){kind=link}
Anggota Komisi V DPR Mulyadi mengaku miris lantaran masih ada wilayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terbelakang dan letaknya tak jauh dari Istana Presiden Cipanas, Kabupaten Cianjur.
"Karena ini daerah yang sebenarnya secara radius tidak jauh dari istana. Tapi kenapa harus terbelakang," ungkapnya saat mendampingi Bupati Bogor Ade Yasin meninjau Jalur Sukamakmur, yang selama ini menjadi jalan alternatif menuju Cipanas Cianjur, Sabtu.
Dia menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Sukamakmur memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) 52,23 poin, di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin. Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Bupati Bogor minta bantuan anggota DPR bangun Jalur Puncak II (video)
Legislator asal Kabupaten Bogor itu menganggap solusi yang perlu dilakukan pemerintah yaitu membangun jalur utama di kawasan tersebut, yakni Jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT).
Mulyadi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengaku sempat memperjuangkan pembangunan Jalur Puncak II dalam APBN tahun 2021, tapi upaya tersebut tak berhasil ketika sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ia menyebutkan, jika ke depan proses pengajuannya mengalami hal serupa, Politisi Partai Gerindra itu akan mencicil pembangunan Jalan Puncak II menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya.
"Kalau hari ini negara masih belum juga hadir dalam konteks APBN, kebetulan saya oleh fraksi ditugaskan di Badan Anggaran juga, dan dapatkan kesempatan untuk Dana Alokasi Khusus," kata Mulyadi.
Baca juga: Pembebasan lahan jalur Puncak II tinggal 1,5 hektare lagi
Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan bahwa terbangunnya Jalur Puncak II akan membangkitkan ekonomi sedikitnya di lima wilayah Kabupaten Bogor.
"Lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakan Madang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini," ujarnya.
Lima kecamatan tersebut merupakan wilayah-wilayah yang akan dilalui Jalur Puncak II. Ade Yasin optimistis jalur tersebut dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah timur Kabupaten Bogor.
"Selain itu juga akan menghidupkan perekonomian masyarakat, dan tumbuhnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)," terang Ade Yasin.
Baca juga: Banggar DPR RI kawal Rp1,6 triliun untuk bangun Jalur Puncak II di tahun 2022
Salah satu kepala desa di Sukamakmur, Ooy Tamami menyebutkan bahwa warganya masih terkendala dalam mengakses wilayah perkotaan di Kabupaten Bogor. Seperti halnya untuk mengakses pelayanan kesehatan, warganya justru lebih mudah ke rumah sakit di Cianjur, meski jaraknya juga tidak dekat.
"Kalau ke rumah sakit kebanyakan (warga) memggunakan RS yang di wilayah Kabupaten Cianjur, terutama di RS Cimacan Cianjur. Kalau di Bogor ada di RSUD Cileungsi, dibanding ke Cileungsi, lebih dekat ke Cimacan," ungkap Kepala Desa Wargajaya itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Karena ini daerah yang sebenarnya secara radius tidak jauh dari istana. Tapi kenapa harus terbelakang," ungkapnya saat mendampingi Bupati Bogor Ade Yasin meninjau Jalur Sukamakmur, yang selama ini menjadi jalan alternatif menuju Cipanas Cianjur, Sabtu.
Dia menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan Sukamakmur memiliki indeks pembangunan manusia (IPM) 52,23 poin, di bawah rata-rata IPM Kabupaten Bogor 69,12 poin. Kecamatan Sukamakmur bahkan memiliki nilai IPM terendah dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor.
Baca juga: Bupati Bogor minta bantuan anggota DPR bangun Jalur Puncak II (video)
Legislator asal Kabupaten Bogor itu menganggap solusi yang perlu dilakukan pemerintah yaitu membangun jalur utama di kawasan tersebut, yakni Jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT).
Mulyadi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengaku sempat memperjuangkan pembangunan Jalur Puncak II dalam APBN tahun 2021, tapi upaya tersebut tak berhasil ketika sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ia menyebutkan, jika ke depan proses pengajuannya mengalami hal serupa, Politisi Partai Gerindra itu akan mencicil pembangunan Jalan Puncak II menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya.
"Kalau hari ini negara masih belum juga hadir dalam konteks APBN, kebetulan saya oleh fraksi ditugaskan di Badan Anggaran juga, dan dapatkan kesempatan untuk Dana Alokasi Khusus," kata Mulyadi.
Baca juga: Pembebasan lahan jalur Puncak II tinggal 1,5 hektare lagi
Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan bahwa terbangunnya Jalur Puncak II akan membangkitkan ekonomi sedikitnya di lima wilayah Kabupaten Bogor.
"Lebih dari 550 ribu penduduk yang tinggal di lima kecamatan ini, yaitu Citeureup, Babakan Madang, Cariu, Tanjungsari, dan Sukamakmur, akan mendapatkan pengaruh (ekonomi) dari pengembangan jalan ini," ujarnya.
Lima kecamatan tersebut merupakan wilayah-wilayah yang akan dilalui Jalur Puncak II. Ade Yasin optimistis jalur tersebut dapat berimplikasi positif pada aspek ekonomi, yakni mengangkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah timur Kabupaten Bogor.
"Selain itu juga akan menghidupkan perekonomian masyarakat, dan tumbuhnya UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)," terang Ade Yasin.
Baca juga: Banggar DPR RI kawal Rp1,6 triliun untuk bangun Jalur Puncak II di tahun 2022
Salah satu kepala desa di Sukamakmur, Ooy Tamami menyebutkan bahwa warganya masih terkendala dalam mengakses wilayah perkotaan di Kabupaten Bogor. Seperti halnya untuk mengakses pelayanan kesehatan, warganya justru lebih mudah ke rumah sakit di Cianjur, meski jaraknya juga tidak dekat.
"Kalau ke rumah sakit kebanyakan (warga) memggunakan RS yang di wilayah Kabupaten Cianjur, terutama di RS Cimacan Cianjur. Kalau di Bogor ada di RSUD Cileungsi, dibanding ke Cileungsi, lebih dekat ke Cimacan," ungkap Kepala Desa Wargajaya itu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021