Sukabumi, (Antara Megapolitan) - Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo mengatakan serapan anggaran memasuki akhir kuartal kedua tahun ini oleh Pemkot Sukabumi, Jawa Barat baru sekitar 30 persen.
"Kami sudah mengingatkan agar setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meningkatkan penyerapan anggaran tersebut, karena banyak kegiatan yang berkaitan langsung untuk masyarakat menjadi terhambat," katanya di Sukabumi, Sabtu.
Menurutnya, mekanisme dan regulasi untuk menyerap anggaran tersebut memang bisa dikatakan harus menempuh beberapa tahapan agar anggaran tepat sasaran yang disesuaikan pos di APBD Kota Sukabumi. Selain itu, banyak kekhawatiran dari SKPD untuk mencairkan anggaran itu karena khawatir terjadi kesalahan yang ujung-ujungnya terbelit masalah hukum.
Pihaknya juga mengapresiasi Presiden RI, Joko Widodo yang telah mengundang seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membahas dan mencari solusi dakam memecahkan masalah rendahnya serapan anggaran ini. Bahkan, presiden juga mengundang pihak Kejaksaan Agung untuk bersama-sama mengatasi masalah yang terjadi hampir di seluruh daerah ini.
"Kepada pemegang tanggung jawab seperti SKPD tidak perlu khawatir atau takut menyerap anggaran yang sudah disediakan di APBD asalkan sesuai peruntukan dan dalam pelaksanaannya berada di koridornya," tambahnya.
Faisal juga meminta kepada pihak yudikatif, kejaksaan dan kepolisian tidak hanya sebagai "eksekutor" jika terjadi penyimpangan saja. Tetapi, harus memberikan pemahaman kepada petugas yang ditunjuk SKPD masing-masing agar dalam menyerap anggaran dan melaksanakan suatu kegiatan seperti proyek sesuai dengan aturan dan tidak bermasalah dengan hukum.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Kami sudah mengingatkan agar setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meningkatkan penyerapan anggaran tersebut, karena banyak kegiatan yang berkaitan langsung untuk masyarakat menjadi terhambat," katanya di Sukabumi, Sabtu.
Menurutnya, mekanisme dan regulasi untuk menyerap anggaran tersebut memang bisa dikatakan harus menempuh beberapa tahapan agar anggaran tepat sasaran yang disesuaikan pos di APBD Kota Sukabumi. Selain itu, banyak kekhawatiran dari SKPD untuk mencairkan anggaran itu karena khawatir terjadi kesalahan yang ujung-ujungnya terbelit masalah hukum.
Pihaknya juga mengapresiasi Presiden RI, Joko Widodo yang telah mengundang seluruh kepala daerah di Indonesia untuk membahas dan mencari solusi dakam memecahkan masalah rendahnya serapan anggaran ini. Bahkan, presiden juga mengundang pihak Kejaksaan Agung untuk bersama-sama mengatasi masalah yang terjadi hampir di seluruh daerah ini.
"Kepada pemegang tanggung jawab seperti SKPD tidak perlu khawatir atau takut menyerap anggaran yang sudah disediakan di APBD asalkan sesuai peruntukan dan dalam pelaksanaannya berada di koridornya," tambahnya.
Faisal juga meminta kepada pihak yudikatif, kejaksaan dan kepolisian tidak hanya sebagai "eksekutor" jika terjadi penyimpangan saja. Tetapi, harus memberikan pemahaman kepada petugas yang ditunjuk SKPD masing-masing agar dalam menyerap anggaran dan melaksanakan suatu kegiatan seperti proyek sesuai dengan aturan dan tidak bermasalah dengan hukum.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015