Karawang, (Antara Megapolitan) - Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang Yogi Patriana Alsyah mengakui salah satu ruangan di kantornya pernah digunakan untuk pertemuan yang diduga menggalang dukungan salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati.
"Saya sudah mendapat laporan dari salah seorang pegawai tentang pertemuan itu yang dihadiri pula oleh calon wakil bupati Iman Sumantri," katanya, di Karawang, Selasa.
Ketika itu, Iman yang maju pada Pilkada Karawang mendampingi calon bupati Saan Mustopa menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang.
Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Karawang, Iman berpasangan dengan Saan diusung tiga partai, yakni Partai Golkar, Gerindra dan NasDem.
Yogi mengaku sudah menyampaikan adanya pertemuan Iman Sumantri dengan sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Karawang di kantornya ke Sekda Karawang Teddy Rusfendi Sutisna.
Ia juga menyarankan agar Sekda Karawang menyampaikan teguran karena seluruh ruangan di kantor PDAM Karawang merupakan aset negara. Itu disampaikan lantaran Dirut PDAM tidak bisa menegur Dewan Pengawas.
"Kami khawatir dinilai bermain politik praktis dengan adanya pertemuan calon bupati Iman Sumantri dengan sejumlah PNS PDAM Karawang. Jadi kami meminta Sekda menegur Dewan Pengawas," kata dia.
Sementara itu, dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Iman Sumantri membantah jika pertemuan dengan para PNS PDAM dinilai menggalang dukungan terkait pencalonannya.
"Pertemuan itu hanya konsultasi seputar PDAM. Lagi pula, pertemuan itu dilakukan sebelum penetapan saya dan Saan Mustopa (sebagai calon)," kata Iman Sumantri.
Ia mengatakan, pertemuan bersama beberapa pegawai negeri sipil di kantor PDAM Karawang pada akhir Agustus 2015 itu tidak berkaitan dengan politik.
Menurut dia hingga kini dirinya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Karawang. Begitu juga saat ada pertemuan dengan kepala bagian dan PNS Karawang di lingkungan PDAM Karawang, Iman menyatakan dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas.
"Saya tahu kapasitas saat tugas itu sebagai Ketua Dewan Pengawas, tidak mungkin melakukan politik praktis saat bertugas sebagai Dewan Pengawas PDAM," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Saya sudah mendapat laporan dari salah seorang pegawai tentang pertemuan itu yang dihadiri pula oleh calon wakil bupati Iman Sumantri," katanya, di Karawang, Selasa.
Ketika itu, Iman yang maju pada Pilkada Karawang mendampingi calon bupati Saan Mustopa menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Karawang.
Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Karawang, Iman berpasangan dengan Saan diusung tiga partai, yakni Partai Golkar, Gerindra dan NasDem.
Yogi mengaku sudah menyampaikan adanya pertemuan Iman Sumantri dengan sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Karawang di kantornya ke Sekda Karawang Teddy Rusfendi Sutisna.
Ia juga menyarankan agar Sekda Karawang menyampaikan teguran karena seluruh ruangan di kantor PDAM Karawang merupakan aset negara. Itu disampaikan lantaran Dirut PDAM tidak bisa menegur Dewan Pengawas.
"Kami khawatir dinilai bermain politik praktis dengan adanya pertemuan calon bupati Iman Sumantri dengan sejumlah PNS PDAM Karawang. Jadi kami meminta Sekda menegur Dewan Pengawas," kata dia.
Sementara itu, dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Iman Sumantri membantah jika pertemuan dengan para PNS PDAM dinilai menggalang dukungan terkait pencalonannya.
"Pertemuan itu hanya konsultasi seputar PDAM. Lagi pula, pertemuan itu dilakukan sebelum penetapan saya dan Saan Mustopa (sebagai calon)," kata Iman Sumantri.
Ia mengatakan, pertemuan bersama beberapa pegawai negeri sipil di kantor PDAM Karawang pada akhir Agustus 2015 itu tidak berkaitan dengan politik.
Menurut dia hingga kini dirinya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Tarum Karawang. Begitu juga saat ada pertemuan dengan kepala bagian dan PNS Karawang di lingkungan PDAM Karawang, Iman menyatakan dirinya sebagai Ketua Dewan Pengawas.
"Saya tahu kapasitas saat tugas itu sebagai Ketua Dewan Pengawas, tidak mungkin melakukan politik praktis saat bertugas sebagai Dewan Pengawas PDAM," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015