanyaan tersebut terkait dengan persoalan aset di masing-masing sekolah, apakah turut diambil alih atau tidak.
"Sebab kalau sampai aset tersebut diambil alih, otomatis akan ada pengurangan neraca aset kekayaan daerah Kota Bekasi," katanya.
Rudi mencotohkan, aset Pemkot Bekasi berupa lahan di SMAN 1 Jalan Agus Salim Bekasi Timur saat ini ditaksir mencapai Rp1 triliun lebih, berikut dengan sejumlah fasilitas sekolah.
"Apakah persoalan aset tersebut juga sudah diperhitungkan oleh Pemprov Jabar," katanya.
Selain persoalan aset, kata dia, Pemprov Jabar juga perlu menjamin kejelasan tenaga kerja kontrak (TKK) di sejumlah sekolah di Kota Bekasi yang jumlahnya cukup banyak.
"Harus ada kejelasan terkait nasib TKK, apakah yang diambil guru PNS saja atau sama TKK juga," katanya.
Dikatakan Rudi, dengan pengambilalihan operasional tersebut, maka beban pemerintah daerah untuk mengurus SMA/SMK dapat lebih berkurang.
Selain itu, diharapkan akan muncul efisiensi anggaran daerah mengingat kewenangan pengelolaannya akan ada di Pemerintah Provinsi Jabar.
"Alokasi dana operasional pendidikan SMA/SMK yang dialokasikan setiap tahun sekitar Rp85 miliar. Mungkin ke depan akan bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain," katanya.
Pengelolaan SMA/SMK yang saat ini ditangani pemerintah kabupaten/kota direncanakan akan berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi, termasuk Jabar, mulai 2016.
Pemprov Jabar yakin kebijakan ini akan dapat meningkatkan akselerasi angka partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan menengah di Jawa Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Sebab sampai sekarang masih banyak pertanyaan masyarakat seputar pengambilalihan kewenangan tersebut berikut implikasinya akan seperti apa," katanya di Bekasi, Senin.
Salah satu pertanyaan tersebut terkait dengan persoalan aset di masing-masing sekolah, apakah turut diambil alih atau tidak.
"Sebab kalau sampai aset tersebut diambil alih, otomatis akan ada pengurangan neraca aset kekayaan daerah Kota Bekasi," katanya.
Rudi mencotohkan, aset Pemkot Bekasi berupa lahan di SMAN 1 Jalan Agus Salim Bekasi Timur saat ini ditaksir mencapai Rp1 triliun lebih, berikut dengan sejumlah fasilitas sekolah.
"Apakah persoalan aset tersebut juga sudah diperhitungkan oleh Pemprov Jabar," katanya.
Selain persoalan aset, kata dia, Pemprov Jabar juga perlu menjamin kejelasan tenaga kerja kontrak (TKK) di sejumlah sekolah di Kota Bekasi yang jumlahnya cukup banyak.
"Harus ada kejelasan terkait nasib TKK, apakah yang diambil guru PNS saja atau sama TKK juga," katanya.
Dikatakan Rudi, dengan pengambilalihan operasional tersebut, maka beban pemerintah daerah untuk mengurus SMA/SMK dapat lebih berkurang.
Selain itu, diharapkan akan muncul efisiensi anggaran daerah mengingat kewenangan pengelolaannya akan ada di Pemerintah Provinsi Jabar.
"Alokasi dana operasional pendidikan SMA/SMK yang dialokasikan setiap tahun sekitar Rp85 miliar. Mungkin ke depan akan bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain," katanya.
Pengelolaan SMA/SMK yang saat ini ditangani pemerintah kabupaten/kota direncanakan akan berada di bawah pengelolaan pemerintah provinsi, termasuk Jabar, mulai 2016.
Pemprov Jabar yakin kebijakan ini akan dapat meningkatkan akselerasi angka partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan menengah di Jawa Barat.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015