Bogor, (Antara Megapolitan) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman mengatakan, Indonesia belum menjadi negara maritim yang mampu memanfaatkan secara optimal kekayaan laut dan posisi strategis yang dimilikinya.
"Fakta ekonomi menunjukkan Indonesia belum menjadi negara maritim karena belum mampu mendayagunakan potensi kelautan sebagai pilar ekonomi nasional," katanya dalam orasi ilmiah Dies Natalis ke-52 IPB di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Menurut Irman, meskipun memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar dan kaya, Indonesia saat ini adalah sebuah negara kepulauan yang belum menjadi negara maritim, karena belum mampu memanfaatkan kekayaan lautnya sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran negara dan rakyatnya.
"Ada tiga indikator utama untuk kembali mewujudkan negara maritim," katanya.
Dikatakannya, indikator utama adalah laut sebagai sumber kehidupan dan penghidupan mata pencaharian yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
Ekonomi atau perdagangan, lanjut Irman menjadi indikator kedua yang dominan memanfaatkan laut.
"Angkatan laut yang mampu melindungi dan menegakkan kedaulatan nasional menjadi indikator ketiga," kata Irman.
Irman mengatakan, pencanangan visi poros maritim dunia oleh Presiden Joko Widodo menjadi momentum untuk memulai langkah menuju kejayaan maritim Indonesia.
Menurut Irman, ini sebagai fakta Indonesia baru pada tahap mempunyai cita-cita untuk kembali menjadi negara maritim.
"Tanpa didukung kebijakan, strategi dan peta jalan (road map) yang jelas dan terukur, visi ini hanya akan menjadi slogan ketimbang kenyataan," katanya.
Lebih lanjut Irman menyatakan, bila didukung kebijakan politik, strategi dan peta jalan yang jelas dan terukur, kelembagaan dan tata kelola yang baik, serta anggaran yang yang mencukupi.
"Visi poros maritim dapat menjadi momentum sekaligus titik tolak untuk menuju kejayaan maritim Indonesia dan mewujudkan kembali negara maritim nusantara," katanya.
Irman Gusman menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-52 IPB, dipimpin oleh Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto, dihadiri seluruh anggota senat dan civitas akademika. Turut hadir Wali Kota Bima Arya Sugiarto.
Rektor mengatakan, DPD RI adalah pemrakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang kelautan.
"Daerah harus menjadi ujung tombak pembangunan sektor maritim Indonesia, karena faktanya semua provinsi di Indonesia memiliki wilayah laut," kata Rektor.
Oleh karena itu, lanjut Rektor, DPD RI sangat strategis dalam penguatan sektor maritim Indonesia. Karena satu-satunya lembaga negara bukan legislatif yang mengelola ragam aspirasi daerah dalam perspektif kepentingan sosial.
"Agenda Sidang rangkaian Dies Natalis IPB ke-52 tahun ini bertema IPB Untuk Kejayaan Maritim Indonesia dipersembahkan sebagai wujud peran dalam mendukung program unggulan pemerintah bidang maritim," kata Herry.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Fakta ekonomi menunjukkan Indonesia belum menjadi negara maritim karena belum mampu mendayagunakan potensi kelautan sebagai pilar ekonomi nasional," katanya dalam orasi ilmiah Dies Natalis ke-52 IPB di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Menurut Irman, meskipun memiliki sumber daya kelautan yang sangat besar dan kaya, Indonesia saat ini adalah sebuah negara kepulauan yang belum menjadi negara maritim, karena belum mampu memanfaatkan kekayaan lautnya sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran negara dan rakyatnya.
"Ada tiga indikator utama untuk kembali mewujudkan negara maritim," katanya.
Dikatakannya, indikator utama adalah laut sebagai sumber kehidupan dan penghidupan mata pencaharian yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan.
Ekonomi atau perdagangan, lanjut Irman menjadi indikator kedua yang dominan memanfaatkan laut.
"Angkatan laut yang mampu melindungi dan menegakkan kedaulatan nasional menjadi indikator ketiga," kata Irman.
Irman mengatakan, pencanangan visi poros maritim dunia oleh Presiden Joko Widodo menjadi momentum untuk memulai langkah menuju kejayaan maritim Indonesia.
Menurut Irman, ini sebagai fakta Indonesia baru pada tahap mempunyai cita-cita untuk kembali menjadi negara maritim.
"Tanpa didukung kebijakan, strategi dan peta jalan (road map) yang jelas dan terukur, visi ini hanya akan menjadi slogan ketimbang kenyataan," katanya.
Lebih lanjut Irman menyatakan, bila didukung kebijakan politik, strategi dan peta jalan yang jelas dan terukur, kelembagaan dan tata kelola yang baik, serta anggaran yang yang mencukupi.
"Visi poros maritim dapat menjadi momentum sekaligus titik tolak untuk menuju kejayaan maritim Indonesia dan mewujudkan kembali negara maritim nusantara," katanya.
Irman Gusman menyampaikan orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-52 IPB, dipimpin oleh Rektor IPB Prof Herry Suhardiyanto, dihadiri seluruh anggota senat dan civitas akademika. Turut hadir Wali Kota Bima Arya Sugiarto.
Rektor mengatakan, DPD RI adalah pemrakarsa penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang kelautan.
"Daerah harus menjadi ujung tombak pembangunan sektor maritim Indonesia, karena faktanya semua provinsi di Indonesia memiliki wilayah laut," kata Rektor.
Oleh karena itu, lanjut Rektor, DPD RI sangat strategis dalam penguatan sektor maritim Indonesia. Karena satu-satunya lembaga negara bukan legislatif yang mengelola ragam aspirasi daerah dalam perspektif kepentingan sosial.
"Agenda Sidang rangkaian Dies Natalis IPB ke-52 tahun ini bertema IPB Untuk Kejayaan Maritim Indonesia dipersembahkan sebagai wujud peran dalam mendukung program unggulan pemerintah bidang maritim," kata Herry.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015