Jakarta (Antara Megapolitan) - Lentera Anak Indonesia mendukung didorongnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di DKI Jakarta menjadi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 100 persen.
"Kami sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta yang telah membangun enam RPTRA di Jakarta. Ini bentuk keseriusan dan komitmen Gubernur DKI untuk menjadikan Jakarta sebagai kota ramah anak," kata Ketua Lentera Anak Indonesia Lisda Sundari lewat keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan menyelesaikan pembuatan 54 RPTRA hingga Desember tahun ini, dan akan membangun tambahan 150 RPTRA pada 2016.
Pembangunan RPTRA tahun ini rencananya tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI, melainkan memakai dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sebagai kompensasi atas dana CSR tersebut, perusahaan yang membangun RPTRA dipersilahkan menuliskan namanya di RPTRA.
Lisda mengatakan pihaknya sangat mendukung kerja sama Pemda DKI dengan pihak swasta dalam membangun RPTRA. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan RPTRA harus berkomitmen untuk menjadikan RPTRA sebagai Kawasan Tanpa Rokok 100 persen.
"Implikasi dari penetapan Kawasan Tanpa Rokok 100 persen, RPTRA harus bersih dari semua iklan dan promosi rokok, baik iklan yang menampilkan merek rokok dan logo perusahaan rokok, maupun nama perusahaan dan anak perusahaan terkait rokok," kata Lisda.
Karena itu, dia meminta pemda DKI sejak awal harus berhati-hati dalam memilih mitra kerjasama.
Pemda DKI, kata dia, jangan memilih perusahaan rokok sebagai mitra dalam pembangunan RPTRA. Sebab, perusahaan rokok tidak bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan CSR.
"Segala proses produksi yang dilakukan, dan bahkan produk rokok itu sendiri bersifat membahayakan kesehatan dan bisa menyebabkan kematian. Bagaimana mungkin perusahaan yang mengabaikan tujuan dan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, yaitu keberlanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, bisa memberikan dana CSR?," kata dia.
Sementara itu, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan juga mendukung RPTRA sebagai kawasan tanpa rokok 100 persen. Karena itu, dia mempertanyakan mengapa di sejumlah RPTRA yang telah dibangun belum dibuat tanda larangan merokok.
"Dari hasil monitoring kami di sejumlah RPTRA di Jakarta, kami menemukan di sebuah RPTRA ada anak-anak yang merokok," katanya.
Dia mempertanyakan mengapa ada anak merokok justru di kawasan ramah anak, yang seharusnya bebas rokok 100 persen. Karena itu, dia meminta Pemda DKI segera memasang tanda yang menegaskan bahwa RPTRA adalah kawasan tanpa rokok.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Kami sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah daerah DKI Jakarta yang telah membangun enam RPTRA di Jakarta. Ini bentuk keseriusan dan komitmen Gubernur DKI untuk menjadikan Jakarta sebagai kota ramah anak," kata Ketua Lentera Anak Indonesia Lisda Sundari lewat keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan akan menyelesaikan pembuatan 54 RPTRA hingga Desember tahun ini, dan akan membangun tambahan 150 RPTRA pada 2016.
Pembangunan RPTRA tahun ini rencananya tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI, melainkan memakai dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Sebagai kompensasi atas dana CSR tersebut, perusahaan yang membangun RPTRA dipersilahkan menuliskan namanya di RPTRA.
Lisda mengatakan pihaknya sangat mendukung kerja sama Pemda DKI dengan pihak swasta dalam membangun RPTRA. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan RPTRA harus berkomitmen untuk menjadikan RPTRA sebagai Kawasan Tanpa Rokok 100 persen.
"Implikasi dari penetapan Kawasan Tanpa Rokok 100 persen, RPTRA harus bersih dari semua iklan dan promosi rokok, baik iklan yang menampilkan merek rokok dan logo perusahaan rokok, maupun nama perusahaan dan anak perusahaan terkait rokok," kata Lisda.
Karena itu, dia meminta pemda DKI sejak awal harus berhati-hati dalam memilih mitra kerjasama.
Pemda DKI, kata dia, jangan memilih perusahaan rokok sebagai mitra dalam pembangunan RPTRA. Sebab, perusahaan rokok tidak bisa dikategorikan sebagai perusahaan yang melakukan CSR.
"Segala proses produksi yang dilakukan, dan bahkan produk rokok itu sendiri bersifat membahayakan kesehatan dan bisa menyebabkan kematian. Bagaimana mungkin perusahaan yang mengabaikan tujuan dan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, yaitu keberlanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, bisa memberikan dana CSR?," kata dia.
Sementara itu, Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Azaz Tigor Nainggolan juga mendukung RPTRA sebagai kawasan tanpa rokok 100 persen. Karena itu, dia mempertanyakan mengapa di sejumlah RPTRA yang telah dibangun belum dibuat tanda larangan merokok.
"Dari hasil monitoring kami di sejumlah RPTRA di Jakarta, kami menemukan di sebuah RPTRA ada anak-anak yang merokok," katanya.
Dia mempertanyakan mengapa ada anak merokok justru di kawasan ramah anak, yang seharusnya bebas rokok 100 persen. Karena itu, dia meminta Pemda DKI segera memasang tanda yang menegaskan bahwa RPTRA adalah kawasan tanpa rokok.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015